Prabowo Sebut Defisit Lahan 730.000 Hektar, Apa Penyebabnya?

Jakarta -Permasalahan alih fungsi lahan pangan jadi kendala utama pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Menurut Capres Prabowo Subianto ada total 730.000 hektar lahan sawah yang terkonversi untuk tujuan lain.

Apa penyebab lahan-lahan pangan seperti beras, kedelai, jagung, dan lainnya beralih fungsi?


Guru Besar Universitas Riau Almasdi Syahza mengatakan, penurunan jumlah lahan pertanian pangan utamanya diakibatkan oleh alih fungsi lahan ke beberapa sektor industri seperti perumahan dan perkebunan.


"Di Sumatera itu, banyak peralihannya dari yang semula untuk tanaman pangan menjadi untuk tanaman sawit. Di daerah lain juga sama, cuma mungkin bentuknya yang berbeda. Kalau di daerah lain seperti yang tingkat pertumbuhannya tinggi, lahan pertanian pangan itu banyak yang dialihkan untuk perumahan," kata Almasdi kepada detikFinance, Minggu (6/7/2014).


Penyebab alih fungsi ini, menurut dia dipengaruhi oleh kurang bergairahnya sektor pertanian tanaman pangan bila dipandang dari sisi ekonominya.


"Sekarang ini kan petani berpikirnya sudah untung rugi, tidak seperti dulu asal tanam saja. Mereka jadi berpikir tanaman pangan ini kurang menguntungkan, kurang bergairah. Karena, mereka berpikir untuk keluar biaya besar untuk bibit dan pupuk, tapi tidak ada kepastian harga, harganya bisa lebih rendah dari biaya produksinya. Jadi mereka berpikir bagaimana yang lebih pasti, misalnya pindah ke kelapa sawit, itu kan harganya lebih pasti petaninya juga lebih sejahtera, jadi banyak lah mereka yang beralih dari pertanian pangan," jelasnya.


Di sisi lain, upaya perluasan lahan dengan mencetak lahan pertanian baru pun juga sulit direalisasikan meskipun tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut adalah hal yang mutlak dilakukan.Next


(hen/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Dua Capres Tak Singgung Soal Kenaikan Harga BBM di Debat Terakhir

Jakarta -Kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) tidak menyinggung soal kebijakan reformasi subsidi energi (BBM dan Listrik) secara gamblang dalam debat Capres dan Cawapres terakhir semalam. Bahkan isu mengurangi subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM, tak keluar dari mulut para Capres-Cawapres.

Analis Mandiri Sekuritas Aldian Taloputra mengatakan, kedua kandidat tidak memberikan arah kebijakan subsidi BBM yang akan diambil seperti apa. Padahal, hal ini justru menjadi hal penting untuk menekan angka defisit anggaran pemerintah akibat kenaikan angka subsidi BBM.


“Yang semalam kurang dibahas adalah kebijakan reformasi subsidi energi. Kedua kandidat tidak memberikan arah kebijakan subsidinya,” kata Aldian kepada detikFinance, Minggu (6/7/2014).


Aldian mengungkapkan, kedua kandidat hanya menjelaskan terkait perbaikan produksi minyak dan gas (migas) dan penggunaan energi terbarukan melalui konversi ke gas. Prabowo-Jokowi juga lebih fokus membahas soal adanya mafia di sektor energi dan pangan.


“Kedua kandidat masing-masing mengusung pentingnya perbaikan produksi migas dan penggunaan energi terbarukan. Konversi energi kepada energi yang lebih murah juga dilakukan untuk menghemat energi,” terangnya.


Ia menambahkan yang perlu digarisbawahi dari masing-masing program yang disampaikan adalah bagaimana implementasi nyata di lapangan. Masyarakat, kata dia, menunggu hasil nyata dari janji-janji yang disampaikan kedua kandidat.


“Saya rasa yang perlu digaris bawahi adalah implementasi program menjadi sangat penting, karena masalah energi dan pangan ini sangat krusial dan Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan dilihat dari penurunan produksi energi dan masih tingginya ketergantungan terhadap impor bahan makan,” tandasnya.Next


(drk/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Debat Capres Terakhir Tak Jadi Tolak Ukur, Pelaku Pasar Tunggu Hasil Hitung Cepat

Jakarta -Pelaku pasar masih wait and see, meski hari pencoblosan masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, hasil quick count atau hitung cepat juga sudah dinanti pelaku pasar. Pada debat terakhir (ke-5) calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) kedua kubu saling 'serang', masing-masing kandidat ingin berusaha menampilkan yang terbaik dalam penampilan terakhirnya tapi tak menjadi tolak ukur bagi pelaku pasar.

Analis Pasar Keuangan Suluh Adil Wicaksono berpendapat, debat terakhir capres dan cawapres semalam dinilainya lebih seru. Kedua kandidat saling menyudutkan satu sama lain melalui sesi tanya jawab.


"Debat terakhir memang lebih seru dikarenakan pertanyaan antar kandidat mulai menyudutkan. Tetapi hal ini bukan tolak ukur keunggulan satu sama lain. Kesalahan kecil terkait pertanyaan mengenai kalpataru menjadi makanan empuk untuk meluruskan pertanyaan. Begitu juga terkait kasus sapi di mana pelakunya merupakan kader salah satu penyokong menjadi hal negatif," kata Suluh kepada detikFinance, Minggu (6/7/2014).


Meski demikian, kata Suluh, debat semalam merupakan penutup yang apik. Tidak ada yang menang atau pun kalah. Rakyat akan menentukan pilihan dalam 3 hal, mengidolakan kandidat capres dan cawapres, mengikuti lingkungan sekitar atau keluarga, dan memilih karena janji-janji kandidat saat kampanye.


"Saya lebih mencermati kebijakan-kebijakan yang akan timbul setelah salah satu kandidat terpilih. Saat ini pasar menunggu hingga quick count berjalan," ujarnya.


Meski begitu, Suluh menyebutkan, pasangan Jokowi-JK dinilainya bisa lebih diterima pasar melihat latar belakang keduanya yang sama-sama sebagai pengusaha dan pernah ada di dalam pemerintahan.


"Pasar keungan saat ini masih wait and see. Saya melihatnya dari sisi pengaruh terhadap pasar saja. Kedua kandidat saat ini terlihat berimbang. Susah membedakan mana yang diterima pasar. Saya pribadi melihat pasangan nomor 2 sedikit lebih diterima pasar. Pasangan nomor 1 lebih fokus terkait isu-isu korupsi dan ekonomi umum," pungkasnya.


(drk/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Jokowi-JK: Ke Mana Larinya Saham Freeport dan Newmont?

Jakarta -Dalam debat capres dan cawapres, Hatta Rajasa mempertanyakan bagaimana pandangan perpanjangan kontrak mineral tambang bahkan membuat saham divestasi Freeport dan Newmont hilang tidak dimiliki negara.

Menurut Jusuf Kalla (JK) justru hilangnya saham divestasi Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara harus diinvestigasi, ke mana perginya, siapa yang menikmati keuntungan dividen dari kedua perusahaan tambang besar tersebut.


"Ke mana dan ke siapa saham Freeport dan Newmont tersebut? Dulu milik nasional atau BUMN sekarang tidak lagi, ke siapa larinya," heran JK dalam debat capres cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2014).


Hal yang sama juga diungkapkan Joko Widodo (Jokowi). Menurut Jokowi, perlu adanya investigasi hilangnya saham divestasi kedua perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Ia menilai hilangnya saham tersebut karena adanya kelompok kepentingan, yang sebenarnya setiap orang mengetahui saham divestasi tersebut perginya ke mana.


"Sebetulnya orang sudah tahu, sudah mengerti siapa yang dapat, tapi tidak ada mempunyai niatan untuk menyelesaikannya. Maka itu komitmennya koalisi yang dibangunnya merupakan koalisi tanpa syarat, ini komitmen yang ingin kami tunjukkan, kami tidak ingin tersandera pada kelompok kepentingan," tambah Jokowi.


JK mengungkapkan lagi, saat dirinya menjadi Wakil Presiden, saham divestasi Newmont diberikan kepada BUMN.


"Namun setelah saya tinggal (tidak jadi Wapres) justru keputusan saham tersebut oleh Menko Perekonomian diputuskan diberikan ke swasta sehingga Newmont tidak bayar dividen ke negara," tutup JK.


(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Jokowi-JK: Ke Mana Larinya Saham Freepor dan Newmont?

Jakarta -Dalam debat capres dan cawapres, Hatta Rajasa mempertanyakan bagaimana pandangan perpanjangan kontrak mineral tambang bahkan membuat saham divestasi Freeport dan Newmont hilang tidak dimiliki negara.

Menurut Jusuf Kalla (JK) justru hilangnya saham divestasi Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara harus diinvestigasi, ke mana perginya, siapa yang menikmati keuntungan dividen dari kedua perusahaan tambang besar tersebut.


"Ke mana dan ke siapa saham Freeport dan Newmont tersebut? Dulu milik nasional atau BUMN sekarang tidak lagi, ke siapa larinya," heran JK dalam debat capres cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2014).


Hal yang sama juga diungkapkan Joko Widodo (Jokowi). Menurut Jokowi, perlu adanya investigasi hilangnya saham divestasi kedua perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Ia menilai hilangnya saham tersebut karena adanya kelompok kepentingan, yang sebenarnya setiap orang mengetahui saham divestasi tersebut perginya ke mana.


"Sebetulnya orang sudah tahu, sudah mengerti siapa yang dapat, tapi tidak ada mempunyai niatan untuk menyelesaikannya. Maka itu komitmennya koalisi yang dibangunnya merupakan koalisi tanpa syarat, ini komitmen yang ingin kami tunjukkan, kami tidak ingin tersandera pada kelompok kepentingan," tambah Jokowi.


JK mengungkapkan lagi, saat dirinya menjadi Wakil Presiden, saham divestasi Newmont diberikan kepada BUMN.


"Namun setelah saya tinggal (tidak jadi Wapres) justru keputusan saham tersebut oleh Menko Perekonomian diputuskan diberikan ke swasta sehingga Newmont tidak bayar dividen ke negara," tutup JK.


(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Prabowo Terima Kasih ke SBY Soal Kontrak Tangguh, JK: Tidak Ada yang Spesial

Jakarta -Dalam sesi debat antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto tiba-tiba menyatakan terima kasihnya kepada Presiden SBY soal kenaikan harga kontrak gas Tangguh.

Seperti diketahui, kontrak gas Tangguh, Papua ke Fujian di Tiongkok memang dibuat pada zaman Presiden Megawati Soekarnoputri di 2002. Kontrak gas ini dinilai kemurahan, karena gas tersebut hanya dijual sekitar US$ 2 per mmbtu. Pada 1 Juli 2014 lalu, pemerintah berhasil menaikkan harga gas itu.


"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berhasil menaikkan harga kontrak gas Tangguh, yang tadinnya merugikan Indonesia, sekarang menguntungkan hingga Rp 250 triliun sampai kontrak berakhir (2034)," jelas Prabowo dalam Debat Capres bertema 'Pangan, Energi, dan Lingkungan Hidup' di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7/2014).


Menjawab pernyataan ini, JK mengatakan tidak ada yang spesial atau istimewa dari kenaikan harga gas dari Tangguh. Kenapa?


"Tentang Tangguh, dalam kontraknya berbunyi, tiap 4 tahun harus dinegosiasi. Pada 2008 saya ke Beijing bertemu dengan presiden China saat itu dan dia bilang siap negosiasi. Tapi saya tidak jadi wapres lagi tidak ditindaklanjuti. Jadi tidak ada yang spesial," jelas JK.


(dnl/ndr)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Jokowi Tekan Impor Daging Sapi, Prabowo Setuju

Jakarta -Calon presiden (Capres) nomor urut II Joko Widodo atau Jokowi punya strategi khusus untuk menekan impor daging dari negara lain. Caranya adalah dengan membagikan sapi bakalan gratis kepada para peternak di seluruh desa.

"Kita akan memberikan sapi bakalan kepadapara petani di seluruh desa dan semua petani harus ikut di dalam program ini," ungkap Jokowi dalam Debat capres-cawapres terakhir antara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2014).


Program ini menurut Jokowi menguntungkan, karena selain menambah jumlah populasi sapi di Indonesia, kotoran sapi dapat digunakan untuk pupuk dan sumber energi yang berguna bagi petani.


"Kita dapatkan pupuk dari sana kita juga bisa dapatkan energi dari kotoran sapi yang ada di kandang. Jangka panjang kita punya stok sapi hidup yang diperlukan untuk suplai daging sapi. Jangan sampai kita impor terus," paparnya.


Tetapi bila stok sapi masih kurang, Jokowi tidak ragu membuak keran impor. Asalkan impor yang dilakukan tidak dalam bentu daging beku tetapi dalam bentuk karkas yaitu daging plus tulang.


"Impor silakan tetapi bukan dalam bentuk daging tetapi dalam bentuk karkas. Harganya bisa bermacam-mcama jadi ada Rp 30.000, 45.000, 70.000/kg. Jadi tukang bakso juga bisa hidup dari karkas impor bukan daging impor yang dihargai lebih Rp 100.000/kg," katanya.


Capres nomor urut I Prabowo Subianto setuju atas usulan Jokowi. Tetapi Prabowo menegaskan bila terpilih menjadi presiden tugas yang akan dia lakukan adalah memberdayakan peternak sapi di Indonesia.


"Saya setuju dan saya dukung usulan bapak. Kalau saya jangankan karkas, saya inginkan ternak itu lahirnya di Indonesia. Karkas pun kalau perlu kita tidak impor. Kita harus melipat gandakan jumlah ternak kita di seluruh desa yang mampu membesarkan ternak. Ujungnya kita tidak perlu impor karkas," cetusnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Prabowo Mau Tambah 2 Juta Hektar Sawah, Jokowi: Airnya Dari Mana?

Jakarta -Capres Prabowo Subianto ingin menambah 2 juta hektar (ha)lahan persawahan per hektar per tahun, untuk mengurangi kekurangan 730.000 ha lahan pertanian pada 2015.

Namun, Capres Joko Widodo (Jokowi) menungkapkan, penambahan lahan persawahan memang diperlukan. Tetapi masalahnya penting adalah airnya.


"Karena di Papua sudah dibuka lahan sawah baru, tapi dibiarkan begitu saja, karena tidak ada airnya, tidak dipikirkan sebelumnya bendungannya dari mana, airnya dari mana," kata Jokowi dalam debat capres cawapres 2014, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2014).


Jokowi menegaskan betapa pentingnya suatu bendungan air. Karena dengan adanya bendungan, air dapat disalurkan ke sawah, sehingga sawah bisa digunakan dan menjadi lahan produktif.


"Kita tidak ingin kegagalan terulang kembali, sudah hutan ditebang sawah tidak bisa dikerjakan lagi, dengan begitu dapat mengkatkan kesejahteraan petani dan terus meningkat," ucapnya.


Bahkan bagi Jokowi, dalam visi misinya sudah tertulis jelas akan ada tambahan minimal 1 juta hektar lahan per tahun, namun tentunya harus dipikirkan terlebih dahulu bendungannya airnya di mana.


"Jangan sampai kegagalan di Papua terulang kembali, buka lahan gambut tidak berhasil, jangan sampai mengulangi kesalahan, jangan mengulangi kesalahan," tegasnya.



(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Jokowi Sebut Harga Daging Rp 120.000/Kg, Ini Kata Prabowo

Jakarta -Calon presiden (Capres) nomor urut 2 Joko Widodo atau Jokowi bertanya soal tingginya harga daging sapi khususnya menjelang Lebaran kepada Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto. Jokowi menyebut harga daging sapi saat ini tembus Rp 120.000/kg.

"Menjelang Lebaran harga daging sapi semakin mahal. Tadi pagi saya ke pasar harganya sudah Rp 120.000/kg. Mestinya dengan impor harga daging sapi stabil atau lebih murah. Bagaimana pandangan Bapak tentang kebijakan impor daging?" tanya Jokowi dalam Debat capres-cawapres terakhir antara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2014).


Mendengar itu, Prabowo mengakui, tren harga daging sapi selalu naik menjelang hari-hari besar keagamaan.


Menjawab pertanyaan ini, Prabowo juga menyatakan punya cara untuk mengurangi impor sapi/daging dan menekan tingginya harga daging. Prabowo punya rencana besar mengembangkan industri peternakan sapi di dalam negeri yang sekarang dilihat masih minim.


"Masalah daging atau komoditas pangan yang selalu naik terutama menjelang puasa. Yang harus dilakukan meningkatkan kapasitas petani kita untuk menambah jumlah ternak, menambah pengusaha yang menjalankan pabrik pemotongan sapi dan melancar distribusi dan produksi," paparnya.


Tetapi cara itu saja tidak mudah, salah satu yang akan dia lakukan adalah memperlancar pola distribusi pengangkutan sapi dan daging dari sentra-sentra produksi sapi di Indonesia.


"Sebenarnya kita hasilkan cukup banyak sapi tetapi mendatangkan sapi dari NTB lebih susah dari Australia. Masalah inilah yang harus kita perbaiki. Ini pekerjaan rumah besar bagaimana memperlancar di segala bidang termasuk daging, susu dan sumber protein lainnya. Perlu pendekatan komprehensif dan memperbaiki tata kelola pertanian dan perubahan paradigma dari ekonomi neoliberalis menjadi ekonomi kerakyatan," jelasnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Dahsyat! Kalau Presiden Baru Turunkan Bunga Kredit dari 14% ke 9%

Jakarta -Pada 9 Juli 2014, rakyat Indonesia akan memilih presiden yang baru, banyak harapan terucap. Salah satunya dari pengusaha SPBU yang berharap bunga kredit bank turun jadi 9%.

"Tidak hanya pengusaha SPBU, tapi seluruh pengusaha baik kecil-menengah sampai yang besar, berharap bunga kredit bank turun," ujar Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi, kepada detikFinance, Sabtu (5/7/2014).


Eri mengungkapkan, bunga kredit bank saat ini sangat tinggi, berkisar 13,5%-14%. Kondisi ini membuat pengusaha berat mengembangkan usahanya.


"Jadi kalau presiden yang baru kita nanti bisa turunkan bunga kredit umum bank, bukan kredit KPR, dari 14% jadi 9%, itu dahsyat. Ekonomi Indonesia tumbuh melesat saya yakin itu," ujarnya.


Ia menambahkan, selain harapannya bunga kredit turun menjadi hanya 1 digit, syarat dari perbankan juga dapat lebih mudah.


"Sekarang itu kalau mau mengajukan kredit susah, perlu jaminan aset segala macam, harapan kita bisa lebih mudah," tutupnya.


(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Pengusaha SPBU: Orang RI Rela Antre Berjam-jam di SPBU Demi BBM Subsidi

Jakarta -Pemerintah akan segera mengurangi jumlah nozel BBM subsidi dan menggantikannya dengan non subsidi, hal tersebut bakal membuat antrean panjang kendaraan di SPBU.

Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengatakan, memang tujuan pengurangan nozel BBM subsidi tersebut, agar masyarakat yang terpaksa antre panjang di SPBU bisa beralih mengisi BBM non subsidi seperti pertamax.


"Tujuannya kan agar orang beralih menggunakan BBM non subsidi," ujar Eri kepada detikFinance, Sabtu (5/7/2014).


Namun Eri pesimistis, langkah pemerintah dapat terwujud. Karena masyarakat Indonesia rela untuk mengantre berjam-jam, untuk mendapatkan BBM subsidi.


"Masyarakat kita itu sanggup mengantre panjang, bahkan berjam-jam lamanya untuk dapat beli BBM subsidi di SPBU, kecuali orangnya terburu-buru, atau BBM subsidi sudah kosong selama 3 hari, karena patokan mereka hari ini habis besok juga masih ada lagi," katanya.


Eri menjelaskan, alasan masyarakat rela berjam-jam antre untuk mendapatkan BBM subsidi, karena disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi yang terlampau lebar.


"Kenapa rela, ya daripada mereka harus beli BBM dengan harga Rp 12.000 per liter lebih baik antre panjang untuk dapat beli BBM subsidi dengan harga Rp 5.500-Rp 6.500 per liter," tutupnya.


(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Beli BBM Subsidi di SPBU Bakal Dibikin Makin Antre

Jakarta -Pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk menghemat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), salah satunya pengurangan nozel BBM subsidi di SPBU. Hal ini rencananya dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri.

Ini upaya pemerintah mengurangi konsumsi BBM subsidi sebanyak 2 juta kilo liter tahun ini. Karena dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2014, jatah BBM subsidi dikurangi dari 48 juta kilo liter menjadi hanya 46 juta kilo liter.


Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Edy Hermantoro mengatakan, pengurangan nozel BBM subsidi di SPBU ini diberlakukan sesudah Idul Fitri atau sekitar bulan Agustus 2014. Saat ini tengah dilakukan pengecekan secara teknis oleh PT Pertamina dan Hiswana Migas yang membawahi SPBU-SPBU.


"Pengurangan 2 juta KL pasti dijalankan. Kalau tidak dijalankan dan volumenya besar (membengkak), kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab?," ujar Edy dalam situs Ditjen Migas, Sabtu (5/7/2014).


Kementerian ESDM sendiri akan melakukan pengurangan nozel BBM subsidi di SPBU di 59 kota/kabupeten. Diharapkan dengan pengurangan nozel BMM subsidi ini akan ada penghematan premium sebanyak 0,67 juta kilo liter dan solar sebanyak 0,28 juta kilo liter.


"Sasarannya dapat menghemat Rp 2,83 triliun, dari pengurangan nozel BBM subsidi tersebut," berdasarkan data Kementerian ESDM.


Namun kebijakan ini akan memiliki dua risiko yakni akan menyebabkan antrean panjang di SPBU.


"Risiko kebijakan ini akan menyebabkan antrean panjang di SPBU dan profit pengusaha SPBU akan berkurang karena penjualan BBM menurun," tulis data Kementerian ESDM.


(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Penampakan 4 Ton Daging Celeng yang Diselundupkan Hari Ini

Jakarta -Hari ini, Badan Karantina Kementerian Pertanian menangkap 4.550 kg atau 4,5 ton daging celeng/babi hutan. Daging ini berasal dari Palembang dan diduga akan dikirim ke Bekasi.

Penangkapan usaha penyelundupan daging celeng ini digagalkan Badan Karantina di Pelabuhan Merak.


"Diperkirakan daging ini dikirim untuk memenuhi kebutuhan dan harga daging yang semakin meningkat. Daging ini berasal dari Palembang dengan tujuan Bekasi," ungkap Kepala Sub Humas Badan Karantina, Kementerian Pertanian Arief Cahyono kepada kepada detikFinance, Sabtu (5/07/2014).


Penyelundupan daging celeng hari ini diangkut dengan menggunakan truk. Saat ini supir truk dan kenek telah dimintai keterangan oleh para penyidik pegawai negeri sipil Karantina Cilegon.


Sebelumnya pada Senin malam (30/6/2014), Balai Karantina Bandar Lampung juga telah menahan 4 ton daging babi hutan/celeng. Tidak jauh berbeda, sebanyak 4 ton daging celeng ini dibawa dengan truck cold diesel thermoking dengan nomor polisi KB 9662 HH dari Sumatera Selatan tujuan Jakarta.


Mengkonsumsi daging celeng ilegal yang terkontaminasi berisiko terkena penyakit Zoonosis. Penyakit Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia


"Bahayanya adalah bila kita konsumsi pangan yang tidak layak konsumsi dapat menyebabkan keracunan, diare berat akibat E coli, salmonellosis hingga cacing babi yang menyebabkan berbagai gangguan kesehatan pada manusia," sebutnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

4 Ton Daging Celeng yang Ditangkap Berasal dari Palembang Tujuan Bekasi

Jakarta -Badan Karantina Kementerian Pertanian kembali menangkap 4.550 kg atau 4,5 ton daging celeng/babi hutan hari ini. Daging celeng berasal dari Pulau Sumatera tepatnya Provinsi Palembang, Sumatera Selatan yang diduga akan dikirim ke Bekasi, Jawa Barat.

"Diperkirakan daging ini dikirim untuk memenuhi kebutuhan dan harga daging yang semakin meningkat. Daging ini berasal dari Palembang dengan tujuan Bekasi," ungkap Kepala Sub Humas Badan Karantina, Kementerian Pertanian Arief Cahyono kepada kepada detikFinance Sabtu (5/07/2014).


Penyelundupan daging celeng hari ini diangkut dengan menggunakan truk. Saat ini supir truk dan kenek telah dimintai keterangan oleh para penyidik pegawai negeri sipil Karantina Cilegon.


Sebelumnya pada Senin malam (30/6/2014), Balai Karantina Bandar Lampung juga telah menahan 4 ton daging babi hutan/celeng. Tidak jauh berbeda, sebanyak 4 ton daging celeng ini dibawa dengan truck cold diesel thermoking dengan nomor polisi KB 9662 HH dari Sumatera Selatan tujuan Jakarta.


Arief menjelaskan mengkonsumsi daging celeng ilegal sangat bahaya bagi kesehatan, karena daging celeng yang dipotong tidak sesuai standar, dan proses pengirimannya tak memenuhi kaidah kesehatan, sehingga berpotensi terkontaminasi bakteri, virus, larva dan lainnya.


Mengkonsumsi daging celeng ilegal yang terkontaminasi berisiko terkena penyakit Zoonosis. Penyakit Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia


"Bahayanya adalah bila kita konsumsi pangan yang tidak layak konsumsi dapat menyebabkan keracunan, diare berat akibat E coli, salmonellosis hingga cacing babi yang menyebabkan berbagai gangguan kesehatan pada manusia," sebutnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Belum Kapok, Penyelundupan 4 Ton Daging Celeng Kembali Ditangkap

Jakarta -Hari ini, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian kembali menggagalkan penyelundupan daging celeng/babi hutan ilegal asal Pulau Sumatera tujuan Bekasi, Jawa Barat. Penyelundupan daging celeng dalam beberapa waktu terakhir meningkat signifikan seiring permintaan konsumsi daging masyarakat yang cukup besar.

"Kembali Balai Karantina Pertanian kelas II Cilegon hari Sabtu ini melakukan penggagalan upaya pengiriman daging celeng sebanyak 4.550 kg atau 4,5 ton ke Jawa melalui Pelabuhan Merak," ungkap Kepala Sub Humas Badan Karantina, Kementerian Pertanian Arief Cahyono kepada detikFinance Sabtu (5/07/2014).


Penangkapan daging celeng hari ini, menurut Arief, juga dicampur dengan kulit babi yang diangkut dengan truk. Saat ini supir truk dan kenek telah dimintai keterangan oleh para penyidik pegawai negeri sipil Karantina Cilegon.


Dilihat dari data statistik Badan Karantina Pertanian tahun 2013, volume yang berhasil ditangani Karantina mencapai 11.848 kg dengan frekuensi 11 kali tangkapan selama satu tahun. Adapun tahun 2014 dari Januari hingga Juni saja telah tercatat volume yang berhasil ditangani mencapai 30.786 kg dengan frekuensi 16 kali tangkapan atau sudah 200% dari volume 2013.


Mengkonsumsi daging celeng ilegal sangat bahaya bagi kesehatan, karena daging celeng yang dipotong tidak sesuai standar, dan proses pengirimannya tak memenuhi kaidah kesehatan, sehingga berpotensi terkontaminasi bakteri, virus, larva, dan lainnya.


Bila daging celeng ilegal terkontaminasi, maka berisiko terkena penyakit Zoonosis. Penyakit Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia


"Bahayanya adalah bila kita konsumsi pangan yang tidak layak konsumsi dapat menyebabkan keracunan, diare berat akibat E coli, salmonellosis hingga cacing babi yang menyebabkan berbagai gangguan kesehatan pada manusia," sebutnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ini Kriteria Presiden Pilihan Pengusaha SPBU

Jakarta -9 Juli 2014 nanti rakyat Indonesia akan memilih presiden-wakil presiden yang baru. Para pengusaha SPBU mempunyai kriteria presiden yang akan dipilihnya, nomor 1 atau nomor 2?

Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengatakan, para pengusaha SPBU akan memilih presiden yang bisa menaikkan margin usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM).


"Kami para pengusaha pilih presiden yang bisa memberikan atau menaikan margin usaha SPBU yang lebih baik," ujar Eri kepada detikFinance, Sabtu (5/7/2014).


Eri mengatakan, pasalnya saat ini bisnis usaha SPBU makin suram karena margin usaha yang masih rendah.


"Saat ini margin usaha penjualan BBM subsidi hanya Rp 230 per liter, itu pun kalau SPBU-nya kategori Pasti Pas. Kalau bukan ya hanya Rp 180 per liter, tipis sekali," katanya.


Eri menambahkan, malam nanti akan dilakukan debat Capres-Cawapres dengan salah satu temanya masalah energi.


"Ya walau ini masalah sedikit mikro tapi dampaknya luas, makanya harapan kami para Capres bisa menyinggung masalah margin bisnis SPBU ini, karena bisnis SPBU ini bisnis perjuangan karena untung tipis tapi membantu pemerintah menyediakan BBM subsidi ke seluruh pelosok negeri," tutupnya.


(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Bensin Subsidi di Mesir Sekelas Pertamax, Harganya Rp 4.300/Liter

Kairo -Pemerintah Mesir di bawah kepemimpinan Presiden baru Abdel Fattah al-Sisi memutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi. Di Mesir, BBM subsidinya beroktan (RON) 92 sekelas pertamax.

Lewat kenaikan harga, BBM subsidi di mesir menjadi 2,6 pound Mesir (Rp 4.333) per liter. Naik dari harga sebelumnya 1,85 pound Mesir (sekitar Rp 3.083) per liter.


Selain bensin, harga bahan bakar gas juga naik dari 0,9 pound Mesir menjadi 1,6 pond mesir. Seperti dilansir dari AFP, Sabtu (5/7/2014), harga solar juga naik dari 1,1 pound Mesir menjadi 1,8 pound Mesir per liter.


Kenaikan harga BBM subsidi harus dilakukan presiden baru ini, karena perekonomian negara tersebut terpuruk selama 3 tahun berturut-turut. Sebelumnya, harga BBM di Mesir termasuk yang termurah di dunia. Kenaikan harga ini dilakukan pada Jumat malam tadi.


Selama ini, 30% lebih anggaran pemerintah Mesir dihabiskan untuk subsidi BBM dan makanan. Sebanyak 40% dari total penduduk Mesir yang jumlahnya 34 juta orang, hidup di bawah garis kemiskinan. Pelaksana Tugas Perdana Menteri Mesir Ibrahim Mahlab mengatakan, subsidi BBM di Mesir nilainya mencapai US$ 22 miliar atau sekitar Rp 220 triliun. Ini jauh lebih tinggi dari anggaran pendidikan dan kesehatan yang jumlahnya US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 98 triliun.


Sebagai presiden baru, Sisi memang berencana memulihkan perekonomian. Salah satunya dengan melakukan penghematan anggaran. Perekonomian negara ini memang mendapat bantuan miliaran dolar dari negara-negara Arab setelah penggulingan presiden sebelumnya.


Pemerintah Mesir juga akan menjalankan pajak keuntungan di sektor keuangan, dan secara bertahap akan menaikkan tarif listrik dalam 5 tahun ke depan.


(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Bea Cukai: Tangkapan Baju Bekas Impor Terbanyak di Pantai Timur Sumatera

Jakarta -Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan memastikan tidak ada regulasi yang mengatur importasi baju bekas dari negara lain. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Susiwijono Moegiarso menegaskan, importasi baju diperbolehkan asal dalam keadaan baru.

"Pakaian bekas merupakan barang yang Dilarang untuk diimpor termasuk barang larangan sesuai dengan aturan di Permendag No. 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Barang Impor. Yang mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru," tegas Susiwijono kepada detikFinance, Sabtu (5/07/2014).


Ia menambahkan, untuk pengecualian bisa impor barang bukan baru merupakan kewenangan Menteri Perdagangan atau berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku. Hingga saat ini belum pernah ada aturan dari Menteri Perdagangan yang mengizinkan impor pakaian bekas.


"Sehingga semua pemasukan atau impornya ilegal termasuk kegiatan penyelundupan," imbuhnya.


Susiwijono juga mengungkapkan, tangkapan baju bekas impor selama ini paling besar terjadi di sepanjang Pantai Timur Sumatera termasuk Dumai dan Batam.


"Kasus penangkapan terhadap penyelundupan pakaian bekas terjadi merata di semua daerah. Terutama di sepanjang Pantai Timur Sumatera atau jalur Selat Malaka termasuk Tanjung Balai Asahan, Dumai juga jalur perbatasan," cetusnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Bea Cukai Punya Tim Khusus Pembakar Baju Bekas Impor Ilegal

Jakarta -Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan melakukan pemusnahan terhadap baju bekas impor ilegal yang berhasil diamankan. Mekanisme pemusnahan salah satunya dengan cara dibakar.

"Dimusnahkan dengan cara dibakar," ungkap Kepala Seksi Layanan Informasi, Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Iwan Agung Kusuma kepada detikFinance, Sabtu (5/07/2014).


Cara ini dilakukan, karena pemasukan baju bekas impor asal Malaysia dan Singapura dilakukan secara ilegal. Sehingga proses pemasukan barang tersebut tidak memiliki dokumen dan tidak bisa dilakukan ekspor ulang ke negara asal.


"Jadi ini tidak ada dokumennya, sehingga tidak bisa direekspor," imbuhnya.


Bea Cukai sendiri sudah mempunyai tim khusus untuk membakar baju bekas impor ilegal yang berhasil diamankan.


"Ada tim yang dinamakan tim pemusnahan. Dibakar sampai jadi abu," jelasnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Presiden Baru Jangan Lagi Biarkan RI Ekspor Gas

Jakarta -Lebih dari 40% produksi gas bumi Indonesia diekspor ke luar negeri mulai dari Singapura, Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok. Salah satu penyebabnya tidak ada infrastruktur gas, sehingga gas tidak terserap dalam negeri.

Badan Pengatur Hili Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tidak ingin hal tersebut terjadi kembali, khususnya setelah Indonesia memiliki presiden yang baru.


"Presiden yang baru harus dorong pembangunan infrastruktur gas, karena ini penting, pertama kita punya banyak gas, harganya murah tapi kita justru masih pakai BBM (bahan bakar minyak) impor BBM nambah terus subsidi membengkak, kita punya gas banyak tapi banyak diekspor karena infrastrukturnya nggak ada salah satunya tidak ada pipa gas," ucap Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah Asa kepada detikFinance, Sabtu (5/7/2014).


Fanshurullah mencontohkan, banyak proyek pipa gas yang molor pembangunannya, sehingga tidak jadi-jadi, seperti proyek pipa gas Kalimantan Jawa. Proyek BP Tangguh train 1 dan II yang pada 2002 terpaksa diekspor ke Tiongkok dan Amerika Serikat karena tidak adanya infrastruktur gas pada saat itu.


"Makanya butuh presiden yang berani dan tegas, kalau proyek tidak selesai cabut izinnya ganti dengan perusahaan lain," katanya.


Saat ini ada 7 proyek gas bumi yang masih dalam progres, yakni proyek pipa Arun-Belawan yang ditangani PT Pertagas, proyek pipa Tegal Gede-Muara Tawar-Muara Karang digarap PT Pertagas, Gresik-Semarang PT Pertagas, proyek Porong-PLTG Grati Jawa TImur digarap PT Pertagas, Cirebon-Semarang digarap PT Rekayasa Industri, Duri-Dumai digarap PT PGN (Persero), Kepodang-Tambak Lorok digarap PT Kalimantan Jawa Gas.


"Jika proyek-proyek ini cepat selesai, tentunya pemanfaatan gas bumi akan makin banyak, daerah yang dilalui jalur pipa juga bisa dijadikan gas kota, di mana perumahan warganya bisa menggunakan gas, industri tercukupi kebutuhan gasnya, ada SPBG sehingga mudah dapat suplai gas, dan banyak lagi," ungkapnya.


"Harapan saya juga ada pipa gas yang terbangun dari proyek gas Natuna ke kalimantan, Donggi Senoro ke Sulawesi, sehingga produksi gas terserap semua untuk kebutuhan dalam negeri, sayang kalau diekspor karena gas energi yang murah dan bersih," tutupnya.


(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Ini Alasan Baju Bekas Impor Dilarang Masuk RI

Jakarta -Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan menegaskan, baju bekas impor asal Malaysia dan Singapura adalah barang ilegal. Pasalnya, tidak ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang mengizinkan baju bekas impor boleh masuk Indonesia.

"Ini termasuk barang yang dilarang masuk. Kenapa? Nggak ada izinnya. Kementerian Perdagangan tidak pernah mengeluarkan izin. Bea Cukai harus melaksanakan itu, kita hanya penjaga," kata Kepala Seksi Layanan Informasi, Kantor Pelayanan Umum (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Iwan Agung Kusuma kepada detikFinance, Sabtu (5/07/2014).


Iwan menduga, tren peningkatan baju bekas selundupan terjadi karena permintaan yang cukup besar di Indonesia. Padahal, di negara asalnya seperti Malaysia, baju bekas ini sudah menjadi sampah dan dibuang ke tempat penampungan sampah garmen, salah satunya di Jalan Toko Mangga, kota Malaka.


"Di negara asalnya sudah dibuang, di Indonesia barang ini masih laku," imbuhnya.


Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono mengatakan, selain karena tidak ada regulasi, peredaran baju bekas impor di Indonesia diprediksi akan mematikan industri garmen di dalam negeri. Lalu belum tentu baju bekas tersebut aman digunakan.


"Masalah utama dari pelarangan karena industri di dalam negeri terutama garmen pasti tergangggu. Ini masalah harga diri bangsa. Masa bahan bekas orang kita pakai. Kemudian apakah kita yakin itu bebas kuman," jelasnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Boeing Vs Airbus, Siapa yang Pesawatnya Paling Laku?

Paris -Dua produsen pesawat raksasa, yaitu Boeing asal Amerika Serikat (AS) dan Airbus asal Eropa, terus berlomba menjual pesawat mereka. Siapa yang pesawatnya paling laku di semester I-2014 ini?

Seperti dilansir dari AFP, Sabtu (5/7/2014), di semester I-2014, Boeing berhasil meraup pesanan 499 pesawat. Ini sudah termasuk 54 pembatalan pesanan.


Sementara Airbus hanya meraup pesanan 225 pesawat pada periode yang sama.


Boeing juga mengungguli Airbus dalam mengantar pesawat di semester I-2014. Pesawat yang diantar Boeing mencapai 342 unit, sementara Airbus 303 unit.


Kedua produsen pesawat ini memang mendominasi pasar pesawat sipil internasional, dan mereka terus melakukan inovasi di sektor pesawat sipil.


Sebelumnya Direktur Komersial Airbus John Leahy mengatakan, kinerja Airbus dan Boeing di tahun ini akan berakhir tipis. "Saya pikir kami (Airbus dan Boeing) akan seimbang. Mungkin Airbus akan sedikit unggul," katanya.


(dnl/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

Presiden Baru Harus Berani Berantas Mafia Ekonomi, Mulai Sapi Hingga Kedelai

Jakarta -Mantan ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sutrisno Iwantono, menegaskan pemerintahan baru harus tegas dan berani dalam memberantas praktik mafia ekonomi. Mafia ini bisa ada di sektor pangan maupun non pangan.

"Indikasi yang memungkinkan terjadinya praktik mafia adalah pelaku yang terbatas. Pasarnya menjadi oligopolistik, sehingga bisa melakukan kolusi," tegas Iwantono kepada detikFinance, Sabtu (5/7/2014).


Iwantono mengatakan, dalam pasar yang oligopolistik tidak ada namanya transparansi. "Kita tidak tahu barang itu ada di mana sehingga harganya mudah dimainkan," ujarnya.


Iwantono mencontohkan kasus impor daging sapi. Menurutnya, importir komoditas ini tidak banyak. Negara pemasoknya pun terbatas yaitu Australia atau Selandia Baru.


"Importir ini jadi penguasa pasar. Mereka membunuh pesaing-pesaingnya, yang notabene peternak kecil. Ketika ada pemain baru yang masuk, mereka gelontorkan stok ke pasar sehingga harga drop. Begitu pemain baru ini tidak bisa bertahan, mereka menaikkan harga," papar Iwantono, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).


Tidak hanya untuk daging sapi, Iwantono mengungkapkan adanya praktik mafia juga terindikasi ada di impor komoditas lainnya seperti beras, gula, atau kedelai. "Pemainnya sangat terbatas, sementara konsumennya banyak sekali. Sulit bagi pemain baru untuk masuk," tuturnya.


Pemerintahan baru, menurut Iwantono, harus berani untuk memberantas praktik-praktik seperti ini. Caranya adalah dengan membuat pasar menjadi transparan.


Supaya pasar lebih transparan, harus lebih banyak pelaku yang masuk di bisnis tersebut. "Jadi, kuncinya adalah mudahkan perizinan, potong birokrasi. Dengan begitu pelaku usahanya akan semakin banyak, terbentuk persaingan sempurna, dan tidak bisa sembarangan memainkan harga," jelas Iwantono.


Selain membentuk pasar yang lebih transparan, penegakan hukum juga sangat penting untuk memberantas para mafia ekonomi. "Waktu saya menjadi ketua KPPU, penah mendapat kasus izin impor yang sama bisa dipakai berkali-kali. Penegakan hukum menjadi sangat penting," katanya.


Oleh karena itu, Iwantono berharap dalam debat calon presiden malam ini tentang pangan dan energi akan muncul komitmen politik untuk memberantas praktik mafia. "Pak JK (Jusuf Kalla) sudah pernah menyatakan ini. Namun harus ditegaskan lagi, supaya menjadi komitmen politik dan kami akan tagih nanti," ucapnya.


(hds/rrd)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»  

RI Kaya Gas Tapi Pertamina Impor dari Amerika, Ini Sebabnya

Jakarta -PT Pertamina (Persero) akan mengimpor gas alam cair (LNG) dari Texas, Amerika Serikat selama 20 tahun mulai 2019. Jumlahnya 1,52 juta ton per tahun. Padahal Indonesia merupakan negeri kaya gas bahkan salah satu eksportir gas.

Pelaksana Tugas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Johanes Widjonarko mengakui, pihaknya atau pemerintah belum bisa memberikan kepastian pasokan gas sesuai kebutuhan Pertamina.


"Memang kita belum bisa kasih kepastian pasokan, sementara Pertamina sendiri membangun infrastruktur gas yang membutuhkan kepastian pasokan bahkan dalam jangka waktu yang panjang," ucap Widjonarko kepada detikFinance, Sabtu (5/7/2014).


Widjonarko beralasan, belum adanya kepastian pasokan gas sendiri karena harus menunggu perkembangan setiap proyek gas yang saat ini sedang digarap, seperti proyek (Indonesian Deep Water Development/IDD) yang dikerjakan Chevron IDD, Eni Muara Bakau, BP Tangguh, dan lainnya.


"Kita masih lihat dulu perkembangan proyek-proyek gas ini, kapan on stream-nya, berapa produksinya, karena kalau proyek ini molor artinya pasokan molor, kalau tidak bisa memasok gas sesuai yang ditentukan jadi masalah," ucapnya.


Widjonarko memastikan, SKK Migas akan selalu mengutamakan pasokan gas untuk dalam negeri, jika ada proyek yang sudah pasti produksi gasnya tentunya akan langsung ditawarkan ke konsumen dalam negeri terlebih dahulu termasuk ke Pertamina.


"Komitmen kami nomor satu itu mendahulukan domestik, jika semua domestik sudah terpenuhi dan masih ada sisa, tentu harus dicari pembeli yang lain (ekspor), karena kalau tidak terbeli maka negara kehilangan pendapatan, kalau sumur gasnya ditutup bisa mati sumurnya dan tidak mengeluarkan gas lagi," tutupnya.Next


(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!




readmore »»