Serap Garam Lokal, Industri Gairahkan Produksi Petani

Jakarta -Pelaku industri nasional mulai menyerap garam lokal yang diproduksi petani garam. Selain mengurangi garam impor, ini juga meningkatkan pendapatan dan berujung makin bergairahnya produksi garam oleh petani.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan hal itu saat menyaksikan penandatanganan kontrak penyerapan garam lokal antara petani garam dengan industri pengguna garam di Sampang, Madura, Jawa Timur, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Minggu (19/4/2015).


Ada 7 perusahaan yang melakukan penyerapan yaitu Sumatraco Langgeng Abadi, Cheetam Garam Indonesia, Saltindo, Unichem, Budiono Bangun, Susanti Megah, dan Garindo Sejahtera Abadi.


Menurut Menperin, penyerapan garam lokal merupakan langkah positif bagi para petani garam nasional. Ke depan, pemerintah berharap penyerapan serupa dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Barat.


Menteri juga optimistis industri pengguna garam seperti yang bergabung dalam anggota Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) berperan mendukung program produktivitas garam di lahan petani, bermitra dengan petani garam, dan terus melakukan penyerapan garam lokal dalam rangka pengembangan garam nasional.


Menurut Ketua AIPGI Tony Tanduk, volume penyerapan tahap pertama ini mencapai 175.000 ton. Ini sekaligus sebagai pembuktian komitmen pelaku bisnis ‎terhadap penggunaan garam lokal.


Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Farid Al Fauzi mengungkapkan, penyerapan garam petani oleh industri ini awalnya diinisiasi oleh Komisi VI DPR.Next


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Kemenkominfo: MMM Janjikan Keuntungan 2.300% dalam Setahun

Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan segera memblokir 20 situs terkait Mavrodi Mondial Moneybox atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah Manusia Membantu Manusia (MMM). Kementerian yang dipimpin Menteri Rudiantara ini telah memetakan gambaran kegiatan MMM, dan memutuskan bahwa MMM berpotensi menimbulkan keresahan sampai kerugian masyarakat.

Mengutip keterangan tertulis Kemenkominfo, Minggu (19/4/2015), berikut adalah gambaran umum kegiatan MMM:



  • Mengajak masyarakat untuk bergabung dengan menempatkan dana dalam kegiatan MMM.

  • Keikutsertaan masyarakat dilakukan melalui sistem di internet. Sistem tersebut disebut diciptakan oleh Sergey Mavrodi (warga Rusia).

  • Calon peserta harus memiliki rekening di bank, telepon genggam (nomor aktif), dan alamat email.

  • Setelah peserta mendaftar melalui internet, sistem (internet) akan memberikan password untuk masuk ke sistem dan kode akses untuk setiap transaksi.

  • Peserta akan diberi perintah untuk mentransfer sejumlah dana kepada rekening bank yang tertentu (nama bank, nama pemilik rekening, dan nomor rekening) dan berposisi sebagai Provide Help.

  • Jika perintah tersebut tidak dipenuhi, maka peserta tersebut dimasukkan dalam blacklist sehingga tidak dapat lagi mengikuti kegiatan MMM.

  • Bukti transfer diunggah (upload) ke sistem.

  • Setelah mentransfer dana, maka peserta tersebut berposisi sebagai penerima bantuan (Get Help) dan dapat menerima manfaat 30% lebih besar dari jumlah yang telah ditransfer dalam waktu 1 bulan.


Informasi lain yang juga diperoleh di antaranya adalah:

  • MMM akan memberikan bagaimana cara berinvestasi yang baik dan benar serta berkesinambungan.

  • Admin atau pemilik situs MMM tidak meminta uang sepeser pun dari partisipan (uang tetap di rekening partisipan).

  • MMM bukan bank dan tidak mengumpulkan dana masyarakat, Admin hanya menyediakan sistem untuk mengumpulkan data dari orang yang membutuhkan bantuan dan menyalurkan kepada yang ingin memberi bantuan.

  • Tidak perlu cari member (bukan MLM).

  • Bukan bisnis online, tidak jualan produk, tidak ada perusahaan.

  • Reward 30% dalam 1 bulan, 2.300% dalam 1 tahun.

  • Mendapat bonus 10% dari teman.

  • Hari ini membantu Rp 100.000, bulan depan dibantu Rp 130.000.

  • Minimal membantu Rp 100.000, maksimal Rp 1 juta.

  • Sudah 35 juta orang bergabung.

  • MMM berjalan terus untuk jangka panjang karena partisipasi aktif semua member.

  • Tugas member adalah enjaga sirkulasi Provide Help dan Get Help saat Mavro jatuh tempo.

  • Tidak ada bos maupun pemilik.

  • Tidak mengumpulkan dana dari member.

  • Uang ditransfer langsung dari rekening member ke member tanpa disimpan oleh MMM.

  • Tidak ada jaminan uang kembali, tidak ada yang menjamin akan memperoleh bantuan.


Namun berdasarkan legalitas kelembagaan, Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Obat Makanan, Perjudian, dan Narkoba Kemenkominfo tidak memperoleh informasi bahwa MMM merupakan bentuk badan usaha badan hukum tertentu (bukan Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, atau badan hukum lainnya), maupun badan usaha non badan hukum (bukan persekutuan perdata, firma, maupun badan usaha non badan hukum lainnya).

"Berdasarkan konfirmasi dari institusi anggota Satuan Tugas Waspada Investasi dalam rapat Satuan Tugas, diketahui bahwa MMM tidak terdaftar sebagai pihak yang memikiki izin, pendaftaran, atau persetujuan dari instansi anggota Satgas. Artinya, MMM tidak memiliki perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal," jelas keterangan tersebut.


Berdasarkan legalitas kegiatan usaha, tidak diperoleh gambaran bahwa aliran dana dalam MMM tidak menggunakan rekening tertentu milik admin (pengelola situs), melainkan langsung antar rekening (rekening bank milik Provide Help ke rekening bank milik Get Help). Dengan demikian, tidak tergambar adanya penghimpunan dana, namun terjadi penggerakan/pergerakan dana.


"Tidak tergambar adanya/timbulnya kewajiban hukum yang bersifat finansial antara Provide Help dan Get Help. Konsekuensi yang timbul jika ada peserta yang tidak mematuhi turan hanyalah mem-blacklist dan merilis blacklist tersebut dalam situs admin," lanjut keterangan itu.Next


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Kemenkominfo: MUI Nilai MMM Riba dan Haram!

Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan segera memblokir 20 situs terkait Mavrodi Mondial Moneybox atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah Manusia Membantu Manusia (MMM). Hal ini dilakukan setelah mengkaji MMM melalui pendekatan legalitas lembaga, legalitas usaha, dan risiko MMM.

Berdasarkan keterangan tertulis Kemenkominfo yang dikutip Minggu (19/4/2015), Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Obat Makanan, Perjudian, dan Narkoba juga menemukan informasi lain terkait MMM yaitu:



  • Sergey Mavrodi (pendiri MMM) tersangkut masalah hukum di Rusia. Dia pernah dipidana penjara karena kegiatan terkait MMM di Rusia.

  • Penegak hukum di India telah menangkap beberapa orang yang terkait dengan kegiatan MMM di negara tersebut.

  • Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pandangan bahwa kegiatan MMM bersifat riba dan haram.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Kominfo No. 19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, maka Panel menilai bahwa:

  • Muatan informasi dalam situs MMM sangat berpotensi merugikan masyarakat serta menimbulkan keresahan masyarakat.

  • Untuk mencegah makin tingginya potensi kerugian masyarakat dan keresahan masyarakat, perlu segera dilakukan pemblokiran atas situs internet MMM.


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ini Alasan Kuat Kemenkominfo Segera Blokir Situs MMM

Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan segera memblokir 20 situs terkait Mavrodi Mondial Moneybox atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah Manusia Membantu Manusia (MMM). Kementerian yang dipimpin Menteri Rudiantara ini punya alasan kuat atas kebijakan tersebut.

Mengutip siaran resmi Kemenkominfo, Minggu (19/5/2015), Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Obat Makanan, Perjudian, dan Narkoba menyebutkan ada 3 alasan kuat untuk memblokir situs-situs MMM yaitu:



  1. Situs MMM tidak memiliki Badan Hukum serta Domisili Hukum yang menyelenggarakan transaksi elektronik.

  2. Tidak memiliki struktur organisasi yang jelas.

  3. Adanya pernyataan kekhawatiran masyarakat terhadap dana yang digunakan untuk mengikuti kegiatan MMM.


Berdasarkan legalitas kelembagaan, Panel tidak memperoleh diperoleh informasi bahwa MMM merupakan bentuk badan usaha badan hukum tertentu (bukan Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, atau badan hukum lainnya), maupun badan usaha non badan hukum (bukan persekutuan perdata, firma, maupun badan usaha non badan hukum lainnya).

"Berdasarkan konfirmasi dari institusi anggota Satuan Tugas Waspada Investasi dalam rapat Satuan Tugas, diketahui bahwa MMM tidak terdaftar sebagai pihak yang memikiki izin, pendaftaran, atau persetujuan dari instansi anggota Satgas. Artinya, MMM tidak memiliki perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal," jelas keterangan tersebut.


Berdasarkan legalitas kegiatan usaha, tidak diperoleh gambaran bahwa aliran dana dalam MMM tidak menggunakan rekening tertentu milik admin (pengelola situs), melainkan langsung antar rekening (rekening bank milik Provide Help ke rekening bank milik Get Help). Dengan demikian, memang tidak tergambar adanya penghimpunan dana, namun terjadi penggerakan/pergerakan dana.


"Tidak tergambar adanya/timbulnya kewajiban hukum yang bersifat finansial antara Provide Help dan Get Help. Konsekuensi yang timbul jika ada peserta yang tidak mematuhi aturan hanyalah mem-blacklist dan merilis blacklist tersebut dalam situs admin," lanjut keterangan itu.


Sementara menurut analisis risiko, OJK dan Satgas Waspada Investasi belum mengetahui secara pasti jumlah peserta MMM serta jumlah dana masyarakat yang dalam kegiatan MMM tersebut. Salah satu situs MMM menyebutkan bahwa peserta MMM adalah 35 juta orang, tetapi informasi tersebut masih perlu diklarifikasi kebenarannya.


Risiko jika kegiatan MMM berhenti antara lain adalah 35 juta orang yang telah ikut serta akan mengalami masalah, khususnya peserta yang belum memperoleh manfaat keikutsertaannya. Risiko tersebut beralasan karena adanya cukup banyak informasi atau pernyataan melalui media sosial bahwa MMM tidak berjalan sebagaimana mestinya.


"Jika MMM tidak berhenti beroperasi, maka akan semakin tinggi risiko kerugian masyarakat, karena semakin banyak anggota masyarakat yang akan bergabung dengan MMM," tegas keterangan Kemenkominfo.


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Kemenkominfo Bakal Blokir 20 Situs MMM

Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memblokir situs-situs terkait Mavrodi Mondial Moneybox atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah Manusia Membantu Manusia (MMM). Ini sesuai dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menilai MMM berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

Berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip dari situs Kemenkominfo, Minggu (19/4/2015), kementerian yang dipimpin oleh Menteri Rudiantara tersebut menyatakan baru-baru ini Indonesia dikejutkan dengan adanya keresahan masyarakat terhadap beberapa situs yang melibatkan dana masyarakat melalui MMM.


Berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK kepada Kemenkominfo, maka setelah melalui proses kajian yang dibahas dalam Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Obat Makanan, Perjudian, dan Narkoba, maka Panel mengusulkan kepada Menteri Kominfo untuk memblokir situs-situs tersebut.


Ada 20 situs yang dimintakan untuk diblokir, yaitu:



  1. Indonesia-mmm_net

  2. mmmindonesialegal.com

  3. klikmmm.com

  4. websupportmmm.com

  5. bisnismavro.com

  6. mmmindonesiaclub.com

  7. mmmindonesian.com

  8. bisnis3m.com

  9. mmmindonesia1.com

  10. mmmlovers.com

  11. mmmindo.com

  12. lk.sergeymavrodi.com

  13. lk.sergey-mavrodi-mmm.org

  14. mmmcommunity.net

  15. mmmindonesia9.com

  16. mmm-dotinfo.com

  17. mmmincome.com

  18. 2012.sergey-mavrodi.ms

  19. 2012.sergey-mavrodi-mmm.net

  20. 2012.sergeymavrodi.com.


Sebelumnya, OJK bersama Satgas Waspada Investasi menyatakan kegiatan menggerakan dana masyarakat oleh MMM berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, OJK meminta situs MMM diblokir.

"Menyampaikan permintaan pemblokiran situs internet yang digunakan dalam kegiatan MMM kepada Kemenkominfo," kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis, Joni Swastanto, beberapa waktu lalu.


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Menperin Perjuangkan Bebas PPN untuk Industri Galangan Kapal

Jakarta -Keluhan pelaku industri galangan kapal mulai mendapat solusi. Selama ini, pelaku bisnis perkapalan mengaku terbebani aturan perpajakan dalam produksi.

Menurut Direktur Utama PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, Yance Gunawan, pihaknya terjepit pada kondisi dilematis.


"Pertama, bea masuk untuk perlengkapan dan mesin mencapai 5-15%. Ini membuat kami susah bersaing dengan negara lain," ujarnya saat menerima kunjungan Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2015) malam.


Masalah yang kedua, lanjut Yance, dirinya tidak bisa berharap banyak pada produksi komponen kapal dalam negeri. Lantaran hampir sebagian besar komponen kapal mesti didatangkan dari luar negeri alias impor.


"Yang dari kita sendiri, dari dalam negeri, ya hanya plat dan cat," ujarnya prihatin.


Menanggapi hal itu, Menperin Saleh Husin mengungkapkan pihaknya tengah mendesak realisasi fasilitas keringanan fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut bagi industri galangan.


"Ini sedang kami perjuangkan agar secepatnya berlaku. Rekan-rekan industri galangan sangat membutuhkan," tegas Menperin.Next


(hds/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Saran IMI Supaya Perusahaan Tambang Sukarela Bangun Smelter

Jakarta -Pembangunan pabrik pemurnian barang tambang alias smelter bukan hal yang mudah. Selain investasinya mahal, fasilitas pemurnian ini butuh banyak faktor pendukung.

Atas dasar itu, Indonesia Mining Institute (IMI) memandang selama ini pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong masing-masing‎ perusahaan tambang membangun smeler, sebagai pendekatan yang kurang tepat.


"Insentif-insentif supaya perusahaan tambang yang jumlahnya ratusan itu rasanya kurang tepat," ujar Ketua IMI Prof Irwandy Arif dalam sebuah diskusi di Penang Bistro, Jakarta, Sabtu (18/4/2015).


Irwandy yang juga merupakan Guru Besar ITB di bidang teknik pertambangan ini mengatakan, harusnya yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan titik-titik zona lokasi yang bisa dijadikat tempat pembangunan smelter. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur dan pembangunan industri pendukung bisa mengikuti peta zona yang dibuat.


"Smelter itu butuh infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik dan yang terpenting pabrik pengolahan produk sampingan smelter. Jadi menurut saya, dari pada pemerintah mendorong masing-masing perusahaan tambang yang jumlahnya ratusan itu untuk membangun satu per satu smelter, lebih baik pemerintah tentukan saja zona-zona pembangunan smelter biar industri tinggal mengikuti peta tata ruang yang sudah dibuat pemerintah," papar dia.


Penetapan zona ini dinilai akan lebih efektif ketimbang berbagai insentif yang selama ini ditawarkan pemerintah untuk ‎mendorong Perusahaan Tambang membangun smelter.


"Kalau ada zona ini, industri bisa mengarahkan pembangunan investasinya ke situ, infrastruktur juga begitu. Karna tau pendukungnya bakal tersedia, perusahaan tambang pasti mau saja disuruh bangun smelter," pungas dia.


(dna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Pemkab Karawang Ingin Pelabuhan Cilamaya Tetap Dibangun

Karawang -Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memiliki harapan besar agar Pelabuhan Cilamaya tetap dibangun meskipun lokasinya digeser dari titik awal. Alasannya pelabuhan baru sangat diperlukan untuk mendukung pergerakan lalu lintas barang keluar masuk Karawang.

Apalagi Karawang menjadi basis industri ke-2 terbesar setelah Bekasi di Jawa Barat. Jumlah investasi yang masuk juga terus bertambah.


"Kami tetap ingin pembangunan pelabuhan dilakukan sejalan dengan pertumbuhan investasi di Kabupaten Karawang. Karena selama ini kalau ke Priok mahal karena macet," kata Plt. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana saat ditemui di sela Peluncuran Apartemen Tamansari Mahogany di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (18/4/2015).


Bila lokasi Pelabuhan Cilamaya digeser terlalu jauh, seperti di Kabupaten Subang atau pun Kabupaten Cirebon, Cellica menilai hal tersebut cukup menyulitkan dalam lalu lintas barang.


Alasannya banyak kawasan industri berlokasi di Karawang sehingga pembangunan infrastruktur pelabuhan harus mendekati area industri agar efisien.


"Harapan kami tetap di sini karena keinginan kami jangan sampai pembangunannya di mana, terus kawasan industri di mana," jelasnya.


Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memastikan lokasi rencana pelabuhan baru di Jawa Barat yang semula akan dibangun di Cilamaya, Karawang digeser ke Subang, Jawa Barat.


Bahkan PT Pelindo II mengusulkan lokasi Cirebon sebagai alternatif pengganti Pelabuhan Cilamaya.


Lokasi pelabuhan baru di Subang, sempat disebut-sebut jadi calon kuat karena akan dilengkapi dengan jalan Tol Bandung-Subang dari Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan rencana proyek Bandara Kertajati, Subang.


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Pemkab Karawang Ingin Pelabuhan Cilayama Tetap Dibangun

Karawang -Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memiliki harapan besar agar Pelabuhan Cilamaya tetap dibangun meskipun lokasinya digeser dari titik awal. Alasannya pelabuhan baru sangat diperlukan untuk mendukung pergerakan lalu lintas barang keluar masuk Karawang.

Apalagi Karawang menjadi basis industri ke-2 terbesar setelah Bekasi di Jawa Barat. Jumlah investasi yang masuk juga terus bertambah.


"Kami tetap ingin pembangunan pelabuhan dilakukan sejalan dengan pertumbuhan investasi di Kabupaten Karawang. Karena selama ini kalau ke Priok mahal karena macet," kata Plt. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana saat ditemui di sela Peluncuran Apartemen Tamansari Mahogany di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (18/4/2015).


Bila lokasi Pelabuhan Cilamaya digeser terlalu jauh, seperti di Kabupaten Subang atau pun Kabupaten Cirebon, Cellica menilai hal tersebut cukup menyulitkan dalam lalu lintas barang.


Alasannya banyak kawasan industri berlokasi di Karawang sehingga pembangunan infrastruktur pelabuhan harus mendekati area industri agar efisien.


"Harapan kami tetap di sini karena keinginan kami jangan sampai pembangunannya di mana, terus kawasan industri di mana," jelasnya.


Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memastikan lokasi rencana pelabuhan baru di Jawa Barat yang semula akan dibangun di Cilamaya, Karawang digeser ke Subang, Jawa Barat.


Bahkan PT Pelindo II mengusulkan lokasi Cirebon sebagai alternatif pengganti Pelabuhan Cilamaya.


Lokasi pelabuhan baru di Subang, sempat disebut-sebut jadi calon kuat karena akan dilengkapi dengan jalan Tol Bandung-Subang dari Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan rencana proyek Bandara Kertajati, Subang.


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ini Dia Hambatan Usaha Tambang di 20 Kabupaten Kaya Batu Bara

Jakarta -Indonesia Mining Institute (IMI) mencatatkan sedikitnya ada 50 kabupaten di seluruh Indonesia menerima dana bagi hasil kegiatan pertambangan dengan nilai lebih dari Rp 20 miliar per tahun.

Angka tersebut merupakan akumulasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Royalti yang dibayarkan perusahaan-perusahaan tambang ke Pemerintah Kabupaten setempat atas kegiatan usaha tambang yang mereka lakukan di masing-masing kabupaten.


Sayangnya, 'setoran rutin' tersebut seolah tak berdampak apa-apa bagi perusahaan bersangkutan. Mengurus izin usaha baik usaha baru maupun perluasan tetap sulit dan berbelit.


Ketua IMI mengurai sejumlah permasalahan yang dihadapi pengusaha tambang di masing-masing kabupaten. Uraian ini dilakukan terhadap 20 dari 50 kabupaten yang menerima dana bagi hasil usaha pertambangan dengan nilai lebih dari Rp 20 miliar.


"Kami berharap survei Ini dapat menjadi pegangan bagi segenap stakeholders terutama otoritas pertambangan baik di pusat dan daerah untuk memperbaiki kebijakan investasi," tutur dia dalam paparannya di Penang Bistro, Jakarta, Sabtu (18/4/2015).


Berikut ini daftar kabupaten beserta masalahnya:



  • Tapanuli Selatan bermasalah dengan ketidakpastian peraturan lingkungan yang diterbitkan Pemerintah Daerah

  • Muara Enim bermasalah dengan ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

  • Kutai Timur bermasalah dengan ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi dan penegakan hukum aturan yang ada juga ketidak pastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah

  • Kutai Kartanegara bermasalah dengan duplikasi dan inkonsistensi peraturan, timpang tindih kekuasaan antara kabupaten dan provinsi juga ketidak pastian atas penyelesaian mengenai klaim tanah sengketa.

  • Nunukan bermasalah dengan duplikasi dan inkonsistensi peraturan, timpang tindih kekuasaan antara kabupaten dan provinsi‎.

  • Tanah Bumbu bermasalah dengan duplikasi dan inkonsistensi peraturan, timpang tindih kekuasaan antara kabupaten dan provinsi

  • Balangan bermasalah dengan penyelesaian tanah sengketa

  • Barito Utara bermasalah dengan ketidakpastian administrasi, ‎interpretasi dan penegakan hukum dan peraturan yang ada.

  • Kota Samarinda bermasalah dengan ketidakpatian penyelesaian klaim tanah sengketa

  • Berau bermasalah dengan ketidakpastian penyelesaian tanah sengketa dan ketidakpastian mengenai daerah mana yang dilindungi sebagai taman, hutan lindung dan situs arkeologi

  • Tabalong bermasalah dengan ketidak pastian mengenai penyelesaian klaim tanag sengketa

  • Kolaka‎ bermasalah dengan ketidakpastian penyelesaian tanah sengketa dan ketidakpastian mengenai daerah mana yang dilindungi sebagai taman, hutan lindung dan situs arkeologi

  • Morowali bermasalah dengan duplikasi, inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten dengan provinsi.

  • Luwu Timur bermasalah dengan duplikasi dan inkonsistensi, tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan keridak pastian mengenai penyelesaian klaim tanah.

  • Bangka bermasalah dengan ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa

  • Mimika bermasalah dengan duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar kementerian

  • Sumbawa Barat bermasalah dengan rezim perpajakan dan peraturan ketenagakerjaan


(dna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Menko Maritim Bagikan Rp 2,1 Triliun untuk Pulau-pulau Kecil

Jakarta -Pemerintah serius mendorong pembangunan dan pengembangan pulau-pulau kecil di tanah air. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indroyono Soesilo mengatakan, wujud nyata dari keseriusan tersebut adalah akan digelontorkannya dana investasi Rp 2,1 triliun untuk sektor ini.‎

"Pemerintah akan menginvest Rp 2,1 triliun untuk 2 tahun pertama," kata Indroyono saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (18/4/2015).


Salah satu wilayah kepulauan yang menjadi titik prioritas pengembangan, kata Indroyono, berlokasi di Lombok Selatan yakni kawasan mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).


Untuk pengembangan kawasan Mandalika, lanjut Indroyono, akan diarahkan pada pengembangan kawasan berupa kawasan wisata bahari.


"Bapak Presiden sudah meninjau, sekarang ini untuk sementara wisata bahari," tambahnya.


Bukan hanya pariwisata, di lokasi ini juga akan dikembangkan pusat kegiatan ekonomi dengan pengolahan hasil laut berupa rumput laut dan lain sebagainya.


Pola pengembangan ini pula yang akan diterapkan di berbagai pulau kecil lainnya di tanah air secara bertahap.


"Nanti masuk rumput laut, perikanan tangkap, budidaya, mangrove dan lainnya," pungkas dia.


(dna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

PLN Kerahkan 244 Petugas Amankan Listrik KAA

Jakarta -Penyelenggaraan Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 tinggal menghitung jam. Guna menjamin kelancaran acara besar yang berlangsung dari 19-24 April ini, PLN telah menyiagakan sedikitnya 244 petugas untuk menjaga pasokan listrik tetap lancar dan aman di Jakarta dan Bandung.

Seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (18/4/2015), selama berlangsung acara peringatan KAA ke-60 di Jakarta, 19-23 April, sebanyak 144 petugas pelayanan teknis disiagakan di beberapa tempat yang menjadi prioritas.


Area tersebut adalah Bandar Udara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Convention Center, Parkir Timur Senayan, dan hotel tempat menginap delegasi.


Khusus untuk Jakarta Convention Centre (JCC), PLN menyiapkan pasokan listrik dari (Gas Insulated Switcgear) GIS Senayan dengan pasokan cadangan dari Gardu Induk (GI) Karet Baru ditambah dengan genset dan (Uninterrupted Power Supply) UPS.


Selain area utama tempat berlangsungnya peringatan ke-60 KAA, pasokan listrik ke area-area seperti kompleks istana presiden, kedutaan besar, dan kantor-kantor kementerian juga mendapat perhatian dari PLN.


Sementara itu, pasokan listrik untuk gelaran acara KAA di Bandung yang dijadwalkan pada 24 April telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. PLN mengerahkan lebih dari 100 petugas mulai dari bagian jaringan transmisi hingga jaringan distribusi untuk menjaga listrik di Gedung Merdeka, Hotel Savoy Homann, Masjid Raya Bandung, Gedung Pakuan, Bandara Husein Sastra Negara dan Stasiun Kereta Api Bandung.


PLN membuat perkiraan beban dan melaksanakan simulasi beban sistem tenaga kelistrikan untuk keperluan Peringatan KAA ke-60 termasuk rencanacontingency system dan selanjutnya melakukan pemeriksaan bersama terhadap semua instalasi pendukung terkait, baik instalasi milik PLN maupun instalasi non PLN di Lokasi Peringatan KAA.


Pasokan listrik untuk venue utama yakni Gedung Merdeka dipasok dari Gardu Induk (GI) Bandung Selatan dengan di-backup dari Sub Sistem Cirata. PLN juga mempersiapkan 2 Unit Genset dengan kapasitas 150 kVA di Gedung Merdeka, dan 135 kVA untuk Masjid Raya.


Untuk mendukung kehandalan juga disiagakan Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan kapasitas 60 kVA untuk Gedung Merdeka.


Selain itu, untuk menambah keandalan, PLN juga menyiapkan Trafo 630 kVA 1 unit untuk GI, Saluran Kabel Tegangan Menengah 3x300 sqmm, serta pemasangan (Automatic Change Over)ACO yaitu alat perpindahan otomatis yang digunakan pada sistem emergency kelistrikan Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah serta UPS.


(ang/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Manfaatkan Ajang KAA, Indroyono Akan Kumpulkan Menteri Kelautan Asia Afrika

Jakarta -Indonesia kembali jadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang saat ini genap berusia 60 tahun.

Tak menyia-nyiakan kesempatan berkumpulnya petinggi negara se-Asia dan Afrika, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Indroyono Soesilo akan mengumpulkan menteri-menteri bidang kelautan negara peserta KAA sebagai ajang pembahasan kebangkitan industri kemaritiman.


"Menko Maritim komitmen semua negara small island development dan negara samudera hindia berkumpul di sini," ujar Indroyono di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (18/4/2015).‎


Pada ajang ini, ia mengatakan, Indonesia akan mengambil manfaat untuk menguatkan posisinya sebagai negara terdepan bidang kemaritiman. Ide besar ini akan 'dibungkus' dengan diskusi dengan mengedepankan poin ke 14 dari 17 poin yang terkandung dalam Target Pengembangan Berkelanjutan Global atau Sustainable Development Goals (SDG).


Poin ke 14 SDG ini berisi tentang pengembangan berkelanjutan bidang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan laut dan sumberdaya kelauatan atau conserve and suistainably use of the oceans, seas and marine resources for suistainable development.


"Acaranya bersama-sama menyepakati SDG kelanjutan dari MDG yang pelaksanaannya habis tahun ini. Ada 17 poin dalam SDG tapi yang kita bahas yang nomor 14 saja, adalah masalah laut, kelautan dan Sumber Daya Kelautan. Kita berjuang. Ini sangat menguntungkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia," jelasnya


Hasil diskusi pada pertemuan yang rencananuya digelar tanggal 21 April 2015 tersebut akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi ke Pemimpin-pemimpin dunia sebagai sebuah deklarasi sikap atas pengelolaan kekayaan laut negara-naga kepulauan yang hadir dalam acara tersebut.


"Agar bisa disepakati oleh seluruh pimpinan dunia pada akhir tahun ini di New York. Nanti ada rilis yang dibawa ke New York untuk dideklarasikan. Goals ini jangan sampai hilang. Yang harus teriak ini negara kepulauan seperti kita," tandasnya.


(dna/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Illegal Fishing di RI, Menteri Susi: Dulu Terkubur Rapi dan Baru Terkuak

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bercerita banyak alasan ia memberantas praktik illegal fishing. Susi mengatakan praktik illegal fishing sudah terjadi sejak lama dan banyak merugikan negara.

Sayangnya tidak banyak orang tahu karena penanganan kasus ini ditangani setengah hati.


"Dengan moratorium (penghentian sementara penerbitan izin baru kapal eks asing) itu bisa membuka dampak praktik illegal fishing yang selama ini terkubur rapi dan baru terkuak," tekan Susi saat diskusi terbatas di kediaman pribadinya Widya Chandra V No. 26 Jakarta, Jumat malam (17/04/2015).


Pada kesempatan itu Susi juga mengungkapkan bila Tim Satgas Anti Illegal Fishing yang dibentuknya sudah melakukan analisis dan evaluasi kepada 887 kapal eks asing dari total 1.132 kapal.


Dalam laporan Tim Satgas, ke 887 kapal eks asing yang terdiskualifikasi melakukan berbagai pelanggaran seperti transhipment tidak sah 23 kapal, melanggar kewajiban pendaratan 254 kapal, melanggar ABK 522 kapal, melanggar ketentuan alat tangkap 1 kapal, melanggar ketentuan VMS 464 kapal dan melanggar laut teritorial 119 kapal.


"Semua kapal eks asing yang sudah gugur akan saya daftarkan ke Interpol. Saya pikir 99,9% dari total kapal eks asing 1.132 itu melakukan illegal fishing," tuturnya.


Dengan beberapa kebijakan memberantas illegal fishing seperti moratorium, pelarangan transhipment serta pelarangan penangkapan dengan alat tangkap tak ramah lingkungan, Susi mengaku hasil tangkap ikan oleh nelayan lokal sudah mulai meningkat. Tidak hanya itu, ikan yang ditangkap juga berukuran lebih besar.


"Dan sekarang banyak nelayan asli lokal Indonesia diuntungkan, ikan pun banyak. Setelah moratorium ini kita maunya akan kerahkan domestic orientation," jelas Susi.


(wij/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ini Alasan WIKA Bikin Apartemen di Karawang

Jakarta -PT WIKA Gedung, sebagai anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), akan membangun apartemen di Karawang, Jawa Barat. Pembangunan apartemen di pinggiran Jabodetabek ini dinilai agak langka sebab WIKA Gedung membangun hunian vertikal kelas menengah di kabupaten yang dikelilingi oleh daerah industri atau pabrik.

Lantas apa alasan WIKA Gedung berani membangun apartemen di Karawang? Manager Divisi Properti WIKA Gedung Vianda menjelaskan Kabupaten Karawang punya prospek sangat bagus, apalagi banyaknya kawasan industri lama dan baru yang beroperasi.


Karawang, kata Vianda, menjadi kota/kabupaten nomor 2 di Jabar sebagai daerah tujuan investasi setelah Bekasi.


"Karawang jadi daerah tujuan investasi nomor 2 setelah Bekasi di Jabar. Tahun ini saja ada US$ 3 miliar Penanaman Modal Asing dan Rp 2 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri yang masuk ke Karawang," ujar Vianda saat peluncuran Tamansari Mahogany di Karawang Jabar, Sabtu (18/4/2015).


Sementara itu, Direktur WIKA Gedung Nur Al Fata menjelaskan Alasan lain membangun apartemen di Karawang. Pembangunan ini didasari oleh potensi pasar karena banyaknya pekerja, seperti bagian manejerial hingga tenaga kerja asing, yang ditempatkan pada area industri di Karawang tapi berdomisili di luar Karawang, yakni Jabodetabek.


"Sekarang ada 500.000 pekerja hilir mudik di Karawang. Mereka umumnya tinggal di Jabodetabek. Kalau dia punya hunian disini maka dia punya kualitas hidup tinggi karena bisa beristirahat. Hunian juga dekat dengan lokasi kerja," jelasnya.


Dari 794 unit kamar pada tower 1 yang ditawarkan, WIKA Gedung mengklaim sebanyak 30% hunian telah terjual sejak November 2014. Hari ini, anak usaha WIKA ini melakukan grand launching dan groundbreaking.


WIKA Gedung sendiri membangun 2 tower apartemen dan 1 kondotel pada lokasi.Tamansari Mahogany. Harga 1 unit apartemen dipatok mulai Rp 246 juta sampai Rp 608 juta per unit.


"Serah terima awal akan dilakukan pada pertengahan tahun 2017," jelasnya.


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Menteri Susi Bagi-bagi Rp 100 Miliar ke 5 Daerah Tahun Ini

Jakarta -Selain memberantas illegal fishing, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) punya program khusus tahun ini. KKP di bawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan membangun sentra perikanan terpadu.

Susi mengatakan untuk tahap awal, tahun ini akan ada 5 daerah yang masing-masing akan mendapatkan dana bantuan Rp 100 miliar.


"Ada 5 daerah perbatasan yaitu Morotai (Maluku Utara), Merauke (Papua), Natuna (Kepulauan Riau), Simeuleu (Aceh), dan Tanimbar (Maluku Tenggara). Semuanya dikasih masing-masing Rp 100 miliar dibangun sentra perikanan yang integrated model-nya," ungkap Susi saat diskusi terbatas di kediaman pribadinya Widya Chandra V No. 26 Jakarta, Jumat malam (17/04/2015).


Jumlah itu akan bertambah setiap tahunnya. Menurut target jangka panjang KKP, dari tahun 2015 hingga 2019 KKP mentargetkan membangun sentra perikanan terpadu di 100 titik lokasi.


"Tahun ini ada 5, tahun depan ada lagi," tambah Susi.


Program pembangunan sentra perikanan adalah salah satu program pendukung pengembangan sistem logistik ikan nasional yaitu untuk memperlancar distribusi produk perikanan yang efisien dan efektif dari hulu sampai hilir yakni dari produsen ke konsumen.


Selain itu program pembangunan sentra perikanan terpadu ditujukan untuk tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas dalan rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing.


"Nantinya ada pendidikan dan kegiatan tangkap juga lainnya. Jadi sistemnya integrated (di satu wilayah)," jelas Susi.


(wij/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Sawit Sumbermas Bagi Dividen Rp 221 Miliar

Jakarta -PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) membagikan dividen Rp 221 miliar kepada pemegang saham. Dividen ini setara 30% dari laba bersih 2014 sebesar Rp 737,82 miliar.

Direktur Keuangan Harry M Nadir mengatakan pembagian dividen sesuai aturan dibagi dalam 30 hari setelah diputuskan pembagian.


"Laba per lembar saham Rp 22 kepada pemegang saham," katanya usai RUPS kemarin di Jakarta seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (18/4/2015).


Pembagian dividen setara dengan 952 ribu lembar saham yang akan diatribusikan kepada pemegang saham.


Sementara itu, Sekretaris Perusahaan SSMS, Hadi Susilo, melihat produksi tandan buah segar (TBS) tahun ini akan meningkat dari 1,8 juta ton menjadi 2,2 juta ton, seiring akuisisi 1 pabrik kelapa sawit (PKS) senilai Rp 140 miliar pada Juni mendatang.


Per 31 Desember lalu, produksi TBS telah naik hampir 40% dari 800.000 ton menjadi 1,8 juta ton, di mana 800.000 ton berasal dari existing dan 200.000 ton dari lahan akuisisi.


Perusahaan juga akan menambah 5.000-6.000 hektar lahan tanam baru dari total lahan yang saat ini dimiliki 110.000 ha di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Perusahaan menyiapkan investasi US$ 30 juta dari kas internal untuk keperluan tanam baru. Sementara yield (kandungan rendemen) yang dimiliki perusahaan rata-rata 22,2%. Next


(ang/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Disuntik Modal Rp 500 Miliar, 2 BUMN Ini Diminta Susi Borong Ikan dari Nelayan

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta khusus dua BUMN yaitu PT Perikanan Nusantara (Perindo) dan Perum Perikanan Nusantara (Perinus) lebih banyak berperan membeli ikan dari nelayan. Cara ini dilakukan mengingat potensi sektor perikanan tangkap yang cukup besar setelah Susi memberantas praktik illegal fishing.

"Saya harap kedua BUMN ini bisa mendukung program KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Tahun ini kalau bisa targetnya harus bisa menjadi pensupport pendukung program KKP terutama untuk pemasaran produk dan nelayan dan pensuplai juga," tutur Susi saat diskusi terbatas di kediaman pribadinya di Widya Chandra V No. 26 Jakarta, Jumat malam (17/04/2015).


Apalagi kedua BUMN ini sudah mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) yang cukup besar. Perindo mendapatkan PMN Rp 200 miliar sedangkan Perum Perikanan Indonesia mendapatkan Rp 300 miliar.


"Perindo dan Perinus kan sudah disuntik modal negara. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Bu Rini (Menteri BUMN). Kalau bisa ke depan Perindo menjadi Pusat Perikanan Indonesia," tuturnya.


Dikatakan Susi, kedua BUMN perikanan tersebut memang mempunyai fungsi yang hampir sama yaitu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan perdagangan/ pengumpulan ikan, jasa pengolahan (processing), sewa gudang beku (cold storage). Diharapkan dengan peran kedua BUMN tersebut, masyarakat bisa mendapatkan ikan dengan harga terjangkau.


"Yang penting saya ingin melihat orang Indonesia bisa beli ikan murah. Yang penting orang kita sehat dengan makan ikan," sebut Susi.


(wij/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

WIKA Bangun Apartemen 27 Lantai di Karawang

Karawang -PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), melalu anak usahanya yakni PT WIKA Gedung, membangun hunian vertikal atau apartemen di Karawang, Jawa Barat. Dengan nama Tamansari Mahogany, WIKA Gedung melakukan groundbreaking sekaligus grand launching apartemen dengan 27 lantai pada hari Sabtu pagi ini.

Tahap awal, WIKA Gedung meluncurkan 1 tower dengan 794 kamar. Targetnya ialah WIKA Gedung membangun 2 tower apartemen dan 1 tower kondotel.


"Kita bangun semacam hunian yang cocok untuk industriawan yang ada di Karawang," kata Direktur WIKA Gedung Nur Al Fata saat peluncuran Tamansari Mahogany di Karawang Jabar, Sabtu (18/4/2015).


Apartemen Tamansari ini membidik segmen pasar para pekerja lokal dan ekspatriat atau pekerja asing yang bekerja di kawasan industri Karawang.


"Hilir mudik pekerja asing dan lokal di Karawang sangat tinggi yakni 500.000 per hari. Mayoritas mereka tinggal di Jabodetabek. Untuk memperoleh kualias kerja yang baik maka kita buat hunian yang dekat lokasi kerja," jelasnya.


WIKA Gedung menawarkan hunian dengan konsep studia dan 2 kamar tidur. Harga 1 unit apartemen dipatok mulai Rp 246 juta sampai Rp 608 juta. Lokasi Tamansari Mahogani sangat strategis yakni teletak di dekat interchange Karawang Barat.


Acara peresmian apartemen yang dibangun oleh anak usaha BUMN ini bakal dihadiri oleh Bupati Karawang Cellika Nurajcha Diana dan dimeriahkan oleh Ayu Ting Ting.


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Banyak Sentimen Negatif, Wall Street Menukik Tajam

New York -Pasar saham Wall Street menukik tajam gara-gara banyaknya sentimen negatif. Indeks S&P 500 jatuh ke titik terendahnya dalam satu bulan terakhir.

Investor khawatir akan regulasi perdagangan baru di China, Yunani yang akan kehabisan uang, sampai kinerja perusahaan Amerika Serikat (AS) yang diprediksi lesu.


Akibatnya, aksi jual tak terhindarkan. Seluruh indeks sektoral di S&P 500 jatuh ke zona merah. Indeks sektor finansial terkoreksi paling tajam.


Otoritas China sudah mengizinkan para broker untuk melakukan short selling karena posisi Indeks Komposit Shanghai yang menyentuh titik tertinggi dalam 7 tahun.


"Sekarang ini marak aksi jual. Memang kita sudah melihat adanya penguatan dalam beberapa pekan terakhir, dan sekarang berbalik arah," kata Adam Sarhan, CEO Sarhan Capital di New York, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (18/4/2015).


Pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat, Indeks Dow Jones anjlok 279,47 poin (1,54%) ke level 17.826,3, Indeks S&P 500 kehilangan 23,81 poin (1,13%) ke level 2.081,18, dan Indeks Komposit Nasdaq jatuh 75,98 poin (1,52%) ke level 4.931,81.


(ang/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Gaji Masinis KRL Lulusan SMA Bisa Rp 9 Jutaan/Bulan

Jakarta -PT KAI Commuter Jabodetabek terus menambah armada kereta untuk mendukung layanan KRL. Tahun ini saja, KCJ menerima limpahan dari sang induk sebanyak 160 masinis baru.

Masinis yang rata-rata lulusan SMK/SMA tersebut telah melewati seleksi ketat. Usai menjalani pendidikan, masinis muda tersebut langsung menerima tugas menjadi 'sopir' KRL.


Meski berusia muda, seorang masinis bisa memperoleh gaji fantastis. Gaji yang diterima berkisar Rp 6 juta hingga Rp 9 juta per bulan.


"Itu sudah termasuk tunjangan risiko, kesehatan. Gaji mereka sesuai dengan risiko. Mereka kan bawa 1.000-an orang sekali jalan," kata Humas KCJ Eva Chairunnisa kepada detikFinance Jumat (17/4/2015).


Untuk menjadi seorang masinis, para calon masinis harus menjalani seleksi yang ketat. Apalagi risiko seorang masinis termasuk tinggi karena membawa banyak penumpang sekali jalan.


"Tesnya banyak. Ada tes kesehatan, tes fisik, tes psikologi, mental, dan lain-lain," ujarnya.


Dari masinis yang diterima, Eva menjelaskan belum ada masinis dari kaum hawa. Alasannya pernah ada 9 kandidat masinis wanita namun mereka tidak lolos pada salah satu tes.


"Mereka sekarang ditempatkan di bagian manajerial bukan sebagai masinis," tuturnya.


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Jepang Bidik Proyek Infrastruktur RI

Jakarta -Pemerintah merencanakan untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur. Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menyatakan siap memberikan pembiayaan untuk sejumlah proyek di Indonesia.

Hal ini terungkap usai pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Senior Managing Director JBIC, Tadashi Maeda di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


"Selama ini, Indonesia merupakan klien JBIC terbesar. Kita ini punya, JBIC berikan kita kredit lebih US$ 10 miliar. Termasuk negara yang paling disiplin memenuhi itu, karena itu mereka tetap ingin membantu kita di bidang infrastruktur, seperti pelabuhan dan kereta api. Dia siap. Kita akan bicara lagi tentang bagaimana membikin studi," tutur JK.


Meski begitu, JK tidak belum mengetahui berapa besar nilai investasi yang siap dikucurkan JBIC. Pemerintah bakal menghitung kebutuhan biaya yang akan diajukan kepada JBIC.


Di tempat yang sama, Maeda mengatakan, pertemuan dirinya dan JK adalah untuk mendiskusikan pembiayaan proyek baru guna melebarkan bisnis JBIC.


"Bisa jadi kami membiayai proyek pelabuhan di Jawa dan pulau lainnya. Prioritas kami memperkuat konektivitas, logistik, transportasi, dan sebagainya. Jadi bukan hanya masalah utang, ekuitas juga akan dimasukkan ke dalam proyek tersebut di masa depan," kata Maeda.


Pada pertemuan itu, ungkap Maeda, belum dibahas secara khusus proyek yang akan dibiayai. Pembicaraan lebih kepada gambaran soal konektivitas dan perluasan proyek infrastruktur.


"Selain itu juga berbicara tentang pembangunan, untuk meningkatkan efisiensi batu bara, seperti seperti ultra teknologi penting yang telah dimiliki Jepang," jelas Maeda.


Dia mengatakan, JBIC juga berencana untuk berinvestasi di pelabuhan baru Tanjung Priok. Perluasan pelabuhan Cirebon juga jadi proyek yang diincar oleh JBIC.


(dnl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Bangun 'Indonesia Global Gateway', Telkom Rogoh Kocek Rp 26,91 Triliun

Jakarta -PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom (TLKM) tengah fokus menyelesaikan jaringan sistem komunikasi kabel optik bawah laut, untuk menghubungkan dan mentransfer jasa telekomunikasi berkecepatan tinggi dari Aceh hingga Papua.

Di Februari 2015, kabel bawah laut yang menghubungkan Aceh hingga Sulawesi sudah rampung.


Sementara untuk tahap kedua, akan diselesaikan kabel bawah laut Sulawesi lewat selatan hingga Timika dan Merauke, yang diharapkan akan selesai di September tahun ini.


"Kita hadir di negara ini untuk memberikan kontribusi nasional, memutuskan untuk membangun tol, ada laut, darat, kita juga punya program broadband highway," kata Direktur Utama Telkom, Alex Janangkih Sinaga, saat jumpa pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


Selain di bawah laut Indonesia, Alex menyebutkan, Telkom juga akan menyambungkan kabel optik bawah laut hingga ke arah Timur Tengah dan Eropa Barat dengan membentuk konsorsium.


"Ini baru mulai yang arah Timur Tengah dan Eropa Barat 2016. Kalau ini selesai, kita harapkan Indonesia bisa jadi hub untuk traffic data, Timteng, Eropa, lewat Indonesia, Asia Pasifik sampai AS, ini yang kita sebut Indonesia global gateway," jelas dia.


Lewat pembangunan infrastruktur tersebut, Alex meyakini, Telkom bisa memperkuat bisnisnya ke depan.Next


(drk/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Rencana Menteri ESDM: Minta Rp 25 T Untuk Energi Baru dan Ngotot Mengebor Migas

Jakarta -Menteri ESDM Sudirman Said meminta anggaran Rp 25 triliun untuk kementeriannya tahun depan. Dari anggaran tersebut, Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE).

Selain itu, Sudirman mengatakan, dirinya akan investasi besar-besaran dalam pengeboran minyak dan gas (migas).


"Postur anggaran kita 2016 ke depan, akan memprioritaskan energi baru terbarukan. Kalau selama ini menjadi sisipan saja, pelengkap. Nanti alokasi budget terbesar untuk energi baru dan terbarukan. ‎Kemudian kita akan ngotot investasi besar-besaran, mengajak investor untuk serius meningkatkan eksplorasi migas," tutur Sudirman di kantornya, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


Kemudian, Kementerian ESDM juga akan melakukan gerakan konservasi energi yang masif. Tujuannya, agar gerakan penghematan energi bisa dilakukan besar-besaran.


"Kalau sehari di rumah bisa dimatikan lampu 6 jam saja, maka itu 10% bisa dihemat. Kalau dihitung kebutuhan minyak, kalau 10% itu 150 barel per hari. Ini harus menjadi gerakan masyarakat. Kita akan berikan sosialisasi secara masif untuk masyarakat," jelas Sudirman.


Soal EBTKE, Indonesia memiliki potensi besar di sektor ini. Banyak energi baru, seperti listrik dari air, lalu matahari, arus laut, hingga biofuel.


"PLTA ada 75 GW (gigawatt). Potensinya itu dua kali lipat yang hendak kita bangun 5 tahun ke depan. Surya ada 112 GW, laut 60 GW, dan Biofuel 32 GW. Catat, biofuel bisa ditanam," ujar Sudirman.


Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan hutan energi di Kalimantan Tengah seluas 100 ribu hektar. Selain Kalimantan Tengah, ada juga hutan energi disiapkan di Papua.


"Kalau disepakati Rp 25 triliun, Rp 10 triliun untuk EBTKE. Lalu Rp 1 triliun di antaranya untuk konservasi energi. Kenapa berani mengajukan anggaran begitu besar, karena saran Komisi VII mengatakan ini waktunya investasi," jelas Sudirman.


(dnl/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Menteri Agraria: Pengelola Makam Mewah yang Akan Kena Pajak

Jakarta -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengusulkan pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk makam mewah. Selama ini makam bukan objek PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pasal 77 Ayat 3 bagian C.

Menurutnya yang harus dikenakan PBB adalah pengelola makam-makam mewah, bukan konsumen yang membeli lahan makam mewah. Ia menegaskan pemerintah ingin ada kesetaraan hak bagi setiap masyarakat terhadap akses pemakaman.


Ia menegaskan ada ketidakadilan antara yang kaya dengan yang miskin di sekitar kawasan pemakaman mewah. Adanya makam mewah justru hanya memberi peluang bagi masyarakat atas terhadap lahan makam.


"Yang bisa dimakamkan adalah hanya yang bisa bayar. Sementara mereka yang nggak punya duit meskipun rumahnya dekat makam harus cari tempat lain yang lebih jauh untuk pemakaman," ujar Ferry di kantornya, Jakarta, kepada detikFinance, Jumat (16/4/2015).


Bila aturan ini jadi diterapkan, maka diharapkan praktik 'komersialisasi' area pemakaman kian marak saat ini bisa dibatasi.


"Jangan ada lagi dibeda-bedakan orang kaya bisa dimakamkan di sini, orang miskin nggak bisa. Masa orang dibeda-bedakan haknya untuk dimakamkan," katanya.


Ia menambahkan pengenaan pajak ini nantinya akan dikenakan kepada pengelola makam, bukan ke pada masyarakat yang keluarganya dimakamkan di pemakaman mewah.Next


(dna/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Telkom Rombak Komisaris, Ada Mantan Dirut Hingga Politisi

Jakarta -PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) merombak jajaran komisaris. Tiga komisaris lama diberhentikan dan diganti baru.

Perombakan ini direstui rapat umum pemegang saham (RUPS) Telkom yang digelar hari ini di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta, Jumat (17/4/2014).


Tiga komisaris yang diberhentikan adalah Komisaris Independen Virano Gazi Nasution, Komisaris Independen Johnny Swandi Sjam, dan Komisaris Imam Apriyanto Putro.


Penggantinya adalah Rinaldi Firmansyah (mantan Dirut Telkom), Margiyono Darsa Sumarja, dan Pamiati Pamela Johanna (Politisi Partai Nasdem).


Berikut ini jajaran komisaris baru Telkom



  • Komisaris Utama Hendri Saparini

  • Komisaris Dolfie Othniel Fredric Palit

  • Komisaris Hadiyanto

  • Komisaris Rinaldi Firmansyah

  • Komisaris Independen Pamiati Pamela Johanna

  • Komisaris Independen Parikesit Suprapto

  • Komisaris Independen Margiyono Darsa Sumarja


Susunan Dewan Komisaris lama Telkom

  • Komisaris Utama Hendri Saparini

  • Komisaris Dolfie Othniel Fredric Palit

  • Komisaris Hadiyanto

  • Komisaris Imam Apriyanto Putro

  • Komisaris Independen Virano Gazi Nasution

  • Komisaris Independen Parikesit Suprapto

  • Komisaris Independen Johnny Swandi Sjam




Susunan Dewan Direksi Telkom tidak berubah

  • Direktur Utama Alex Janangkih Sinaga

  • Direktur Keuangan Heri Sunaryadi

  • Direktur Innovation and Strategic Portofolio Indra Utoyo

  • Direktur Enterprise and Business Service Muhammad Awaluddin

  • Direktur Wholesale and International Service Honesti Basyir

  • Direktur Human Capital Management Herdy Rosadi Harman

  • Direktur Network, Information Technologi and Solution Abdus Somad Arief

  • Direktur Consumer Service Dian Rachmawan


(ang/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ada Pertalite RON 90, Pengguna Pertamax Akan Beralih?

Jakarta -PT Pertamina (Persero) akan meluncurkan produk bensin terbaru yakni Pertalite RON 90. Bahan Bakar Minyak (BBM) ini akan menggantikan Premium meski kualitasnya tidak sebaik Pertamax yang punya RON 92.

Apa Pertamina sudah memperhitungkan peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite?


"Makanya kami melakukan persiapan sebaik-baiknya. Lampu hijau dari pemerintah sudah ada, termasuk paket marketing communication," ujar Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang kepada detikFinance, Jumat (17/4/2015).


Bambang menambahkan, pihaknya sama sekali tidak khawatir bila pengguna Pertamax akan beralih ke Pertalite. Yang penting masyarakat sudah tidak bisa beralih ke Premium.


"Nggak apa, daripada ke harus ke Premium. Masyarakat Indonesia memang sangat sensitif dengan harga. Namun, masing-masing varian BBM yang dijual ke masyarakat pasti memiliki kualitas tersendiri, tinggal masyarakat yang pilih. Harapan kita pengguna Premium beralih ke Pertalite atau Pertamax. Sehingga target pemerintah Premium hapus secara bertahap dalam waktu dua tahun bisa tercapai," jelasnya.


(rrd/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Jepang Bidik Proyek Infrastruktur RI

Jakarta -Pemerintah merencanakan untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur. Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menyatakan siap memberikan pembiayaan untuk sejumlah proyek di Indonesia.

Hal ini terungkap usai pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Senior Managing Director JBIC, Tadashi Maeda di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


"Selama ini, Indonesia merupakan klien JBIC terbesar. Kita ini punya, JBIC berikan kita kredit lebih US$ 10 miliar. Termasuk negara yang paling disiplin memenuhi itu, karena itu mereka tetap ingin membantu kita di bidang infrastruktur, seperti pelabuhan dan kereta api. Dia siap. Kita akan bicara lagi tentang bagaimana membikin studi," tutur JK.


Meski begitu, JK tidak belum mengetahui berapa besar nilai investasi yang siap dikucurkan JBIC. Pemerintah bakal menghitung kebutuhan biaya yang akan diajukan kepada JBIC.


Di tempat yang sama, Maeda mengatakan, pertemuan dirinya dan JK adalah untuk mendiskusikan pembiayaan proyek baru guna melebarkan bisnis JBIC.


"Bisa jadi kami membiayai proyek pelabuhan di Jawa dan pulau lainnya. Prioritas kami memperkuat konektivitas, logistik, transportasi, dan sebagainya. Jadi bukan hanya masalah utang, ekuitas juga akan dimasukkan ke dalam proyek tersebut di masa depan," kata Maeda.


Pada pertemuan itu, ungkap Maeda, belum dibahas secara khusus proyek yang akan dibiayai. Pembicaraan lebih kepada gambaran soal konektivitas dan perluasan proyek infrastruktur.


"Selain itu juga berbicara tentang pembangunan, untuk meningkatkan efisiensi batu bara, seperti seperti ultra teknologi penting yang telah dimiliki Jepang," jelas Maeda.


Dia mengatakan, JBIC juga berencana untuk berinvestasi di pelabuhan baru Tanjung Priok. Perluasan pelabuhan Cirebon juga jadi proyek yang diincar oleh JBIC.


(dnl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Bangun 'Indonesia Global Gateway', Telkom Rogoh Kocek Rp 26,91 Triliun

Jakarta -PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom (TLKM) tengah fokus menyelesaikan jaringan sistem komunikasi kabel optik bawah laut, untuk menghubungkan dan mentransfer jasa telekomunikasi berkecepatan tinggi dari Aceh hingga Papua.

Di Februari 2015, kabel bawah laut yang menghubungkan Aceh hingga Sulawesi sudah rampung.


Sementara untuk tahap kedua, akan diselesaikan kabel bawah laut Sulawesi lewat selatan hingga Timika dan Merauke, yang diharapkan akan selesai di September tahun ini.


"Kita hadir di negara ini untuk memberikan kontribusi nasional, memutuskan untuk membangun tol, ada laut, darat, kita juga punya program broadband highway," kata Direktur Utama Telkom, Alex Janangkih Sinaga, saat jumpa pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


Selain di bawah laut Indonesia, Alex menyebutkan, Telkom juga akan menyambungkan kabel optik bawah laut hingga ke arah Timur Tengah dan Eropa Barat dengan membentuk konsorsium.


"Ini baru mulai yang arah Timur Tengah dan Eropa Barat 2016. Kalau ini selesai, kita harapkan Indonesia bisa jadi hub untuk traffic data, Timteng, Eropa, lewat Indonesia, Asia Pasifik sampai AS, ini yang kita sebut Indonesia global gateway," jelas dia.


Lewat pembangunan infrastruktur tersebut, Alex meyakini, Telkom bisa memperkuat bisnisnya ke depan.Next


(drk/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Rencana Menteri ESDM: Minta Rp 25 T Untuk Energi Baru dan Ngotot Mengebor Migas

Jakarta -Menteri ESDM Sudirman Said meminta anggaran Rp 25 triliun untuk kementeriannya tahun depan. Dari anggaran tersebut, Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE).

Selain itu, Sudirman mengatakan, dirinya akan investasi besar-besaran dalam pengeboran minyak dan gas (migas).


"Postur anggaran kita 2016 ke depan, akan memprioritaskan energi baru terbarukan. Kalau selama ini menjadi sisipan saja, pelengkap. Nanti alokasi budget terbesar untuk energi baru dan terbarukan. ‎Kemudian kita akan ngotot investasi besar-besaran, mengajak investor untuk serius meningkatkan eksplorasi migas," tutur Sudirman di kantornya, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


Kemudian, Kementerian ESDM juga akan melakukan gerakan konservasi energi yang masif. Tujuannya, agar gerakan penghematan energi bisa dilakukan besar-besaran.


"Kalau sehari di rumah bisa dimatikan lampu 6 jam saja, maka itu 10% bisa dihemat. Kalau dihitung kebutuhan minyak, kalau 10% itu 150 barel per hari. Ini harus menjadi gerakan masyarakat. Kita akan berikan sosialisasi secara masif untuk masyarakat," jelas Sudirman.


Soal EBTKE, Indonesia memiliki potensi besar di sektor ini. Banyak energi baru, seperti listrik dari air, lalu matahari, arus laut, hingga biofuel.


"PLTA ada 75 GW (gigawatt). Potensinya itu dua kali lipat yang hendak kita bangun 5 tahun ke depan. Surya ada 112 GW, laut 60 GW, dan Biofuel 32 GW. Catat, biofuel bisa ditanam," ujar Sudirman.


Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan hutan energi di Kalimantan Tengah seluas 100 ribu hektar. Selain Kalimantan Tengah, ada juga hutan energi disiapkan di Papua.


"Kalau disepakati Rp 25 triliun, Rp 10 triliun untuk EBTKE. Lalu Rp 1 triliun di antaranya untuk konservasi energi. Kenapa berani mengajukan anggaran begitu besar, karena saran Komisi VII mengatakan ini waktunya investasi," jelas Sudirman.


(dnl/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Menteri Agraria: Pengelola Makam Mewah yang Akan Kena Pajak

Jakarta -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengusulkan pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk makam mewah. Selama ini makam bukan objek PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pasal 77 Ayat 3 bagian C.

Menurutnya yang harus dikenakan PBB adalah pengelola makam-makam mewah, bukan konsumen yang membeli lahan makam mewah. Ia menegaskan pemerintah ingin ada kesetaraan hak bagi setiap masyarakat terhadap akses pemakaman.


Ia menegaskan ada ketidakadilan antara yang kaya dengan yang miskin di sekitar kawasan pemakaman mewah. Adanya makam mewah justru hanya memberi peluang bagi masyarakat atas terhadap lahan makam.


"Yang bisa dimakamkan adalah hanya yang bisa bayar. Sementara mereka yang nggak punya duit meskipun rumahnya dekat makam harus cari tempat lain yang lebih jauh untuk pemakaman," ujar Ferry di kantornya, Jakarta, kepada detikFinance, Jumat (16/4/2015).


Bila aturan ini jadi diterapkan, maka diharapkan praktik 'komersialisasi' area pemakaman kian marak saat ini bisa dibatasi.


"Jangan ada lagi dibeda-bedakan orang kaya bisa dimakamkan di sini, orang miskin nggak bisa. Masa orang dibeda-bedakan haknya untuk dimakamkan," katanya.


Ia menambahkan pengenaan pajak ini nantinya akan dikenakan kepada pengelola makam, bukan ke pada masyarakat yang keluarganya dimakamkan di pemakaman mewah.Next


(dna/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Telkom Rombak Komisaris, Ada Mantan Dirut Hingga Politisi

Jakarta -PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) merombak jajaran komisaris. Tiga komisaris lama diberhentikan dan diganti baru.

Perombakan ini direstui rapat umum pemegang saham (RUPS) Telkom yang digelar hari ini di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta, Jumat (17/4/2014).


Tiga komisaris yang diberhentikan adalah Komisaris Independen Virano Gazi Nasution, Komisaris Independen Johnny Swandi Sjam, dan Komisaris Imam Apriyanto Putro.


Penggantinya adalah Rinaldi Firmansyah (mantan Dirut Telkom), Margiyono Darsa Sumarja, dan Pamiati Pamela Johanna (Politisi Partai Nasdem).


Berikut ini jajaran komisaris baru Telkom



  • Komisaris Utama Hendri Saparini

  • Komisaris Dolfie Othniel Fredric Palit

  • Komisaris Hadiyanto

  • Komisaris Rinaldi Firmansyah

  • Komisaris Independen Pamiati Pamela Johanna

  • Komisaris Independen Parikesit Suprapto

  • Komisaris Independen Margiyono Darsa Sumarja


Susunan Dewan Komisaris lama Telkom

  • Komisaris Utama Hendri Saparini

  • Komisaris Dolfie Othniel Fredric Palit

  • Komisaris Hadiyanto

  • Komisaris Imam Apriyanto Putro

  • Komisaris Independen Virano Gazi Nasution

  • Komisaris Independen Parikesit Suprapto

  • Komisaris Independen Johnny Swandi Sjam




Susunan Dewan Direksi Telkom tidak berubah

  • Direktur Utama Alex Janangkih Sinaga

  • Direktur Keuangan Heri Sunaryadi

  • Direktur Innovation and Strategic Portofolio Indra Utoyo

  • Direktur Enterprise and Business Service Muhammad Awaluddin

  • Direktur Wholesale and International Service Honesti Basyir

  • Direktur Human Capital Management Herdy Rosadi Harman

  • Direktur Network, Information Technologi and Solution Abdus Somad Arief

  • Direktur Consumer Service Dian Rachmawan


(ang/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ada Pertalite RON 90, Pengguna Pertamax Akan Beralih?

Jakarta -PT Pertamina (Persero) akan meluncurkan produk bensin terbaru yakni Pertalite RON 90. Bahan Bakar Minyak (BBM) ini akan menggantikan Premium meski kualitasnya tidak sebaik Pertamax yang punya RON 92.

Apa Pertamina sudah memperhitungkan peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite?


"Makanya kami melakukan persiapan sebaik-baiknya. Lampu hijau dari pemerintah sudah ada, termasuk paket marketing communication," ujar Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang kepada detikFinance, Jumat (17/4/2015).


Bambang menambahkan, pihaknya sama sekali tidak khawatir bila pengguna Pertamax akan beralih ke Pertalite. Yang penting masyarakat sudah tidak bisa beralih ke Premium.


"Nggak apa, daripada ke harus ke Premium. Masyarakat Indonesia memang sangat sensitif dengan harga. Namun, masing-masing varian BBM yang dijual ke masyarakat pasti memiliki kualitas tersendiri, tinggal masyarakat yang pilih. Harapan kita pengguna Premium beralih ke Pertalite atau Pertamax. Sehingga target pemerintah Premium hapus secara bertahap dalam waktu dua tahun bisa tercapai," jelasnya.


(rrd/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Pertalite RON 90, Berwarna Hijau dan Jernih

Jakarta -PT Pertamina (Persero) pada Mei 2015 akan meluncurkan bensin baru yaitu Pertalite dengan RON 90. Bensin ini berbeda dengan Premix yang pernah dikeluarkan pada akhir 1990-an.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 313.K/10/DJM.T/2013 tentang Standar dan Mutu Bahan Bakar Bensin 90 yang Dipasarkan di Dalam Negeri yang dikutip detikFinance, Jumat (17/4/2015), berikut spesifikasi Pertalite:



  • Angka Oktana Riset (RON) 90,0.

  • Stabilitas oksidasi minimal 360 menit.

  • Kandungan sulfur maksimal 0,05% m/m setara dengan 500 ppm.

  • Tidak boleh mengandung timbal.

  • Tidak ada kandungan logam (mangan dan besi).

  • Kandungan oksiden maksimal 2,7% m/m.

  • Distilasi 10% penguapan maksimal 74 derajat celsius, titik didih akhir maksimal 215 derajat celsius.

  • Residu maksimal 2,0%.

  • Sedimen 1 mg/liter.

  • Sulfus Mercaptan maksimal 0,002% massa setara dengan 20 ppm.

  • Unwashed gum maksimal 70 mg/100 ml.

  • Washed gum maksimal maksimal 5 mg/ 100 ml.

  • Berat jenis pada suhu 15 derajat celsius minimal 715 kg/m3 maksimal 770 kg/m3.

  • Penampulan visual jernih dan terang.

  • Berwarna hijau.

  • Kandungan pewarna maksimal 0,13 gram/100 liter.


Selain itu pemerintah juga memberi syarat lainnya pada bensin RON 90, yakni aditif yang dicampur harus kompatibel dengan minyak bensin. Artinya tidak menambah kekotoran mesin/kerak. Aditif yang dicampur juga tidak boleh mengandung komponen pembentuk abu (ash forming). (rrd/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Siap-siap, Impor Rokok Elektrik Bakal Disetop

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel sedang mengkaji menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) soal larangan impor rokok elektrik di tahun ini. Rekomendasi larangan impor rokok elektrik sudah diajukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Usulan Kemenkes, BPOM masuk ke kita. Saya kirim surat juga ke Daglu (Perdagangan Luar Negeri) untuk sementara diatur dulu larangan impornya," ungkap Dirjen Standardisasi Perlindungan Konsumen (SPK) Kemendag Widodo saat ditemui di Kantor Kemendag, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (17/04/2015).


Widodo mengatakan Kemenkes dan BPOM punya pertimbangan khusus soal alasan mendesak impor rokok elektrik harus dihentikan. Sama dengan rokok non elektrik, menurut Widodo rokok elektrik juga dapat mengganggu kesehatan.


"Suratnya sudah. Isi suratnya adalah berdasarkan rekomendasi BPOM dan Kemenkes rokok elektrik tidak baik bagi kesehatan. Maka dimohon Dirjen Daglu untuk segera ditertibkan larangan impor rokok elektrik," tutur Widodo.


Selama ini pangsa pasar rokok elektrik belum begitu sebesar rokok kretek dan filter. Mayoritas rokok elektrik diimpor langsung dari China. Diharapkan aturan Permendag yang mengatur larangan impor rokok elektrik keluar di semester II-2015.


"Mudah-mudahan cepat larangan itu keluar karena kita masih mengurus World Economic Forum dan KAA (Konferensi Asia Afrika). Semester II tahun 2015 mudah-mudahan," kata Widodo.


(wij/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Tahun Depan, Perdagangan Pakaian Bekas Dihentikan Total

Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang menggodok aturan penghentian total perdagangan pakaian bekas mulai tahun depan. Diharapkan aturan berupa Peraturan Presiden (Perpres) ini akan selesai pada 2015 dan mulai berlaku tahun depan.

Direktur Jenderal Standardisasi Perlindungan Konsumen Kemendag Widodo mengatakan kegiatan impor pakaian bekas ke Indonesia dilarang keras sesuai Undang-undang No. 7/2014 tentang Perdagangan, bahwa impor barang harus dalam keadaan baru. Namun ada aturan lain yaitu UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang masih memperbolehkan perdagangan barang bekas dengan catatan penjual wajib menyebutkan bahwa barang yang dijual tersebut adalah barang bekas, atau bukan baru


"Kita susun Perpres untuk mengatur ada beberapa barang yang tidak diperdagangkan. Tahun ini harus selesai," ungkap Widodo saat ditemui di kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (17/04/2015).


Diharapkan dengan diberlakukan aturan ini, pedagang pakaian bekas dapat menghabiskan stok barang yang ada saat ini. Bila pedagang masih menjual pakaian bekas tahun depan, maka akan dikenakan hukuman pidana dan penyitaan barang.


"Akhir tahun ini harus habis. Januari 2016 masih memperdagangkan, kena sanksi," tegas Widodo.


Ia juga tidak segan-segan memberikan peringatan kepada masyarakat tentang bahaya menggunakan pakaian bekas. Selain mengandung banyak bakteri berbahaya, menggunakan pakaian bekas juga menurunkan harga diri bangsa.


"Sekarang pendekatannya ke konsumen agar tidak membeli pakaian bekas. Demi kesehatan dan martabat bangsa," ujarnya.


(wij/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

'Mengubah Negara Sama dengan Mengubah Diri dari Kebiasaan Merokok'

Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengakui untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik tidak mudah. Ia punya perumpamaan yaitu mengubah negara mirip seperti mengubah kebiasaan merokok.

Perumpamaan ini pernah diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Jokowi masalah ini bukan soal bisa atau tidak, namun persoalannya mau atau tidak.


"Jadi masalah itu diselesaikan bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak untuk diselesaikan. Seperti kata Jokowi, negeri ini kita ubah, bukan bisa atau tidak, tapi mau atau nggak mau," kata Sofyan Djalil saat ditemui di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


Sofyan menceritakan, soal niat mengubah Indonesia menjadi lebih baik sama saja seperti dirinya memutuskan melepaskan diri dari ketergantungan merokok. Awalnya sangat sulit tapi karena kemauan akhirnya Sofyan bisa berhenti merokok.


"Makanya saya bilang kenapa sumpah kemarin (saat dilantik) demi Allah itu penting karena nggak bisa main-main. Saya juga mengucap sumpah dulu. Demi Allah saya nggak akan ngerokok. Dulu rokok saya sam soe. Saya suka sam soe sama wismilak. Nah itu yang paling pertama nggodain tuh teman saya namanya Samsul. Sofyan, ini saya punya rokok. Dipamerin ke saya, dia bilang luar biasa," jelasnya,


Namun begitu, Sofyan melanjutkan, karena sudah berjanji, dirinya pun bertekad untuk tidak tergoda. "Tapi saya sudah sumpah. Seminggu enggak, 2 minggu sudah nggak menarik lagi. 1 bulan dikasih 1 slop, nggak saya sentuh. Saya buang saja. Dan ternyata bisa hilang," kenang Sofyan.


Menurut Sofyan, hal yang sama juga telah dilakukan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti dalam memberantas illegal fishing.Next


(mkl/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ini Bedanya Antrean di 'ATM' Tiket dan Loket Kereta Api

Jakarta -PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan fasilitas Ticket Vending Machine (TVM) alias mesin mirip ATM yang melayani pembelian tiket kereta api. Fasilitas ini baru tersedia di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir di Jakarta.

Fasilitas ini disediakan sebagai solusi pembelian tiket tanpa perlu antre berlama-lama. Dari pantauan detikFinance, jalur antrean antara TVM dan loket biasa tampak jauh berbeda.


Tidak ada antrean panjang di jalur TVM, hanya satu-dua orang saja yang menunggu sementara calon penumpang membeli tiket. Sementara di loket biasa tampak ada antrean mengular hingga lebih dari 10 orang tiap jalur.


Salah satu calon penumpang bernama Elly mencoba memanfaatkan ATM tiket di Stasiun Gambir. Nenek berusia 60 tahun ini dibantu satu petugas.


Elly memesan 3 tiket dengan tujuan Stasiun Gambir-Cirebon sambil mengikuti prosedur sesuai arahan petugas. Awalnya Elly sempat mengeluh karena sistem memproses permintaan cukup lama.


"Kok lama ya?" Kata Elly kepada petugas di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


Tak butuh waktu lama, sistem pemesanan kembali normal. Hingga tiba pada proses pembayaran. Elly memasukkan uang tunai ke mesin ATM tiket sesuai jumlah yang diminta. Usai memperoleh bukti pembayaran, Elly terlihat sumringah.Next


(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Mulai Mei, Bensin Pertalite Pengganti Premium Dijual di Sini

Jakarta -PT Pertamina (Persero) akan segera mengeluarkan varian bensin baru, yakni Pertalite Mei tahun ini. Untuk tahap awal, Pertalite hadir di sejumlah SPBU DKI Jakarta.

"Akhir April atau awal Mei kita luncurkan varian bensin terbaru, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan bahan bakar kendaraanya," ujar Vice President Coporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


Wianda mengatakan, untuk tahap awal bensin jenis baru dengan nama Partalite ini hadir di SPBU di DKI Jakarta. "Terutama SPBU Coco Pertamina, seperti di Kuningan, Abdul Muis, dan lainnya," katanya.


Ia menambahkan, bahan bakar ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat, karena harganya lebih ekonomis karena lebih murah dari Pertamax, tapi kualitasnya lebih baik dibandingkan Premium.


"Saya belum bisa beritahukan berapa RON bensin baru ini. Tapi kami yakin akan diterima masyarakat, karena lebih ekonomis dan kualitasnya lebih baik dari Premium," tutupnya.


(rrd/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Ini Alasan Tegas Mendag Gobel Larang Minimarket Jualan Bir

Jakarta -Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengaku tidak menyesal mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 6/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Di dalam aturan itu dijelaskan bahwa mulai hari ini, minuman beralkohol di bawah 5% atau golongan A termasuk bir dilarang diperjualbelikan di minimarket dan toko pengecer.

Gobel menceritakan, ia menerima banyak laporan keresahan masyarakat karena penjualan bir di minimarket. Sejak saat itu, rencana Permendag pun dibuat dan akhirnya ditandatangani dengan proses yang cukup cepat. Proses pembuatan aturan didahului beberapa pertimbangan serta dengar pendapat dengan pelaku usaha.


"Sebentar itu, sekitar sebulan. Kita kirim orang, kita tanya, cek di lokasi, dan banyak minimarket yang bandel," kata Gobel saat ditemui di kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (17/04/2015).


Dari hasil observasi di lapangan, lanjut Gobel, ternyata ditemukan sejumlah fakta. Ternyata harga bir di minimarket cukup murah sehingga terjangkau oleh pelajar.


"Anda jualan di minimarket sama dengan minum di restoran beda kan? Bir itu satu kaleng berapa? Rp 19.000-20.000 perak. Anak sekolah pegang uang saku berapa sekarang? Coba, resah nggak orang?" tegas Gobel dengan nada serius.


Ia mengatakan, masyarakat harus cermat dengan dikeluarkannya aturan ini. Bukan berarti pemerintah menutup total akses pembelian bir, namun dibatasi di tempat-tempat tertentu misalnya hipermarket, supermarket, restoran, dan hotel.


"Bukan dilarang minum, tapi jangan sampai generasi muda terpengaruh. Memang bukan sekali minum langsung mati, tapi yang penting perubahan. Kenapa di luar negeri minuman ini dilarang bagi anak 17-21 tahun? Karena menyangkut kesehatan dan mereka ini dalam masa pertumbuhan," jelas Gobel.


(wij/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Produsen Bir Bintang: Kita akan Kurangi Produksi dari 6 Hari Jadi 4 Hari

Jakarta -Hari ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) melarang minimarket dan pengecer menjual minuman beralkohol (minol) golongan A (kadar alkohol di bawah 5%). Ada imbas negatif dari larangan baru tersebut.

Salah satu produsen minol dalam negeri, PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI), memprediksi penjualan produknya akan turun setelah peredaran bir dan sejenisnya diperketat oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel.


"Ini karena baru hari pertama, kita lihat ke depan. Tapi estimasinya penjualan kita drop karena penjualan produk kita di minimarket cukup besar, tapi besaran turunnya penjualan belum dihitung tapi yang pasti pengaruhnya cukup besar," kata Komisaris Utama Multi Bintang, Cosmas Batubara, kepada detikFinance, Jumat (17/4/2014).


Turunnya penjualan ini, kata Cosmas, lambat laun akan mempengaruhi kepada jumlah produksi perusahaan. Jika penjualan terus melambat, maka produsen Bir Bintang itu akan mengurangi hari produksi.


"Pasti ada pengaruh. Biasanya kan 6 hari produksi terus, sekarang mungkin kita akan lihat lagi, kemungkinan selama 6 hari produksinya dikurangi jadi 4 hari saja," jelasnya.


"Tahun lalu gudang kita kosong akibat permintaan tinggi, banyak, sekarang gudang kita penuh karena produk-produk banyak yang disimpan. Mereka menunggu untuk diambil," ujarnya.


(ang/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Harga Kaveling Makam Mewah Paling Murah Rp 14 Juta, Naik 360%

Jakarta -Pemakaman mewah kini menjadi buah bibir karena bakal dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB). Segmen makam ini disebut mewah karena fasilitas yang lengkap dan harga per kavelingnya yang relatif mahal.

Kuburan seperti San Diego Hills ataupun Al Azhar Memorial Park di Karawang, Jawa Barat disebut-sebut sebagai kuburan mewah karena punya fasilitas lengkap.


Berapa harga kuburan mewah tersebut?


‎Saat mulai dibuka di 2007, satu kaveling kuburan di San Diego Hills (single) yang dikembangkan Grup Lippo berukuran 1,1 meter x 2,6 meter dibanderol Rp 3 juta‎, namun kini harganya sudah melambung menjadi Rp 14 juta/kaveling atau naik sekitar 360%.


"Waktu pertama kali launching single itu Rp 3 juta. Sekarang minimum Rp 14 juta, launching pertama itu 2007," kata Sales & Marketing Director San Diego Hills Suziany Japardy saat berbincang dengan detikFinance di Kemang Village beberapa waktu lalu.


Harga kuburan di pemakaman mewah ini bervariasi, tergantung tempat lokasi, kluster, dan paket. Suzi pun menjelaskan, contohnya untuk paket keluarga sebanyak 8 unit kaveling, per kaveling dibanderol Rp 16 juta.


‎Selain itu, lanjut Suzi, San Diego Hills pun menawarkan produk kuburan private. Lahan Private, maka konsumen yang membeli mendapatkan tempat khusus, tidak bercampur dengan makam-makam orang lainnya. Kebanyakan konsumen yang memesan lahan private, adalah keluarga yang membutuhkan privasi.Next


(zul/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Bir Dilarang Dijual di Minimarket, Sofyan Djalil: Bir Itu Nggak Enak!

Jakarta -Mulai hari ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) melarang penjualan minuman beralkohol Golongan A seperti bir di minimarket dan toko pengecer. Sofyan Djalil, Menko Perekonomian, mengapresiasi kebijakan ini.

Menurut Sofyan, di negara liberal sekali pun penjualan bir memang dibatasi. Mereka yang membeli harus punya diyakini sudah cukup umur.


"Sebenarnya kebijakan bir bisa dijual di warung-warung itu tidak benar. Negara paling liberal pun, nggak boleh kayak begitu. Dibatasi, ada tokonya. Dan toko itu mewajibkan pembelinya menunjukkan ID (kartu identitas)," papar Sofyan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (17/4/2015).


Sofyan mengungkapkan, minuman beralkohol atau bir memang diperuntukkan bagi orang yang sudah cukup umur. Terlebih bagi Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, bukan hal yang aneh jika penjualan bir dibatasi.


"Anak Presiden Bush, dia beli bir usianya belum 18 tahun dengan ID temannya. Itu isu besar di Amerika. Tapi negara yang mayoritas penduduknya Islam ini kenapa kita membiarkan," tegasnya.


Lagipula, Sofyan menilai bir rasanya kurang enak. "Saya pikir kalian juga nggak berpikiran minum itu. Nggak enak bir itu," ujarnya.


Sofyan menceritakan, seumur hidup dirinya tidak pernah menyicipi minuman beralkohol tersebut. Pernah sekali merasakan anggur (wine) saat di pesawat dan rasanya memang tidak enak. Dari situ Sofyan memang tidak tertarik minum bir.


"Saya nggak pernah minum bir seumur hidup. Wine pernah, sekali di pesawat. Tapi nggak enak ternyata," sebutnya.


Menurut Sofyan, hal yang perlu disoroti lebih jauh adalah soal rokok. Menurutnya, jumlah perokok lebih tinggi daripada peminum bir.


"Begitu banyak orang tergantung rokok. Kalau bir itu kan yang minum sedikit," ucapnya.


(drk/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»  

Minimarket Tak Lagi Jual Bir, Mendag Gobel Dapat Ucapan Terima Kasih

Jakarta -Mulai hari ini, minuman yang mengandung alkohol di bawah 5% atau masuk dalam kategori Golongan A seperti bir dilarang diperjualbelikan di minimarket dan toko pengecer. Atas kebijakan ini, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengaku mendapat ucapan terima kasih.

"Saya dapat SMS. Ada karyawan minimarket yang menyampaikan terima kasih ke saya. Dia merasa nyaman bekerja," kata Gobel saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (17/04/2015).


Berdasarkan SMS tersebut, Gobel menceritakan bila selama ini banyak pelajar yang membeli bir di minimarket. Para pelajar ini marah bila pegawai minimarket meminta mereka menunjukkan kartu identitas.


"Anak-anak sekolah datang mau beli minol. Dimintai KTP malah marah-marah. Karyawan ini takut," ungkap Gobel.


Tidak hanya itu, sebelum aturan ini dikeluarkan sudah banyak laporan yang masuk tentang dampak negatif penjualan minol di minimarket. Apalagi letak minimarket dekat dengan pemukiman penduduk, sekolah, hingga rumah ibadah.


"Kenapa kita mengeluarkan kebijakan untuk mengatur perdagangan minol? Banyak masyarakat complain karena (minol) dijual di minimarket," tegas Gobel.


(wij/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


readmore »»