Jokowi-JK Ingin Pembangunan 3.000 Km Jalan, Bisakah Membebaskan Lahan?

Jakarta -Dalam visi-misinya pada masa kampanye, presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menjanjikan pembangunan 3.000 km jalan. Namun, masalah utama dalam pembangunan infrastruktur (termasuk jalan) selama ini adalah pembebasan lahan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Tol Indonesia (ATI) Fatchurahman berharap Jokowi-JK bisa mengimplementasikan UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan baik. Karena dengan UU ini, maka proses pembebasan lahan khususnya untuk jalan tol bisa dipercepat.


"Kita sangat berharap dan percaya presiden baru akan jauh lebih punya komitmen terhadap pembangunan jalan tol," kata Fatchurahman kepada detikFinance, Minggu (19/10/2014).


Dengan adanya UU tersebut, proses pembebasan lahan lebih memiliki kepastian waktu, juga dalam hal penilaian ganti rugi lahan.


"Pak JK juga sangat concern terhadap infrastruktur. Itu menambah keyakinan kita dalam pengadaan lahan," tuturnya.


Dalam UU pengadaan tanah yang baru, proyek infrastruktur yang pembebasan lahannya sudah mencapai 75% dapat pengkhususan. Proyek tersebut dapat pengecualian untuk terus menggunakan UU yang lama. Jika belum, maka harus memulai dari awal sesuai UU No 2 tersebut. Pada UU no 2 juga ada penegasan jika masyarakat tak mau membebaskan lahannya maka akan dibawa ke ranah pengadilan untuk dikonsinyasi.


Lebih lanjut Facthurahman mengatakan, berkaca dari apa yang telah dilakukan Jokowi saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam proses pemebebasan lahan di proyek tol JORR W2, dirinya yakin ke depan proyek infrastruktur yang lahannya sulit dibebaskan akan lebih cepat ditangani.


(zul/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Untuk Transparansi, PLN Adakan Gelar Peralatan Kerja

Jakarta -PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang mengadakan gelar peralatan dari 161 perusahaan penyedia (vendor). Ini merupakan langkah keterbukaan agar masyarakat dapat melihat kinerja perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan PLN.

Demikian dikutip dari siaran pers perusahaan yang diterima Minggu (19/10/2014). Acara gelar peralatan ini dilakukan di Lapangan Pacuan Kuda, Pulomas, Jakarta Timur.


Sebanyak 161 perusahaan penyedia jasa konstruksi untuk Jaringan Tegangan Menengah (JTM) mengikuti gelar peralatan pekerjaan. Untuk menjaga standar kualitas para vendor, PLN Disjaya melakukan Manajemen Vendor di mana di dalamnya terdapat beberapa kegiatan seperti penilaian penyedia jasa.


Perusahaan-perusahaan tersebut akan memperlihatkan seluruh peralatan kerja yang digunakan saat melaksanakan pekerjaan. Tim PLN Disjaya akan menilai setiap peralatan kerja yang dipakai agar sesuai dengan standar PLN.


"Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan penyedia jasa yang benar-benar qualified, sehingga tercapainya efektifitas pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan kepuasan pelanggan," sebut keterangan itu.


Pelaksanaan penilaian peralatan kerja juga mendukung program PLN Bersih. Semua perusahaan yang bekerjasama dengan PLN dipilih dengan terbuka dan transparan. Perusahaan yang mendapat penilaian kurang baik harus segera menyesuaikan dengan standar kualitas PLN Disjaya.


(zul/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pengusaha Yakin DPR Tak Akan Jegal Jokowi-JK

Jakarta -Besok, 20 Oktober 2014, Indonesia akan punya presiden dan wakil presiden baru yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Kalangan pengusaha yakin dengan prospek ekonomi Indonesia di masa pemerintahan duet ini.

Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengatakan Jokowi-JK punya rekam jejak yang baik di pemerintahan. Keduanya dikenal cepat dalam mengambil keputusan.


"Prospeknya bagus. Kita lihat Jokowi-JK punya catatan yang menarik pada masa jabatan yang lalu," kata Haryadi Sukamdani kepada detikFinance, Minggu (19/10/2014).


Menurut Hariyadi, Jokowi-JK juga diketahui sering turun ke lapangan untuk mengetahui masalah. "Mereka langsung mengeksekusi. Tidak hanya bicara tapi langsung action,” tegasnya.


Hariyadi menambahkan, kekhawatiran soal hubungan pemerintah dengan DPR juga tidak perlu terjadi. Dia yakin DPR tidak akan benar-benar menjegal pemerintahan Jokowi seperti yang sempat dikhawatirkan sebelumnya.


Hariyadi menilai, Jokowi bisa melakukan lobi yang baik. Ini sudah ditunjukkan dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, petinggi Partai Persatuan Pembangunan, dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.


"Jokowi-JK mampu meletakkan posisi dengan baik. Saya tidak khawatir terjadi perpecahan," ujarnya.


(hds/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pengusaha Yakin Jokowi Bisa Bangun 1.000 Km Tol Dalam 5 Tahun

Jakarta -Presiden tepilih Joko Widodo dan pasangannya Jusuf Kalla memiliki program untuk membangun 3.000 km jalan baru. Pengusaha yakin duet ini bisa membangun jalan tol setidaknya 1.000 km pada masa pemerintahannya.

Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia Fatchurahman menaruh harapan besar kepada Jokowi-JK. Dia optimistis, Jokowi-JK sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur.


"Dalam 5 tahun ke depan bisa lebih banyak dari sebelumnya. Saya yakin," kata Fatchurahman kepada detikFinance, Minggu (19/10/2014).


Dalam 10 tahun terakhir, pembangunan jalan tol memang masih belum bergerak secara cepat. Dari data Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan jalan tol baru mencapai 193 kilometer yang terbagi menjadi 17 ruas.


Fatchurahman mengaku yakin, pemeritahan mendatang bisa membangun jalan tol paling tidak 1.000 km dalam periode 5 tahun.


"Rata-rata satu tahun 200 km, jadi 5 tahun 1.000 km. Namun dalam kurun waktu satu atau dua tahun ke depan harus bebaskan tanah dulu, yang sudah dibebaskan bisa (dibangun)," tuturnya.


Bukan tanpa alasan, Fatchrahman yakin, Jokowi bisa mempercepat proses pembebasan lahan yang selalu menjadi kendala utama dalam pembangunan jalan tol.


"Paling tidak menurut saya, masyarakat mempercayai Jokowi. Dengan kepercayaan itu, mungkin akan sedikit sekali yang menolak (untuk dibebaskan). Kepercayaann ini yang penting," tuturnya.


(zul/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Jokowi Mau Tax Ratio 16%, Pajak Harus Terpisah dari Kemenkeu

Jakarta -Perubahan di lembaga pemungut pajak dipandang harus menjadi salah satu prioritas di pemerintahan baru pimpinan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Tanpa perubahan mendasar, sulit untuk mencapai rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio 16% seperti keinginan Jokowi.

Pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Darussalam, menilai ada dua hal yang menyebabkan penerimaan pajak selalu sulit mencapai target APBN. Pertama adalah faktor eksternal, seperti perlambatan ekonomi global dan turunnya harga komoditas perkebunan atau pertambangan.


"Kalau soal faktor eksternal itu nggak bisa dikendalikan," ungkapnya kepada detikFinance, Minggu (19/10/2014).


Kedua, lanjut Darussalam, adalah dari sisi internal. Menurutnya, pengembangan kapasitas lembaga pajak yang tidak berjalan.


"Ditjen Pajak tidak dikembangkan. Sehingga ketika jumlah wajib pajak meningkat, Ditjen Pajak nggak bisa merekrut pegawai untuk memungut pajak," sebut Darussalam.


Salah satu cara memperbesar kapasitas Ditjen Pajak, tambah Darussalam, adalah dengan pemisahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ditjen Pajak bisa menjadi lembaga sendiri yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.


"Ditjen Pajak harus jadi lembaga independen dan terpisah dari Kemenkeu. Jadi selama faktor internal nggak dibenahi, maka tidak akan bisa mecapai target," kata Darussalam.


Dengan menjadi lembaga sendiri, menurut Darussalam, maka Ditjen Pajak memiliki keleluasaan baik dalam hal anggaran, rekrutmen pegawai, penambahan kantor, penggunaan teknologi, dan sebagainya. Dengan begitu, kemampun Ditjen Pajak akan optimal dalam menggali potensi penerimaan pajak yang masih sangat besar.


"Kalau lembaga masih stagnan seperti ini, target tak akan tercapai. Kalau kondisinya masih seperti sekarang, nggak mungkin 16% tax ratio kita," tegasnya.


(mkl/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

PR Jokowi di 100 Hari Pemerintahan, Pengusaha: BBM Paling Utama

Jakarta -Joko Widodo (Jokowi) akan dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2014 besok. Pengusaha pun memberikan 'pekerjaan rumah' kepada Jokowi untuk 100 hari pemerintahannya.

Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan pekerjaan utama pemerintahan Jokowi dalam 100 hari adalah menyelesaikan masalah subsidi bahan bakat minyak (BBM). Dia berharap segera ada kejelasan soal kenaikan harga, perubahan skema subsidi, atau kebijakan lain seputar BBM bersubsidi.


"PR-nya pasti yang utama ialah kebijakan BBM," kata Franky kepada detikFinance, Minggu (19/10/2014).


Selain itu, lanjut Franky, PR lain kepada pemerintahan Jokowi di 100 hari pemerintahannya adalah soal penetapan upah. Sebelumnya, ada wacana penetapan upah minimum berdasarkan kualifikasi karyawan seperti jenjang pendidikan, keterampilan, dan sebagainya.


Kemudian, Franky juga menyebutkan Jokowi punya PR untuk menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P 2015).


"Di APBN-P 2015 kita bisa melihat janji-janji atau rencana-rencana Pak Jokowi agar bisa diwujudkan dan terlaksana dengan baik," tambahnya.


(hds/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Investor Bakal Pede Bila Usai Pelantikan Jokowi Kerjakan 2 Hal Ini

Jakarta -Investor sangat menantikan dimulainya masa pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Yang ditunggu-tunggu adalah pembentukan kabinet dan kebijakan strategis seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Edimon Ginting, Deputy Country Director Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk Indonesia, menyebutkan komposisi kabinet memang patut mendapat perhatian. Apalagi Jokowi pernah menjanjikan sejumlah posisi strategis di bidang ekonomi seperti keuangan, energi, atau pertanian akan diisi oleh kalangan profesional.


"Kabinet yang membawa confidence untuk pasar jika menteri-menteri yang strategis akan berasal dari profesional," ungkapnya kepada detikFinance, Minggu (19/10/2014).


Kemudian, lanjut Edimon, investor juga berharap pemerintahan Jokowi segera memberi kejelasan soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, kepastian kebijakan ini sangat dinantikan investor.


"Kalau begitu cepat mereka keluarkan kebijakan yang bagus, itu akan langsung positif. Misalnya seperti BBM, lakukan saja," tegasnya.


Dengan begitu, tambah Edimon, investor yakin bahwa pemerintah mendukung reformasi struktural. Subsidi BBM menjadi bagian dari reformasi ini karena memberikan dampak terhadap fundamental ekonomi.


"Jadi kalau dilakukan dengan tepat, itu akan dilihat pasar dan langsung confidence," sebut Edimon.


Beberapa waktu lalu, menurut Edimon, pasar sempat bergejolak akibat kegaduhan politik. Namun kini sudah mulai cair, terutama karena pertemuan Jokowi dengan pimpinan Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto.


"Pada intinya, mereka menyadari untuk kembali ke pertumbuhan ekonomi 7% itu bekerja sama saja susah. Apalagi kita harus gontok-gontokan," tuturnya.


(mkl/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Atasi Kekeringan, Butuh Sampai Rp 900 M untuk Bangun Waduk

Jakarta -Beberapa daerah di Indonesia belakangan ini mengalami kekeringan. Harus dilakukan upaya-upaya keras agar kekeringan ini tidak berlanjut yang akan berdampak lebih buruk bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, dampak dari kekeringan yang terjadi adalah sulitnya masyarakat mendapatkan akses air bersih.


Curah hujan rendah bulan September tercatat di Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, dan sebagian Pulau Sulawesi yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemda dan pemerintah pusat harus berkoordinasi menyediakan layanan air bersih.


"Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah membantu lewat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sementara pengkordinasian pembagian airnya dengan menentukan daerah dan kelompok masyarakat mana yang perlu mendapat prioritas air bersih, dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ," kata Hermanto dalam keterangannya. Minggu (19/10/2014).


Itu merupakan upoaya jangka pendek untuk mengatasi kekeringan. Jangka panjangnya, lanjut Hermanto, adalah dengan membangun tempat penampungan air yang besar, seperti waduk dan embung. Waduk dan embung juga selain untuk memperkuat sistem ketahanan pangan, juga untuk ketahanan energi.


“Masyarakat dan semua aparat pemerintah harus mendukung programnya Pak Jokowi, yang akan membangun puluhan waduk dan ratusan embung di seluruh Indonesia. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek dengan membangun waduk di Ciawi tapi juga di berbagai daerah yang sering mengalami kesulitan air," tambahnya.


Dia mengatakan, untuk mengatasi kekeringan, waduk dapat dibangun dengan kapsitas tampungan sekitar 10 sampai 25 jutaan meter kubik air. Waduk tersebut dapat dibangun dengan menggunakan dana sebesar Rp 500 miliar hingga Rp 900 miliar.


Ditambahkan Hermanto Dardak, saat ini terdapat sekitar 7,2 juta hektar lahan pertanian. Namun baru 800 ribu hektar sawah yang airnya dijamin dari waduk. Sisanya sawah tersebut dari sungai dan hujan. Sementara debit air sungai di musim kemarau sangat kecil. Dengan terus dibangunnya waduk, maka jumlah lahan pertanian yang mendapat jaminan air dari waduk akan bertambah.


“Selama ini kesulitan utama untuk membangun waduk adalah di pembebasan lahan. Mudah-mudahan permasalahan pembebasan lahan tersebut akan dapat diatasi dengan adanya Undang-undang No 2/2012 tentang tanah. Karena itu pemerintah daerah perlu mendukung program pemerintahan Jokowi yang akan membangun waduk lebih banyak lagi untuk menegakan ketahanan pangan sekaligus ketahanan air dan energi," katanya.


(zul/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Soal Kabinet Jokowi, Ini Masukan Pengusaha

Jakarta -Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014. Selanjutnya, pelaku usaha menanti komposisi kabinet di pemerintahan presiden ke-7 tersebut.

"Melalui pertemuan antara pengusaha dan capres-cawapres 20 Juni lalu, sudah ada komunikasi dan harapan-harapan pengusaha yang disampaikan. Salah satunya ialah kami menginginkan kabinet pemerintahan yang baru nantinya bersih. Maksudnya diisi oleh orang-orang yang berintegritas," tegas Franky Sibarani, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kepada detikFinance, Minggu (19/10/2014).


Kabinet pemerintahan Jokowi, lanjut Franky, diharapkan bisa bekerja maksimal untuk memperbaiki sejumlah masalah ekonomi dalam negeri. Misalnya subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang diharapkan bisa dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif seperti pendidikan dan kesehatan.


"Selanjutnya, kita harapkan pemerintahan yang baru mendukung proses perizinan yang bisa disederhanakan," tambahnya.


Kabinet Jokowi sendiri dikabarkan akan berisi 34 orang. Tim Transisi Jokowi-JK telah menyerahkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui rekam jejaknya.


"Hari ini juga akan diserahkan dokumen calon menteri dari PPATK dan KPK," kata mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto.


Andi menjelaskan setelah nama-nama itu ‎diberikan KPK, Jokowi akan memanggil para calon menteri untuk diminta kesediaannya. "Tinggal tunggu (hasil penelusuran KPK). Kalau clear, bisa dihubungi (diminta kesediannya)," sambungnya.


(hds/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Harapan Pengusaha ke Jokowi: RI Butuh Pemimpin yang Mau Turun ke Masyarakat

Jakarta -Besok, 20 Oktober 2014, Indonesia akan memiliki pemimpin baru. Adalah Joko Widodo (Jokowi) yang akan dilantik menjadi presiden Indonesia ke-7 menggantikan Susilo Bambang Yudhyono.

Franky Sibarani, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), optimistis dengan prospek pemerintahan Jokowi. Pengusaha berharap Jokowi bisa langsung 'tancap gas' dan menyelesaikan berbagai masalah perekonomian nasional.


"Dilihat dari semua proses yang dilakukan Jokowi dengan turun ke masyarakat, maka semua permasalahan yang ada akan cepat dieksekusi,” kata Franky kepada detikFinance, Minggu (19/10/2014).


Franky mengatakan, sudah banyak pekerjaan yang menanti Jokowi. Misalnya mengatasi defisit transaksi berjalan (curent account deficit), subsidi bahan bakar minyak (BBM), sistem pengupahan, dan sebagainya.


Jokowi, lanjut Franky, diharapkan bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan tersebut dengan mengoptimalkan koordinasi di pemerintahan dan berbagai lembaga negara. Franky meyakini gaya kepemimpinan Jokowi yang bottom-up bisa menjadi solusi.


"Kita memang membutuhkan pemimpin yang mau turun ke bawah," ujarnya.


(hds/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Soal Kabinet Jokowi, Ini Masukan Pengusaha

Jakarta -Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014. Selanjutnya, pelaku usaha menanti komposisi kabinet di pemerintahan presiden ke-7 tersebut.

"Melalui pertemuan antara pengusaha dan capres-cawapres 20 Juni lalu, sudah ada komunikasi dan harapan-harapan pengusaha yang disampaikan. Salah satunya ialah kami menginginkan kabinet pemerintahan yang baru nantinya bersih. Maksudnya diisi oleh orang-orang yang berintegritas," tegas Franky Sibarani, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kepada detikFinance, Minggu (19/10/2014).


Kabinet pemerintahan Jokowi, lanjut Franky, diharapkan bisa bekerja maksimal untuk memperbaiki sejumlah masalah ekonomi dalam negeri. Misalnya subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang diharapkan bisa dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif seperti pendidikan dan kesehatan.


"Selanjutnya, kita harapkan pemerintahan yang baru mendukung proses perizinan yang bisa disederhanakan," tambahnya.


Kabinet Jokowi sendiri dikabarkan akan berisi 34 orang. Tim Transisi Jokowi-JK telah menyerahkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui rekam jejaknya.


"Hari ini juga akan diserahkan dokumen calon menteri dari PPATK dan KPK," kata mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto.


Andi menjelaskan setelah nama-nama itu ‎diberikan KPK, Jokowi akan memanggil para calon menteri untuk diminta kesediaannya. "Tinggal tunggu (hasil penelusuran KPK). Kalau clear, bisa dihubungi (diminta kesediannya)," sambungnya.


(hds/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Harapan Pengusaha ke Jokowi: RI Butuh Pemimpin yang Mau Turun ke Masyarakat

Jakarta -Besok, 20 Oktober 2014, Indonesia akan memiliki pemimpin baru. Adalah Joko Widodo (Jokowi) yang akan dilantik menjadi presiden Indonesia ke-7 menggantikan Susilo Bambang Yudhyono.

Franky Sibarani, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), optimistis dengan prospek pemerintahan Jokowi. Pengusaha berharap Jokowi bisa langsung 'tancap gas' dan menyelesaikan berbagai masalah perekonomian nasional.


"Dilihat dari semua proses yang dilakukan Jokowi dengan turun ke masyarakat, maka semua permasalahan yang ada akan cepat dieksekusi,” kata Franky kepada detikFinance, Minggu (19/10/2014).


Franky mengatakan, sudah banyak pekerjaan yang menanti Jokowi. Misalnya mengatasi defisit transaksi berjalan (curent account deficit), subsidi bahan bakar minyak (BBM), sistem pengupahan, dan sebagainya.


Jokowi, lanjut Franky, diharapkan bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan tersebut dengan mengoptimalkan koordinasi di pemerintahan dan berbagai lembaga negara. Franky meyakini gaya kepemimpinan Jokowi yang bottom-up bisa menjadi solusi.


"Kita memang membutuhkan pemimpin yang mau turun ke bawah," ujarnya.


(hds/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Setelah Lebih dari 50 Tahun, Jepang Akhirnya Membuat Pesawat Komersial

Jakarta -Selama ini, industri pembuatan pesawat terbang komersial didominasi oleh perusahaan-perusahaan di benua Amerika dan Eropa. Namun setelah penantian lebih dari 50 tahun, Jepang akhirnya bisa membuat pesawat terbang komersial pertamanya.

Diiringi dengan tabuhan genderang dan paduan suara, Mitsubishi Aircraft diperkenalkan kepada publik. Mitsubishi menargetkan bisa menjual pesawat ini lebih dari 2.000 unit.


Seperti dikutip dari Reuters, Minggu (19/10/2014), Mitsubishi Aircraft dikembangkan oleh anak usaha Mitsubishi Heavy Industries. Pesawat jet ini dibanderol seharga US$ 42 juta atau lebih dari Rp 500 miliar dan berkapasitas di bawah 100 penumpang.


"Ini adalah impian kami. Seluruh rakyat Jepang sudah lama menantinya," kata Hideaki Omiya, Chairman Mitsubushi Heavy Industries.


Pengiriman pertama pesawat ini akan dilakukan pada Juni 2017. Pembelinya adalah ANA Holding Inc, yang juga perusahaan asal Jepang.


Ternyata pesawat buatan Mitsubishi ini lumayan laku keras. Sejauh ini sudah ada 191 pemesan seperti maskapai asal AS, Trans States Holdings dan SkyWest Inc, serta maskapai dalam negeri, Japan Airlines Co Ltd.


Salah satu keunggulan pesawat ini adalah adalah hemat bakar bakar hingga 20% dibanding pesawat di kelasnya. "Kami sudah mengubah konsep di atas kertas menjadi kenyataan," kata Nobuo Kishi, Chief Engineer Mitsubishi.


Kali terakhir Jepang mencoba membuat pesawat komersial adalah pada 1960-an. Kala itu, Negeri Sakura membuat pesawat turboprop YS-11. Namun hasilnya adalah kegagalan.


Namun, sifat pantang menyerah orang Jepang memang sudah mendarah daging. Lebih dari 50 tahun mereka terus mencoba, dan hasilnya baru bisa dipetik tahun ini.


(hds/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Di India, Solar Sudah Tidak Disubsidi

Jakarta -India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi terus melaksanakan reformasi ekonomi. Terakhir, pemerintah India melepas harga minyak diesel (solar) ke harga pasar alias keekonomian tanpa subsidi.

"Harga minyak diesel akan ditentukan sesuai pergerakan pasar. Baik di tingkat penyulingan sampai ke tingkat konsumen," sebut pernyataan resmi pemerintah India seperti dikutip dari kantor berita AFP, Minggu (19/10/2014).


India memang salah satu negara pengimpor minyak yang cukup besar. Tahun lalu, India mengimpor 3,86 juta barel minyak per hari atau hampir 80% dari kebutuhan minyak nasional.


Subsidi menyebabkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi murah sehingga konsumsinya tinggi. Ini menyebabkan impor minyak India terus meningkat, menjadikan negara ini pengimpor minyak terbesar ketiga di dunia menggeser Jepang.


Bagi konsumen, menurut pemerintah India, kebijakan membuat harga solar menjadi sesuai harga pasar disebut bisa menguntungkan.


"Konsumen akan diuntungkan karena ada kompetisi antara perusahaan minyak untuk membuat harga menjadi lebih terjangkau," sebut pernyataan itu.


Para mengamat menyebut kebijakan ini bisa membantu India menuju 'momentum emas'. Anggaran negara akan punya lebih banyak ruang untuk membiayai pembangunan infrastruktur, setelah bertahun-tahun terkuras karena subsidi BBM. Pemerintah India juga akan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga solar.


Kebijakan menyesuaikan harga solar dengan harga pasar diambil bukan tanpa pertimbangan. Saat ini, harga minyak tengah dalam tren turun, terendah sejak 2010. Oleh karena itu, situasi ini dipandang sebagai momentum yang tepat untuk menjual harga solar sesuai harga pasar.


"Kebijakan ini akan menjadi insentif bagi dnia usaha untuk berinvestasi di bidang eksplorasi. Pada saat yang sama, juga tidak terlalu membebani konsumen," kata Arun Jaitley, Menteri Keuangan India.


Dengan diterapkannya kebijakan ini, maka harga solar di India akan berubah-ubah mengikuti harga pasar. Solar sendiri memiliki porsi 40% dari konsumsi BBM di India.


(hds/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Setelah Lebih dari 50 Tahun, Jepang Akhirnya Membuat Pesawat Komersial

Jakarta -Selama ini, industri pembuatan pesawat terbang komersial didominasi oleh perusahaan-perusahaan di benua Amerika dan Eropa. Namun setelah penantian lebih dari 50 tahun, Jepang akhirnya bisa membuat pesawat terbang komersial pertamanya.

Diiringi dengan tabuhan genderang dan paduan suara, Mitsubishi Aircraft diperkenalkan kepada publik. Mitsubishi menargetkan bisa menjual pesawat ini lebih dari 2.000 unit.


Seperti dikutip dari Reuters, Minggu (19/10/2014), Mitsubishi Aircraft dikembangkan oleh anak usaha Mitsubishi Heavy Industries. Pesawat jet ini dibanderol seharga US$ 42 juta atau lebih dari Rp 500 miliar dan berkapasitas di bawah 100 penumpang.


"Ini adalah impian kami. Seluruh rakyat Jepang sudah lama menantinya," kata Hideaki Omiya, Chairman Mitsubushi Heavy Industries.


Pengiriman pertama pesawat ini akan dilakukan pada Juni 2017. Pembelinya adalah ANA Holding Inc, yang juga perusahaan asal Jepang.


Ternyata pesawat buatan Mitsubishi ini lumayan laku keras. Sejauh ini sudah ada 191 pemesan seperti maskapai asal AS, Trans States Holdings dan SkyWest Inc, serta maskapai dalam negeri, Japan Airlines Co Ltd.


Salah satu keunggulan pesawat ini adalah adalah hemat bakar bakar hingga 20% dibanding pesawat di kelasnya. "Kami sudah mengubah konsep di atas kertas menjadi kenyataan," kata Nobuo Kishi, Chief Engineer Mitsubishi.


Kali terakhir Jepang mencoba membuat pesawat komersial adalah pada 1960-an. Kala itu, Negeri Sakura membuat pesawat turboprop YS-11. Namun hasilnya adalah kegagalan.


Namun, sifat pantang menyerah orang Jepang memang sudah mendarah daging. Lebih dari 50 tahun mereka terus mencoba, dan hasilnya baru bisa dipetik tahun ini.


(hds/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Di India, Solar Sudah Tidak Disubsidi

Jakarta -India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi terus melaksanakan reformasi ekonomi. Terakhir, pemerintah India melepas harga minyak diesel (solar) ke harga pasar alias keekonomian tanpa subsidi.

"Harga minyak diesel akan ditentukan sesuai pergerakan pasar. Baik di tingkat penyulingan sampai ke tingkat konsumen," sebut pernyataan resmi pemerintah India seperti dikutip dari kantor berita AFP, Minggu (19/10/2014).


India memang salah satu negara pengimpor minyak yang cukup besar. Tahun lalu, India mengimpor 3,86 juta barel minyak per hari atau hampir 80% dari kebutuhan minyak nasional.


Subsidi menyebabkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi murah sehingga konsumsinya tinggi. Ini menyebabkan impor minyak India terus meningkat, menjadikan negara ini pengimpor minyak terbesar ketiga di dunia menggeser Jepang.


Bagi konsumen, menurut pemerintah India, kebijakan membuat harga solar menjadi sesuai harga pasar disebut bisa menguntungkan.


"Konsumen akan diuntungkan karena ada kompetisi antara perusahaan minyak untuk membuat harga menjadi lebih terjangkau," sebut pernyataan itu.


Para mengamat menyebut kebijakan ini bisa membantu India menuju 'momentum emas'. Anggaran negara akan punya lebih banyak ruang untuk membiayai pembangunan infrastruktur, setelah bertahun-tahun terkuras karena subsidi BBM. Pemerintah India juga akan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan harga solar.


Kebijakan menyesuaikan harga solar dengan harga pasar diambil bukan tanpa pertimbangan. Saat ini, harga minyak tengah dalam tren turun, terendah sejak 2010. Oleh karena itu, situasi ini dipandang sebagai momentum yang tepat untuk menjual harga solar sesuai harga pasar.


"Kebijakan ini akan menjadi insentif bagi dnia usaha untuk berinvestasi di bidang eksplorasi. Pada saat yang sama, juga tidak terlalu membebani konsumen," kata Arun Jaitley, Menteri Keuangan India.


Dengan diterapkannya kebijakan ini, maka harga solar di India akan berubah-ubah mengikuti harga pasar. Solar sendiri memiliki porsi 40% dari konsumsi BBM di India.


(hds/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Lokomotif Made in Madiun Ini Dijual Rp 30 Miliar/Unit

Jakarta -Indonesia saat ini sudah memiliki kemampuan memproduksi lokomotif tipe Diesel Hidraulic (LOKO DH). Kendaraan penarik kereta ini diproduksi oleh PT INKA (Persero) di Madiun Jawa Timur.

"Itu harga Rp 30-an miliar. Baru produksi 5 unit," kata Direktur Utama INKA Agus Purnomo di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (18/10/2014).


Saat ini, INKA baru memproduksi 5 unit LOKO DH. Loko ini telah dipesan oleh Kementerian Perhubungan.


"Kita produksi, dipakai pemerintah. Itu sudah sertifikasi," jelasnya.


Sedangkan INKA sudah sejak lama memproduksi gerbong kereta penumpang dan barang bahkan telah diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara hingga Bangladesh.


Sementara itu PT Kereta Api Indonesia (Persero) saat ini masih memakai lokomotif impor. Tahun ini saja, KAI mendatangkan sebanyak 100 unit lokomotif tipe 206 buatan General Electric (GE) untuk melayani pulau Jawa.


Alasan pemilihan lokomotif impor karena beberapa pertimbangan. Pembelian lokomotif dari 1 pabrikan memudahkan KAI dalam proses penyediaan suku cadang dan perawatan lokomotif. Selain itu, GE sebagai pemasok memenangkan proses tender.


"Selama ini kita pakai loko buatan GE," Ketua Humas KAI Daop I, Agus Kommarudin.


Agus menerangkan lokomotif impor buatan GE telah mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan hemat energi. Lokomotif buatan GE juga dikenal handal.


"Loko 206 Termasuk andal. Jarang rewel. Dia pakai teknologi EVI (Electronic Fuel Injection)," jelasnya.


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Mengapa Courts Pilih Bekasi untuk Toko Pertamanya di Indonesia?

Bekasi -Courts Indonesia resmi membuka toko pertamanya di Bekasi dan akan diikuti dengan pembangunan sejumlah toko baru lain di sejumlah tempat lagi di sekitar Jakarta.

Meski Bekasi di-bully di media sosial sebagai kota yang macet dan panas, nyatanya grup usaha retail asal Singapura ini tetap tertarik untuk tetap menjadikan kawasan ini sebagai lokasi perdana pendaratannya di Indonesia.


"Kenapa nggak, sekarang di Jakarta mana sih yang nggak panas dan macet?" Tanya Country Chief Executive Officer (CEO) Courts Indonesia Roy Santoso membuka pembicaraan, saat detikFinance menanyakan soal pemilihan lokasi toko, Bekasi, Sabtu (18/10/2014).


Menurutnya, Bekasi dinilai sebagai pasar yang potensial mengingat lokasinya yang sebagai penyangga kota Jakarta. Selain itu, ia menambahkan, daya beli masyarakat di Bekasi cukup tinggi dengan peluang pembangunan yang cukup besar.


"Banyak pasangan muda baru yang mulai merintis rumahnya di Bekasi. Jadi kami lihat ini peluang yang bagus. Kenapa harus disia-siakan," kata dia.


Kemacetan, lanjut dia, memang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usah sektor ritel seperti perusahaannya. Untuk itu, kata dia, perlu siasat ekstra agar masyarakat tetap bersedia datang ke toko Courts.


"Tantangannya tadi macet itu, bukan berarti lalu kita menyerah. Tapi tinggal bagaimana kita menyiasatinya. Makanya kita buat bagaimana orang sekali datang itu bisa dapat semua. Kami menyediakan pelayanan khusus yang tidak diberikan tempat lain seperti pembuatan sofa, dan pelayanan lainnya. Kami juga berkomitmen memberikan produk terbaik dengan harga bersaing bagi masyarakat yang sedang membangun rumah impian mereka," pungkas dia.


(dna/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Dicaplok Swasta, Bandara Halim Bisa Bernasib Seperti Kemayoran

Jakarta -Mahkamah Agung (MA) dalam putusan finalnya memenangkan anak usaha Lion Group (PT Angkasa Transportindo Selaras) sebagai pengelola resmi Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur.

Pasca putusan ini, PT Angkasa Pura II (Persero) selaku operator bandara harus cabut dari pengelolaan Bandara Halim. Jika pengambilan ini dibiarkan, Bandara Halim bisa bernasib seperti eks lahan Bandara Kemayoran.


Pengamat BUMN Said Didu menilai aset negara di Kemayoran saat ini justru penguasaannya banyak dipegang swasta meskipun tanah dimiliki negara.


"Modus lepasnya eks Bandara Kemayoran modusnya menyerupai beralihnya Bandara Halim. Ini (Halim) lebih strategis," kata Said kepada detikFinance Sabtu (18/10/2014).


Said menyebut pemerintah seharusnya menelisik lebih dalam perjanjian yang dibuat pada tahun 2006 antara Induk Koperasi Angkatan udara (Inkopau) dan anak usaha Lion Group. Apakah dilakukan terbuka atau tertutup. Apalagi yang membuat perjanjian adalah koperasi yang secara legal bukan mewakili pemilik lahan.


"Hal yang masih harus dikaji terkait keabsahan kontrak Inkopau dengan TNI-AU dan Lion. Terkait Inkopau, periksa badan hukumnya apakah tidak bertentangan dengan UU Pertahanan dan UU Koperasi," jelasnya.


Said menilai saat ini kunci atau nasib Bandara Halim saat ini berada di tangan TNI AU. Apakah TNI AU berani melepas pengelolaannya kepada swasta.


"Jika TNI AU menganggap tidak masalah maka tidak ada lagi alasan TNI AU menguasai banyak aset di daerah dengan alasan Hankam. Jika pangkalan utama saja sudah bisa dikontrakkan ke swasta maka aset lain akan mudah hilang," paparnya.


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Dolar AS Diperkirakan Masih Berkutat di Rp 12.000 Akhir Tahun Ini

Jakarta -Akhir tahun lalu dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 12.000-an. Setelah mengalai berbagai gejolak sepanjang 2014, dolar AS akan berada di kisaran berapa akhir tahun ini?

"Prediksi saya akhir tahun ini dolar As masih di angka Rp.12.000-an," kata Pengamat Pasar Uang Farial Anwar ketika dihubungi detikFinance, Sabtu, (18/10/2014).


Prediksi ini disebabkan impor Indonesia yang masih terlalu tinggi, tak sebanding dengan ekspornya. Pembayaran utang berbentuk valuta asing juga salah satu sebabnya.


Selain itu, transaksi dalam negeri juga masih banyak yang memakai dolar AS. Orang Indonesia juga cenderung masih mau pegang dolar AS sehingga minim beredar di pasar.


"Pertanyaannya adalah siapa yang akan menjual dolar?" ujarnya


Ia menambahkan, faktor global dipicu oleh rencana bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) yang akan menaikan suhu bunga juga memberi sentimen negatif.


"Ini yang menjadi nilai tukar dolar melambung," pungkasnya.


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pramugari Kereta Ekonomi Bisa Gajian Rp 7 Juta/Bulan

Jakarta -PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan pramugari-pramugari berwajah cantik pada perjalanan kereta ekonomi AC, bisnis dan eksekutif. Seperti yang ditemui pada saat peluncuran KA Ekonomi AC Jayabaya jurusan Pasar Senen-Malang PP.

Pramugari-pramugari tersebut umumnya berusia 20 tahunan. Meski masih berusia muda, pramugari tersebut bisa memperoleh gaji bulanan mencapai Rp 7 juta.


"Gaji pokok Rp 4 juta, belum sama tunjangan dan insentif, ya totalnya bisa nerima Rp 5 juta sampai Rp 7 juta per bulan," kata salah seorang pramugari KA Ekonomi AC bernama Dara Ananda di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (18/10/2014).


Dengan senyum nan ramah dan berwajah cantik, pramugari kereta siap menyambut para penumpang di pintu kereta. Pramugari ini juga akan melayani atau penumpang selama perjalanan layaknya pramugari di pesawat udara.


"Kita jalan melayani kebutuhan. Apa butuh makan dan minum. Ada yang sakit, kita coba bantu. Kalau ada pertanyaan kita menjawab atau memberi tahu sudah sampai stasiun mana," kata salah satu rekan Dara bernama Agnes.


Dara menerangkan setiap rangkaian kereta dilayani oleh 2 orang pramugari dan 2 orang pramugara. Ia bekerja dengan sistem shift atau pergantian untuk rute tertentu.


"Saya biasa ditaruh di KA eksekutif. Kalau KA ekonomi kuning belum ada pramugari atau pramugara. Yang sudah ada di KA eksekutif, bisnis dan ekonomi AC," paparnya.


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Harapan Pelaku Industri Keuangan ke Kabinet Jokowi-JK

Jakarta -Dengan terpilihnya Presiden baru Indonesia Joko Widodo (Jokowi), banyak harapan agar negeri kita menjadi lebih baik di masa jabatannya.

"Jika Parpol memegang pemerintahan maka kemungkinan besar akan sama saja atau malah menambah buruk'" Kata Pengamat Pasar Uang Farial Anwar ketika dihubungi detikFinance, Sabtu, (18/10/2014).


Menurutnya pelaku pasar tidak begitu percaya pada partai politik sekarang karena banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik yang sekarang pegang jabatan penting di pemerintahan.


"Jangan pura-pura bego kalau duduk di pemerintahan," katanya


Orang yang memegang pemerintahan harus pintar mencari titik permasalahan, mencari solusi yang terbaik.jangan pura-pura tidak tahu jika situasi ekonomi Indonesia sedang tidak stabil.


Ia pun berharap pemerintahan baru bisa lebih profesional dan mementingkan kepentingan rakyat. Selain itu pemerintah juga diminta tegas, berani, dan tidak takut oleh kepentingan asing.


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Lokomotif Made in Madiun Ini Dijual Rp 30 Miliar/Unit

Jakarta -Indonesia saat ini sudah memiliki kemampuan memproduksi lokomotif tipe Diesel Hidraulic (LOKO DH). Kendaraan penarik kereta ini diproduksi oleh PT INKA (Persero) di Madiun Jawa Timur.

"Itu harga Rp 30-an miliar. Baru produksi 5 unit," kata Direktur Utama INKA Agus Purnomo di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (18/10/2014).


Saat ini, INKA baru memproduksi 5 unit LOKO DH. Loko ini telah dipesan oleh Kementerian Perhubungan.


"Kita produksi, dipakai pemerintah. Itu sudah sertifikasi," jelasnya.


Sedangkan INKA sudah sejak lama memproduksi gerbong kereta penumpang dan barang bahkan telah diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara hingga Bangladesh.


Sementara itu PT Kereta Api Indonesia (Persero) saat ini masih memakai lokomotif impor. Tahun ini saja, KAI mendatangkan sebanyak 100 unit lokomotif tipe 206 buatan General Electric (GE) untuk melayani pulau Jawa.


Alasan pemilihan lokomotif impor karena beberapa pertimbangan. Pembelian lokomotif dari 1 pabrikan memudahkan KAI dalam proses penyediaan suku cadang dan perawatan lokomotif. Selain itu, GE sebagai pemasok memenangkan proses tender.


"Selama ini kita pakai loko buatan GE," Ketua Humas KAI Daop I, Agus Kommarudin.


Agus menerangkan lokomotif impor buatan GE telah mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan hemat energi. Lokomotif buatan GE juga dikenal handal.


"Loko 206 Termasuk andal. Jarang rewel. Dia pakai teknologi EVI (Electronic Fuel Injection)," jelasnya.


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Mengapa Courts Pilih Bekasi untuk Toko Pertamanya di Indonesia?

Bekasi -Courts Indonesia resmi membuka toko pertamanya di Bekasi dan akan diikuti dengan pembangunan sejumlah toko baru lain di sejumlah tempat lagi di sekitar Jakarta.

Meski Bekasi di-bully di media sosial sebagai kota yang macet dan panas, nyatanya grup usaha retail asal Singapura ini tetap tertarik untuk tetap menjadikan kawasan ini sebagai lokasi perdana pendaratannya di Indonesia.


"Kenapa nggak, sekarang di Jakarta mana sih yang nggak panas dan macet?" Tanya Country Chief Executive Officer (CEO) Courts Indonesia Roy Santoso membuka pembicaraan, saat detikFinance menanyakan soal pemilihan lokasi toko, Bekasi, Sabtu (18/10/2014).


Menurutnya, Bekasi dinilai sebagai pasar yang potensial mengingat lokasinya yang sebagai penyangga kota Jakarta. Selain itu, ia menambahkan, daya beli masyarakat di Bekasi cukup tinggi dengan peluang pembangunan yang cukup besar.


"Banyak pasangan muda baru yang mulai merintis rumahnya di Bekasi. Jadi kami lihat ini peluang yang bagus. Kenapa harus disia-siakan," kata dia.


Kemacetan, lanjut dia, memang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usah sektor ritel seperti perusahaannya. Untuk itu, kata dia, perlu siasat ekstra agar masyarakat tetap bersedia datang ke toko Courts.


"Tantangannya tadi macet itu, bukan berarti lalu kita menyerah. Tapi tinggal bagaimana kita menyiasatinya. Makanya kita buat bagaimana orang sekali datang itu bisa dapat semua. Kami menyediakan pelayanan khusus yang tidak diberikan tempat lain seperti pembuatan sofa, dan pelayanan lainnya. Kami juga berkomitmen memberikan produk terbaik dengan harga bersaing bagi masyarakat yang sedang membangun rumah impian mereka," pungkas dia.


(dna/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Dicaplok Swasta, Bandara Halim Bisa Bernasib Seperti Kemayoran

Jakarta -Mahkamah Agung (MA) dalam putusan finalnya memenangkan anak usaha Lion Group (PT Angkasa Transportindo Selaras) sebagai pengelola resmi Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur.

Pasca putusan ini, PT Angkasa Pura II (Persero) selaku operator bandara harus cabut dari pengelolaan Bandara Halim. Jika pengambilan ini dibiarkan, Bandara Halim bisa bernasib seperti eks lahan Bandara Kemayoran.


Pengamat BUMN Said Didu menilai aset negara di Kemayoran saat ini justru penguasaannya banyak dipegang swasta meskipun tanah dimiliki negara.


"Modus lepasnya eks Bandara Kemayoran modusnya menyerupai beralihnya Bandara Halim. Ini (Halim) lebih strategis," kata Said kepada detikFinance Sabtu (18/10/2014).


Said menyebut pemerintah seharusnya menelisik lebih dalam perjanjian yang dibuat pada tahun 2006 antara Induk Koperasi Angkatan udara (Inkopau) dan anak usaha Lion Group. Apakah dilakukan terbuka atau tertutup. Apalagi yang membuat perjanjian adalah koperasi yang secara legal bukan mewakili pemilik lahan.


"Hal yang masih harus dikaji terkait keabsahan kontrak Inkopau dengan TNI-AU dan Lion. Terkait Inkopau, periksa badan hukumnya apakah tidak bertentangan dengan UU Pertahanan dan UU Koperasi," jelasnya.


Said menilai saat ini kunci atau nasib Bandara Halim saat ini berada di tangan TNI AU. Apakah TNI AU berani melepas pengelolaannya kepada swasta.


"Jika TNI AU menganggap tidak masalah maka tidak ada lagi alasan TNI AU menguasai banyak aset di daerah dengan alasan Hankam. Jika pangkalan utama saja sudah bisa dikontrakkan ke swasta maka aset lain akan mudah hilang," paparnya.


(feb/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»