Larangan Jual Bir di Minimarket, Pengecer Keliling Kuta dan Sanur Dikecualikan

Jakarta -Penjualan minuman beralkohol golongan A yakni yang memiliki kadar alkohol di bawah 5% termasuk bir, dilarang diperjualbelikan di minimarket dan pengecer mulai 16 April 2015. Namun aturan yang terbit 3 bulan lalu ini, akhirnya memberikan kelonggaran untuk penjualan bir secara eceran di kawasan wisata seperti Bali.

Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Jelang pemberlakuan aturan ini, pihak kementerian perdagangan (Kemendag) akan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (juklak), soal pengecualian bagi para pedagang bir keliling di tempat wisata seperti Kuta dan Sanur, Bali untuk tetap bisa menjual bir dengan target market para turis.

Namun pedagang keliling yang dimaksud adalah kelompok pedagang langsung yang terafiliasi dengan restoran atau hotel maupun kafe.

"Jadi, mereka harus terdaftar menjadi anggota dari restoran itu untuk menjajakan langsung, dijual di situ. Mudah-mudahan dalam minggu ini sebelum tanggal 16 April, kita buat Juklak nya," kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina saat ditemui di Pasar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Minggu (12/5/2015).

Srie menjelaskan, pedagang keliling ini nantinya akan dilengkapi dengan seragam lengkap dan tercatat resmi sebagai anggota dari restoran atau hotel yang menjual langsung minuman beralkohol.

"Dia nanti tertib pakai kartu, pakai baju seragam, dan diawasi misal di Sanur dan Kuta, jadi ada kelompok pedagang langsung dan harus diminum di situ," katanya.Next

(drk/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Mendag Gobel Jadi Penjual Minyak Goreng Dadakan

Jakarta -Selain blusukan ke Pasar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pagi tadi, Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menggelar Bazar Murah Minyak Goreng oleh Grup Sinarmas melalui anak usahanya PT Smart Tbk, di sekitar lokasi yang sama.

Dalam operasi pasar minyak goreng, disiapkan lebih dari 5.000 liter minyak goreng, yaitu minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp 9.000 per liter atau lebih murah dari harga normal di pasar Rp 13.000-15.000/liter dan minyak goreng curah dijual dengan harga Rp 8.000 per liter atau lebih murah dari harga pasaran sebesar Rp 11.500-Rp 12.000 per liter.

Operasi pasar minyak goreng ini digelar di Kantor Sekretariat Sinarmas Jalan Dr Semeru II, RW 09, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Minggu (12/4/2015).

Mendag Gobel menjadi penjual minyak goreng dadakan, dengan melayani para pembeli para warga Grogol. Aksi sang menteri melayani para pembeli hanya singkat, beberapa menit saja.

"Ini Bu minyak goreng murah," kata Gobel sambil melayani pembeli.

Keringat terlihat keluar dari wajah mantan bos Panasonic ini. Maklum saja, acara bazar minyak goreng ini digelar di lapangan terbuka yang hanya dilengkapi tenda kecil di Kantor Sekretariat Sinarmas.

"Harga minyak goreng di sini dijual lebih murah. Sama kayak tadi pagi di Pasar Grogol, PD Pasar Jaya mampu menjual beras di harga bawah tapi tetap ada untung. Kegiatan bazar murah minyak goreng diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Gobel yang mengenakan batik biru.

Gobel dididampingi Sekjen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Gunaryo, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Sri Agustina, dan Dirjen Standardisasi Perlindungan Konsumen (SPK) Kemendag Widodo. Juga hadir jajaran Sinarmas antara lain Managing Director Sinarmas, Gandhi Sulistyanto

Acara berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB sampai 10.30 WIB. Kegiatan bazar ini cukup mendapat respons dari masyarakat sekitar, ditandai antrean para pembeli minyak goreng.

(drk/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Rumah Murah Untung Tipis, 8 dari 10 Pengembang Pilih Garap Segmen Orang Kaya

Jakarta -Segmen rumah murah yang harganya Rp 100 jutaan kini mulai tak dilirik pengembang swasta terutama di sekitar pinggir Jakarta (Bodetabek). Faktor margin yang tipis karena harga tanah yang terus naik jadi alasannya.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda terus menyuarakan pentingnya bank tanah yang disiapkan pemerintah agar dapat memberikan sebuah kondisi pasar yang pas antara permintaan dan pasokan perumahan segmen bawah. Tahun-tahun sebelumnya pembangunan perumahan murah masih mengandalkan pengembang swasta yang sangat punya kepentingan mendapatkan profit.

"Saat ini pengembang swasta masih dapat membangun (rumah murah) meskipun dari data yang ada ternyata 8 dari 10 pengembang perumahan murah sudah beralih ke segmen menengah, bukan karena tidak mau namun tidak bisa karena harga tanah merangkak naik," kata Ali dalam situs resminya, Minggu (12/4/2015)

Ali mengungkapkan selama ini tidak ada instrumen pengendali harga tanah seperti bank tanah milik pemerintah, maka kompleksnya permasalahan perumahan tidak akan berakhir.

Laporan IPW ini bukan mengada-ada, seorang pengembang skala kecil di daerah Tangerang, Banten, yang tak mau disebutkan namanya mengaku pada 2-3 tahun lalu, dirinya masih menggarap segmen rumah kecil dengan harga Rp 80-95 juta/unit tipe 24-30 m2. Namun kini harga tanah yang sudah tinggi di Tangerang, membuat dirinya beralih ke segmen menengah dengan menjual rumah tipe 36 dengan luasan tanah minimal 60 m2 dengan harga paling murah Rp 250 juta.

Alasannya, 2-3 tahun lalu, harga tanah di pinggiran Tangerang yang berbatasan dengan Jakarta masih ada yang dijual Rp 700-.000-800.000/m2. Namun kini harga tanah di lokasi yang sama paling murah Rp 2,5 juta/m2.

"Kalau sekarang udah nggak mungkin jual rumah Rp 90 jutaan, harga tanahnya udah tinggi banget," kata pengembang tersebut.Next

(hen/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Menteri ESDM Blusukan ke Kapal 'Raksasa' Penampung Minyak Blok Cepu

Jakarta -Hari ini, (12/4/2015) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meninjau Kapal 'raksasa' FSO (Floating Storage and Offloading) Gagak Rimang. FSO Gagak Rimang merupakan tempat penampungan minyak mentah yang diproduksi dari Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Jawa Timur.

Sudirman Said didampingi Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, dan Presiden EMCL Jon Gibbs,

Demikian keterangan resmi yang dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Minggu (12/4/2014)

"Lifting perdana produksi Lapangan Banyu Urip dari FSO Gagak Rimang juga direncanakan akan dilaksanakan hari ini," jelas keterangan ESDM.

Lifting pertama ini merupakan capaian penting dalam Proyek Lapangan Banyu Urip yang mengintegrasikan semua komponen produksi yang telah selesai dibangun sebelumnya, yaitu jalur pipa darat sepanjang 72 km, jalur pipa laut sepanjang 23 km, dan juga menara tambat serta FSO yang terletak di Laut Jawa.

Pada lifting pertama ini, PEPC, Pemerintah dan BUMD akan mengirimkan 550.000 barrel minyak mentah dari FSO Gagak Rimang ke Kilang–kilang Pertamina RU IV di Cilacap dan RU VI di Balongan dengan menggunakan Kapal Tanker milik PT Pertamina (Persero) yaitu MT. GUNUNG GEULIS. (SF)

Dalam situs Pertamina, Kapal 'raksasa' ini menampung hasil produksi lapangan Banyu Urip, merupakan jenis kapal tanker berjenis very large crude carrier (VLCC) yang dikonversi menjadi Kapal Fasilitas Penyimpanan dan Alir-Muat Terapung atau yang disebut sebagai EPC-4. Next

(drk/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Blusukan ke Pasar, Mendag Gobel Klaim Harga Sembako Stabil

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel dan bersama jajarannya mengecek harga kebutuhan pokok ke Pasar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, hari ini (12/4/2015).

Berdasarkan pantauan, harga barang kebutuhan pokok per 12 April 2015 dibandingkan dengan 10 April 2015 di Pasar Grogol, Jakarta Barat terpantau stabil. Misalnya harga beras dibanderol Rp 9.500/kg.

"Sudah mulai stabil. Prinsipnya harus dipotong dulu (distribusinya). Ini bisa lebih hemat harganya dan tetap dapat untung kan? Harga kenapa naik karena pedagang mainin harga," ujar Gobel di lokasi, Minggu (12/4/2015).

Gobel menyebutkan, harga gula pasir terpantau stabil di angka Rp 13.000/kg, minyak goreng curah Rp 11.000/liter, daging sapi Rp 90.000/kg, daging ayam ras Rp 28.000/kg, telur ayam Rp 19.000/kg, tepung terigu Rp 8.000/kg, kedelai impor Rp 10.000/kg, cabai merah keriting Rp 18.000/kg, cabai rawit merah Rp 24.000/kg, bawang merah Rp 32.000/kg, dan bawang putih Rp 18.000/Kg.

Sementara untuk harga rata-rata nasional per 10 April 2015 dibandingkan seminggu terakhir relatif stabil.

Harga beras medium tercatat Rp 10.034/kg, gula pasir Rp 11.593/kg atau naik 0,12%, minyak goreng curah Rp 11.263/liter atau turun 0,07%, tepung terigu Rp 8.830/kg atau turun 0,08%, kedelai impor Rp 10.920/kg atau naik 0,78%, daging sapi Rp 101.498/kg, daging ayam ras Rp 26.702/kg atau naik 0,46%, telur ayam ras Rp 19.354 atau turun 0,17%, cabai merah keriting Rp 21.832/kg atau turun 1,13%, cabai merah besar Rp 23.174/kg atau turun 1,03%, cabai rawit merah Rp 33.970/kg atau turun 1,52%, bawang merah Rp 30.263/kg atau naik 0,65%, dan bawang putih Rp 17.876 atau naik 0,21%.

Gobel mengatakan, pemerintah akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk terus menjaga ketersediaan stok atau pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok masyarakat.

“Kegiatan pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok akan terus dilakukan pemerintah, termasuk juga dalam rangka pengamanan distribusi barang kebutuhan pokok menjelang Puasa dan Lebaran 2015,” pungkasnya.

(drk/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Menko Sofyan Kunjungi Pabrik Helikopter Terbesar Dunia di Rusia

Kazan -Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan dan Industri Rusia, Denis Manturov Presiden Tatarstan, serta didampingi Deputi Menko Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, Dubes Indonesia untuk Rusia, Djauhari Oratmangun, dan para delegasi lainnya meninjau perusahaan pabrik helikopter Rusia salah satu yang terbesar di dunia, Kazan Helicopter Plant JSC, pekan lalu.

Kegiatan ini bagian dari rangkaian kegiatan Menko Sofyan dalam sidang Komisi Bersama (SKB) ke-10 Indonesia-Rusia, 9 April 2015 lalu.

Demikian keterangan tertulis KBRI Moskow​ yang diterima detikFinance, Minggu (12/4/2015)

Dalam kunjungan ke perusahaan Kazan Helicopter Plant, para delegasi melihat berbagai jenis helikopter dan berbagai modifikasi jenis helikopter, yang dapat digunakan untuk sipil dan militer.

Delegasi Indonesia juga berkunjung ke Eidos Center of Medical Centre, yang dimiliki oleh Kazan Federal University. Eidos Center of Medical Centre, merupakan suatu pusat stimulator kedokteran medis untuk para mahasiswa yang belajar kedokteran dapat melakukan praktek operasi dengan dukungan teknologi yang menarik.

Menteri Sofyan Djalil dan sebagian delegasi Indonesia telah meninggalkan Rusia tanggal 10 April 2015 lalu, sementara sebagian pengusaha dari Indonesia masih melanjutkan pembicaraan dengan para mitranya dari Rusia, baik yang baru ditemui di Kazan, maupun yang telah melakukan komunikasi sebelum pehelatan di Kazan. Terima kasih kazan, yang telah menjamu Indonesia dengan sangat baik.

Indonesia dan Rusia juga sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi antar kedua negara, mengingat bahwa produk kedua negara saling komplementer dan tidak bersaing satu sama lainnya.Next

(drk/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Mendag Gobel Blusukan ke Pasar Grogol Pantau Harga Sembako

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel blusukan ke Pasar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, hari ini (12/4/2015). Ia didampingi Sekjen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Gunaryo, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Sri Agustina, dan Dirjen Standardisasi Perlindungan Konsumen (SPK) Kemendag Widodo.

Kegiatan ini dalam rangka memantau harga bahan-bahan pokok. Gobel datang pukul 07.40 WIB atau lebih lambat dari yang dijadwalkan pukul 07.00 WIB dengan menggunakan Mercy Crown Royal Saloon B 1589 RFS.

Ia ingin mengetahui perkembangan secara riil harga barang kebutuhan pokok di masyarakat pasca kenaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu. “Kami terus memantau perkembangan harga kebutuhan barang pokok untuk melihat respons pasar terkait kenaikan harga BBM,” tegas Gobel.

Begitu memasuki halaman pasar, Gobel langsung mendatangi pedagang beras. Harga beras terpantau stabil bahkan lebih murah Rp 9.500 per kg.

"Ini sudah lebih murah," katanya.

Setelah itu, Gobel pun langsung naik menuju lantai 2 untuk mengecek langsung harga bahan pokok lainnya yaitu daging, ayam, sayuran, telur ayam, dan lain-lain.

Gobel berharap, situasi kondusif pada harga dan stok/pasokan barang kebutuhan pokok ini bisa berlangsung secara terus menerus.

Menurutnya pemerintah akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk terus menjaga ketersediaan stok/pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok masyarakat.

“Kami akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar kondisi harga barang kebutuhan pokok yang kondusif ini bisa terjaga secara berkelanjutan," ujarnya.

(drk/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Kemendag: Tidak Ada Pengecualian, Minimarket di Bali Dilarang Jual Bir

Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (minol) berlaku 16 April 2015. Penjualan minol golongan A yakni yang memiliki kadar alkohol di bawah 5% termasuk bir dilarang diperjualbelikan di seluruh minimarket termasuk daerah wisata seperti Bali.

Hal ini sekaligus respon pemerintah atas pernyataan pengusaha yang meminta minimarket di daerah wisata diperbolehkan menjual minol.

"Untuk daerah wisata misalnya Bali? tidak ada pengecualian. Jadi kalau di minimarket tidak ada pengecualian," ungkap Dirjen Standardisasi Perlindungan Konsumen (SPK) Kemendag Widodo kepada detikFinance, Sabtu (11/4/2015).

Widodo menegaskan, banyak dampak negatif bila bir dijual di minimarket. Alasannya karena letak minimarket bersinggungan dengan pemukiman masyarakat.

"Kepada generasinya muda itu. Karena minimarket sudah masuk ke daerah pemukiman itu yang kita upayakan supaya tidak bisa disalahgunakan," imbuhnya.

Bagi para konsumen yang ingin membeli dan mengkonsumsi bir, pemerintah masih memperbolehkan meski dibatasi hanya di beberapa tempat tertentu seperti hipermarket, restoran hingga hotel.

"Jadi tetap yang diperbolehkan hanya supermarket, hipermarket, restoran, hotel, bar. Seperti Senggigi itu tempatnya masuk kota dan banyak hotel-hotel dan bisa dan keuntungan negara lebih karena ada pajak sementara kalau di hipermarket itu tidak ada (tidak ada pajak)," tuturnya.

Ia juga memastikan, tidak ada pengaruh signifikan dari dikeluarkannya aturan ini. Pemilik minimarket tetap dapat berjualan produk lain yang sama sekali tidak diatur larangan penjualan.

"Pengaruhnya besar nggak? nggak juga, kan masih ada yang diperdagangkan," cetus Widodo.

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

PLTU Pangkalan Susu Beroperasi, Krisis Listrik di Sumut Berkurang

Jakarta -Krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut) masih terjadi sampai saat ini. Namun, dapat dikurangi setelah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalan Susu 2x200 mega watt (MW) beroperasi. Sebelumnya pembangkit ini tidak bisa menyalurkan listrik setelah beberapa tower distribusinya ambruk akibat besi-besinya dicuri.

"Percepatan penyelesaian pembangunan PLTU Pangkalan Susu 2x200 mega watt (MW) unit No.2, dan saat ini sedang dalam proses pengujian untuk unit No.1 adalah upaya PT PLN (Persero) untuk mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara," ujar Manajer Area Pengatur Distribusi (APD) PLN Wilayah Sumatera Utara, Mosses Allo dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2015).

Saat ini, PLN Wilayah Sumatera Utara memiliki daya mampu sebesar 1.431 MW dan beban puncak mencapai 1.868 MW, sehingga menyebabkan terjadinya defisit listrik.

Apalagi krisis listrik makin diperparah, di mana pada tanggal 17 Februari 2015 pengoperasian PLTU Pangkalan Susu mengalami kendala tidak bisa melayani energi listrik kepada masyarakat Sumatera Utara, karena adanya pengerusakan (penggergajian) member tower oleh orang tak dikenal (OTK) yang menyebabkan tower nomor 214, 215 dan 216 (total 3 tower) yang berada di desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu.

Upaya PLN pun segera memasang tower emergency sebanyak 4 (empat) unit walaupun mengalami kendala karena lokasi medan yang sangat sulit di tengah-tengah rawa bakau dan tambak di lokasi kejadian.

Ulah pencurian member tower ini telah membuat Sumatera Utara menderita kegelapan karena terjadinya defisit sekitar 160-200 MW yang seyogianya bisa dipasok oleh PLTU Pangkalan Susu.

Pada 7 April 2015 PLTU Pangkalan Susu unit No. 2 sudah energize. Sementara tanggal 2 April 2015, PLTU Pangkalan Susu (Unit No.1) juga telah beroperasi dalam kondisi commissioning dengan transmisi 1 line, karena proses pembangunan tower yang roboh masih dalam pengerjaan penggantian.

(rrd/wij)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Jokowi Targetkan Tahun Ini Terbangun Pembangkit Listrik 11.000 MW

Lombok -Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengakui listrik di daerah yang dikunjunginya sering terjadi mati lampu. Untuk itu tahun ini pemerintah menargetkan harus terbangun pembangkit listrik 11.000 megawatt (MW).

"Sudah lama (listrik di NTB sering mati lampu), nanti kita kejar tahun ini akan keluar kira-kira insyaallah 11.000 MW," ujar Jokowi di Bandara Internasional Lombok, NTB, Sabtu (11/4/2015).

Jokowi mengatakan, pembangkit listrik 11.000 MW tersebut merupakan bagian dari program pembangkit listrik 35.000 MW yang ditargetkan terbangun dalam 5 tahun.

"Tapi 11.000 MW tidak hanya di satu provinsi, hampir disemua provinsi. Kalau itu kecapai sudah menyelesaikan banyak sekali (defisit listrik di daerah), tapi itu masih belum cukup karena industri itu butuh, pariwisata itu butuh listrik, sehingga harus ditambah," ungkapnya.

Seperti diketahui dari program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, PLN mendapat tugas membangun pembangkit sebanyak 15.000 MW. Sisanya sebanyak 20.000 MW, rencananya akan dibangun oleh investor swasta. Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat, apalagi sebagian daerah seperti di Sumatera Utara, mengalami krisis listrik.

(rrd/wij)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Pengusaha Ritel Minta Minimarket di Daerah Wisata Boleh Jual Bir

Jakarta -Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah memberikan kelonggaran atas aturan pelarangan penjualan minuman beralkohol (minol) termasuk bir di daerah wisata. Khusus daerah wisata seperti di Bali, pengusaha berharap minimarket tetap bisa menjual bir.

"Pasar minuman beralkohol ini tumbuh terutama di daerah pariwisata seperti Bali dan Manado. Jangan seolah-olah dengan aturan ini konsumen tidak boleh mengkonsumsi. Arahnya kami mau itu (dikecualikan dari aturan ini)," ungkap Pengurus DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Demisioner Satria Hamid kepada detikFinance, Sabtu (11/4/2015).

Satria menjelaskan, peran minol bagi minimarket di daerah wisata cukup besar. Minol dianggap sebagai satu satu produk yang mendongkrak bisnis minimarket di daerah wisata.

"Cukup signifikan peranannya sebagai menunjang penjualan di tengah yang pasar yang terus tumbuh," imbuhnya.

Pihaknya sudah memberikan surat kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar bisa mengkaji kemungkinan minol tetap bisa dijual di daerah wisata. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari Kemendag.

"Sudah disuarakan tetapi belum ada tanggapan. Kalau sekarang seluruh minimarket dan toko kecil tidak boleh menjual, pemerintah tentu tidak mendapatkan lagi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) penjualan," sebutnya.

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Janji Jokowi Majukan Ekonomi NTB: Bangun Pariwisata dan Bandara

Lombok -Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengakhiri kunjungan kerjanya di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebelum kembali ke Jakarta, Jokowi punya komitmen kuat membangun Lombok di berbagai bidang seperti pariwisata dan infrastruktur.

Pertama di sektor pariwisata, di sini Jokowi mengaku kagum dengan keindahan ‎wisata Mandalika, Lombok, NTB. Presiden Jokowi berjanji akan mengucurkan anggaran tahun depan sebesar Rp 1,8 triliun untuk membangun infrastruktur penunjang pariwisata Lombok. Sementara tahun ini melalui Indonesia Tourism Develpment Corporation (ITDC) pemerintah sudah memberikan suntikan dana sebesar Rp 250 miliar.

"Langsung ditindaklanjuti misalnya Mandalika. Besok langsung kita rapat terbatas untuk menindaklanjuti itu. Yang pertama saya kira yang paling penting tahun ini sudah Rp 250 miliar, tahun depan kan ya nanti untuk Rp 1,8 triliun jadi diberikan kepada ITDC," kata Jokowi saat ditemui di Bandara Internasional Lombok, NTB, Sabtu (11/4/2015).

Tidak hanya itu, Jokowi juga ingin dibangun fasilitas hotel dan sarana prasarana lainnya sebagai penunjang pariwisata di Mandalika oleh para investor. Jokowi mentargetkan tahun ini ada satu hotel yang dibangun dan dioperasikan.

"Dan yang paling penting lagi tindaklanjut adalah investornya. Investasinya cepat, dilapangan ada pelaksanaan meskipun bulan Agustus ini sudah ada pelaksanaan 1 hotel," imbuhnya.

Tidak hanya Mandalika yang menjadi pusat perhatian, Jokowi juga memberikan perhatian serius kepada kondisi Bandara Internasional Lombok. Jokowi ingin kapasitas daya tampung penumpang diperbesar dan runway bandara diperlebar hingga bisa dimasuki pesawat super besar. Ia sudah perintahkan khusus kepada PT Angkasa Pura I (Persero).

"Terus, terus akan kita lakukan dan juga lupa runway di sini tahun ini akan diperpanjang supaya pesawat besar bisa masuk. Nggak ngerti, pokoknya Angkasa Pura sudah kita perintah langsung kerjakan tahun ini," sebut Jokowi.

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Jokowi Janji Naikkan Harga Jagung di Tingkat Petani

NTB -Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara Iriana mengunjungi sentra tanaman jagung di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, NTB. Kepada para petani, Jokowi berjanji akan menaikkan harga jagung.

Sabtu (11/4/2015), Jokowi menyatakan harga pembelian jagung di tingkat petani sebesar Rp 2.000/kg untuk jagung basah, dan Rp 2.700/kg untuk jagung kering.

Musim panen jagung seperti saat ini, membuat harga jagung ditingkat petani jatuh, agar tidak membuat petani merugi, Jokowi akan meminta Bulog juga menyerap jagung hasil petani, selain itu agar produksi jagung tidak terhambat, ia meminta PT Pupuk Indonesia memastikan pasokan pupuk ke petani aman.

"Bila panen raya harga jagung jatuh. Bulog maupun PT Pupuk akan turun, supaya selesai. Sebetulnya sudah kita lihat beberap minggu ini tidak hanya di Dompu, tidah hanya di NTB tapi tempat lain juga memiliki kesulitan yang sama," kata Jokowi.

Di lokasi acara, Jokowi disambut menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Wagub NTB Muhammad Amin. Ikut dalam rombongan Presiden, Wakil Ketua DPD M Farouq dan Wakil Ketua DPR Fahry Hamzah, Gubernur NTB Zainul Madji, serta pimpinan daerah lainnya.

Tiba di ladang jagung yang siap panen, Presiden langsung panen jagung kemudian bertemu petani dan petugas penyuluh lapangan di tenda yang dibangun di tengah ladang jagung.

(mpr/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Pengusaha Klaim Tidak Ada Dampak Negatif Minimarket Jual Bir

Jakarta -Meski tidak mempermasalahkan terbitnya aturan larangan penjualan minuman beralkohol (minol) di minimarket dan toko pengecer oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), pengusaha ritel mengkritik kebijakan yang mulai berlaku pada 16 Januari 2015 itu. Menurut pengusaha selama ini tidak ada dampak negatif minol dijual di minimarket.

Kemendag telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Penjualan minuman beralkohol golongan A yakni yang memiliki kadar alkohol di bawah 5% termasuk bir dilarang diperjualbelikan di minimarket mulai 16 April 2015.

"Sebenarnya kita tetap melihat perspektif (kepentingan) kita. Selama ini tidak ada dampak negatif yang dilakukan teman-teman kita dalam menjual minuman alkohol golongan A," kata Pengurus DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Demisioner Satria Hamid kepada detikFinance, Sabtu (11/4/2015).

Satria menjelaskan, prosedur pembelian minol di minimarket sudah dilakukan dengan prosedur yang cukup ketat. Seperti harus berusia 21 tahun ke atas dan menyerahkan bukti identitas, penempatan minol di zona khusus dan wajib dilayani oleh karyawan minimarket.

"Karena saat pembelian minol, kita punya aturan seperti harus dilayani oleh karyawan minimarket, ada pencatatan serta yang membeli harus di atas 21 tahun dengan menyerahkan bukti KTP," tambahnya.

Prosedur itu sebenarnya sudah diatur dalam Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 di mana minimarket, boleh menjual bir namun calon pembeli harus menunjukkan KTP untuk mencegah pembeli di bawah umur. Intinya adalah Peritel lebih memilih bir diperketat penjualannya daripada dilarang sama sekali dijual di minimarket.

"Intinya membantu pemerintah dalam hal pengawasan, ya kita tingkatkan saja pengawasannya. Kalau dengan aturan ini seolah-olah kita sudah menghakimi konsumen untuk membeli produk tersebut," sindirnya.

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Banyak Tambang Emas Liar di RI, Negara Rugi Besar

Jakarta -Hampir seluruh wilayah Indonesia terdapat potensi mineral emas. Tidak mengherankan banyak pula lokasi tambang emas liar yang jumlahnya mencapai lebih dari 600 lokasi. Hal ini membuat kerugian besar bagi negara.

"Saat ini ada lebih dari 600 lokasi tambang emas, umumnya liar tersebar diseluruh Indonesia," ujar Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Surono kepada detikFinance, Sabtu (11/4/2015).

Surono mengungkapkan, tambang-tambang emas liar ini tersebar seperti di Aceh, Tapanuli, Lampung, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Manado, Sulawesi Selatan, Buru, Bombana, Papua, Buol Sulawesi Tengah, Gorontalo dan banyak lagi.

"Tambang emas liar ini tambang rakyat. Jadi cukup sulit menertibkannya, tentu tidak ada izin dan pengerjaanya lebih banyak dengan cara cukup tradisional," ungkap Surono.

Namun, tambang emas liar ini tetap saja merugikan negara, karena royalti, pajak dan sebagainya tidak didapatkan negara.

"Bila hasil tiap lokasi tambang liar ini 1 kilogram (Kg) per hari saja, hitung saja berapa duit dari dari tambang emas liar ini, negara rugi," tutupnya.

Bila hasil tambang emas liar ini 1 kg dikali harga emas Antam misalnya Rp 548.000/gram = 548 juta x 600 lokasi tambang liar sama dengan Rp 328,8 miliar/hari.

(rrd/wij)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

5 Hari Lagi Minimarket Dilarang Jual Bir, Pengusaha Resah

Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan aturan larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket dan toko pengecer. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Penjualan minuman beralkohol golongan A yakni yang memiliki kadar alkohol di bawah 5% termasuk bir, dilarang diperjualbelikan di minimarket mulai 16 April 2015.

"Kami berharap aturan ini tidak tebang pilih. Sekarang beberapa anggota kami sudah menarik produk tersebut dan masih dalam proses. Dan kami menghimbau setiap anggota mentaati kebijakan ini," ungkap Pengurus DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Demisioner Satria Hamid kepada detikFinance, Sabtu (11/4/2015).

Menurut Satria, pada dasarnya pengusaha tetap mendukung seluruh aturan yang diterbitkan pemerintah. Namun menurutnya, pihaknya menginginkan pemerintah mengkaji ulang 6 bulan setelah aturan ini mulai berlaku 16 April 2015.

"Kami minta tata niaga distribusinya dikaji kembali paling lambat enam bulan, terhitung sejak Permendag itu diberlakukan secara efektif," tuturnya.

Hamid mengungkapkan, kajian tersebut bisa dilakukan oleh lembaga independen untuk membuktikan opini masyarakat terkait penjualan bir di minimarket dan dampak yang ditimbulkan. Bila dalam kajian tidak ditemukan dampak negatif dari penjualan bir di minimarket, maka pemerintah perlu merevisi regulasi tersebut.

"Kita minta aturan ini bisa dikaji ulang 6 bulan oleh lembaga independen setelah penerapan dilakukan 16 April 2015. Saya khawatirkan justru dengan adanya kebijakan ini timbul pasar gelap dan ini bukan salah kami," sebutnya.

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Tekan 'Kebocoran' Distribusi BBM, Pertamina Target Hemat Rp 1,3 T/Tahun

Jakarta -PT Pertamina menargetkan tingkat losses dalam proses pasokan bahan bakar minyak (BBM) turun menjadi 0,2% dari semula 0,29%. Dari penurunan tingkat losses tersebut, diharapkan terjadi efisiensi sekitar US$100 juta dalam setahun atau sekitar Rp 1,3 triliun dengan kurs Rp 13.000.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, tingkat losses yang sebelumnya terjadi sebenarnya masih memenuhi standard tolerasi losses, bahkan sudah lebih baik dibandingkan dengan standard tolerasi losses yang berlaku secara global, yaitu 0,5%. Namun, perusahaan terus berkomitmen untuk menekan tingkat losses tersebut, sehingga operasi pasokan BBM menjadi lebih efisien.

"Penurunan tingkat losses dalam proses pasokan BBM menjadi komitmen Pertamina sehingga dapat mendatangkan efisiensi bagi perusahaan. Situasi industri migas dunia yang sedang turbulence saat ini, merupakan momentum yang tepat untuk lebih kuat berupaya menekan losses," terang Wianda dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2015).

Dia menuturkan, dalam dua bulan pertama tahun 2015 tingkat supply losses menunjukkan tren positif, di mana losses telah dapat ditekan pada level 0,2%. Tingkat losses tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode November-Desember 2014 yang masih mencapai level sekitar 0,27%-0,28%.

"Pada Januari, tingkat losses mulai turun ke 0,23% dan bulan selanjutnya menyentuh angka target 0,2%. Kami akan terus menekan tingkat losses tersebut atau mempertahankan level terbaik itu sehingga target supply losses 0,2% sampai akhir tahun dapat dicapai. Apabila itu terjadi, dalam perhitungan kami setidaknya efisiensi yang dapat diperoleh dari upaya itu dapat mencapai US$100 juta,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, kata Wianda, Pertamina melakukan berbagai langkah-langkah di antaranya penggunaan teknologi untuk mencegah deviasi dalam proses pengangkutan, seperti:

1. Penggunaan autoschedulling shipment mobil tanki,


2. Memasang GPS tracking pada mobil tanki,


3. Pencegahan deviasi perhitungan dengan melakukan revitalisasi ATG (automatic tank gauging),


4. Menerapkan metering system pada terminal penyaluran, backloading, dan terminal untuk pipanisasi,


5. Pembuatan aplikasi-aplikasi yang dapat menjamin keakuratan perhitungan kargo.

Losses dalam pendistribusian BBM memang wajar terjadi, penyebabnya banyak, mulai dari faktor alam akibat perubahan suhu dan tekanan pada BBM, faktor teknis karena peralatan dan teknologinya sudah lama, atau bisa karena faktor manusia. (rrd/wij)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

KRL Jakarta Kota-Tanjung Priok Segera Beroperasi, ke Ancol Makin Cepat Sampai

Jakarta -Jalur kereta rel listrik (KRL) Tanjung Priok-Stasiun Kota sepanjang 8,086 kilometer (km) kembali akan diaktifkan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Bila sudah beroperasi masyarakat yang ingin rekreasi misalnya ke Ancol jauh lebih cepat sampai.

Kepala Humas Daops I PT KAI Bambang Prayitno mengungkapkan, aktivasi jalur tersebut dilakukan untuk menekan tingkat kemacetan jalan yang kerap terjadi di sepanjang jalur Tanjung Priok-Jakarta Kota.

"Sasaran yang ingin dicapai dari program aktivasi ini adalah mencari solusi sekali menekan kemacetan jalan," katanya kepada detikFinance, Sabtu (11/4/2015).

Bambang memastikan, dengan menggunakan layanan KRL, waktu tempuh Tanjung Priok-Stasiun Kota jauh lebih cepat dibandingkan menaiki transportasi angkutan umum lainnya. Selain itu dengan KRL, jumlah penumpang yang diangkut juga jauh lebih banyak.

"Estimasi waktu tempuh lebih cepat dibandingkan menggunakan kendaraan lain. Intinya kita giring masyarakat menggunakan angkutan massal KRL. Misalnya mau ke Ancol, biasanya di wilayah Ancol itu macet," tuturnya.

Hal itu yang menjadi alasan kuat PT KAI kembali akan mengaktifkan jalur tersebut. Rute Jakarta Kota-Tanjung Priok berjarak sekitar 8,086 km akan berhenti di empat stasiun yang berada pada jalur ini, yaitu Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Kampung Bandan Atas, Stasiun Ancol, dan Stasiun Tanjung Priok.

"PT KAI adalah BUMN dan bagian dari pemerintah juga. Sebagai operator harus mengkedepankan tetap mengangkut penumpang dan memberikan angkutan yang cepat serta efisien kepada masyarakat," katanya.

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Ini Daerah di Indonesia yang Paling Banyak Cadangan Emas

Jakarta -Emas merupakan salah satu mineral yang bernilai tinggi, Indonesia sendiri memproduksi sekitar 70 ton per tahun. Di mana saja daerah yang memiliki cadangan emas paling banyak di Indonesia?

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Surono mengatakan, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi cadangan emas, namun hanya beberapa daerah yang memiliki cadangan emas cukup besar.

"Paling besar cadangan emasnya ada di Papua, salah satu yang menambang emas di sana adalah PT Freeport Indonesia, cadangannya mencapai 700 ton bijih Au," kata Surono kepada detikFinance, Sabtu (11/4/2015).

Surono menambahkan, daerah lain yang memiliki cadangan emas paling banyak, ada di Sumbawa, Pongkor Jawa Barat, Batangtoru Tapanuli Selatan, dan Halmehera.

"Di Sumbawa tempat Newmont Nusa Tenggara beroperasi di sana cadangannya mencapai 32 juta ton bijih, Pongkor cadangannya 6 juta ton bijih Au, Batangtoru 5,7 juta ton bijih Au, Halmahera 1 juta ton bijih Au," ungkap Surono.

Ia menambahkan, potensi emas di Indonesia memang hanya dalam bentuk bijih, jarang sekali ditemukan emas dalam bentuk batu atau bongkahan.

"Jadi penambangan emas di Indonesia ini harus menggali cukup banyak, kemudian bijih-bijih emas dilebur jadi satu, jarang ditemukan dalam bentuk batu atau bongkahan seperti di Afrika. Karena di Indonesia aktivitas vulkanologinya masih muda," tutup Surono.

(rrd/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

KRL Tanjung Priok-Stasiun Kota Akan Segera Beroperasi

Jakarta -PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera akan mengaktifkan kembali jalur kereta rel listrik (KRL) Tanjung Priok-Stasiun Kota. Aktivasi jalur rel peninggalan zaman Belanda itu tinggal menunggu waktu dari kesiapan sarana dan prasarana pendukung.

"Rencana awalnya memang tanggal 1 April 2015 lalu, namun saat ini masih proses finalisasi di sarana dan prasarana," ungkap Kepala Humas Daops I PT KAI Bambang Prayitno, kepada detikFinance, Sabtu (11/4/2015).

Bambang mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pengecekan dari persiapan akhir aktifasi jalur itu. Seperti kesiapan listrik aliran atas (LAA), persinyalan hingga penutupan pintu perlintasan liar. Cara ini dilakukan antara PT KAI bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kondisi saat ini, satuan kerja (Satker) Kemenhub masih kerjakan normalisasi LAA-nya dan kondisi persinyalan untuk blok Tanjung Priok-Jakarta Kota belum dikerjakan satker," imbuhnya.

Selain itu Bambang mengakui, salah satu permasalahan lain yang dihadapi dalam persiapan pengoperasian jalur Jakarta Kota-Tanjung Priok adalah adanya longsoran tanah di beberapa titik di jalur yang membentang sepanjang 8,086 kilo meter (km).

"Kendala di lapangan masih ada seperti trek masih ada yang longsor, tetapi sudah diperbaiki oleh satuan kerja Kemenhub," katanya.

Menurut Bambang, rute Jakarta Kota-Tanjung Priok berjarak sekitar 8,086 km. Ada empat stasiun yang berada pada jalur ini, masing-masing Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Kampung Bandan Atas, Stasiun Ancol, dan Stasiun Tanjung Priok.

"Nantinya akan dilewati 4 stasiun yaitu Jakarta Kota, Stasiun Kampung Bandan Atas, Stasiun Ancol, dan Stasiun Tanjung Priok," jelasnya.

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Sumbang APBN Rp 1 Triliun/Tahun, BPH Migas: Kok Malah Mau Dibubarin?

Jakarta -Pemerintah berencana meninjau kembali keberadaan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), salah satu tujuannya untuk merampingkan proses perizinan industri di sektor minyak dan gas (migas) di tanah air. Namun hal ini dipertanyakan, pasalnya lembaga ini menyumbang Rp 1 triliun tiap tahun ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"BPH Migas itu menyumbang ke APBN yang berasal dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dari iuran badan usaha dibisnis migas dalam negeri. Nilainya Rp 1 triliun per tahun," ujar Wakil Ketua Komite BPH Migas, Fanshurullah Asa kepada detikFinance, Sabtu (11/4/2015).

Fanshurullah mengungkapkan, bahkan dari Rp 1 triliun tersebut, yang digunakan BPH Migas kembali untuk melakukan pengawasan badan usaha di sektor hilir migas hanya Rp 300 miliar.

"Artinya sisanya murni masuk ke APBN, yang oleh pemerintah digunakan untuk macam-macam, mulai bangun infrastruktur non migas, sekolah dan banyak lagi," ucapnya.

Ia mengakui, saat ini berkembang wacana ingin mengurangi fungsi BPH Migas bahkan bakal dibubarkan. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah memastikan, tidak ada rencana pembubaran tersebut.

"Kita tadi malam audiensi ke Pak JK. Kita lapor kinerja BPH Migas selama ini apa saja. Sampai kita juga sampaikan ada wacana tentang pembubaran dan pengkibirian BPH Migas. Jawaban Pak JK, sampai saat ini wacana tersebut belum pernah dibahas sama sekali di Sidang Kabinet," ungkap Fanshurullah.

Lulusan Peserta Terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 44 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini menegaskan, keberadaan BPH Migas sangat diperlukan bagi Indonesia, untuk memperkuat hilirisasi migas nasional agar terus berkembang.Next

(rrd/wij)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Ubah Persepsi Jasa Keuangan Sulit dan Mahal, OJK Edukasi Masyarakat Aceh

Banda Aceh -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelar kegiatan edukasi keuangan, melalui acara Pasar Keuangan Rakyat dan Traning of Trainers (TOT) di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Sigli. Tujuannya memberikan edukasi ke masyarakat mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan di sektor jasa keuangan, termasuk memperkenalkan Layanan Keuangan Mikro.

Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Sri Rahayu Widodo dalam sambutannya, mengharapkan Pasar Keuangan Rakyat yang dilaksanakan bersama industri jasa keuangan ini bisa mengubah persepsi masyarakat, tentang sulit dan mahalnya memanfaatkan sektor jasa keuangan.

"Pasar Keuangan Rakyat ini diharapkan bisa menunjukkan pada masyarakat, bahwa produk dan layanan sektor jasa keuangan saat ini mudah dan murah, serta bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Sri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/4/2015).

Dalam penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat ini, 34 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) ikut berpartisipasi antara lain dari Perbankan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Asosiasi di sektor jasa keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga beberapa UMKM binaan lembaga jasa keuangan. Kendaraan edukasi keuangan OJK yang bernama SIMOLEK juga berpartisipasi memberikan informasi mengenai sektor jasa keuangan, produk dan layanannya.

Bersamaan dengan kegiatan ini, OJK juga menggelar pelatihan untuk pengajar (ToT) di Aula Kabupaten Pidie dengan memberikan edukasi keuangan untuk perangkat desa dan tokoh masyarakat, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pidie. Kegiatan ToT tersebut diikuti oleh 50 orang yang berasal dari perangkat desa, guru, dosen, pemuka agama dan pelaku usaha UMKM.

Layanan Keuangan Mikro yang gencar didorong OJK ini sejalan dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, khususnya Pilar Ketiga yaitu Pengembangan Produk dan Layanan Jasa Keuangan.

Layanan Keuangan Mikro adalah, layanan terpadu yang menyediakan produk dan jasa keuangan mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah (low income) dengan proses yang sederhana dan cepat, akses yang mudah, dan harga yang terjangkau.Next

(rrd/wij)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Punya Infrastruktur Lengkap, Pertamina Siap Jadi Agregator Gas Nasional

Jakarta -Pemerintah dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (migas), berencana membentuk atau menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agregator gas nasional. PT Pertamina (Persero) menyatakan siap mengemban tugas sebagai penyangga gas nasional.

"Pertamina punya kemampuan trading liquefied natural gas (LNG) sebagai sumber energi sejak 1977, sebagai realisasi mendapatkan gas baik dari domestik maupun internasional (multi source)," kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, kepada detikFinance, Sabtu (11/4/2015).

Wianda mengatakan, tidak hanya itu, Pertamina juga memiliki infrastruktur gas mulai dari terminal regasifikasi gas sampai pipa-pipa gas yang terhubung hingga ke rumah-rumah masyarakat. Apalagi pihaknya mampu menyelesaikan proyek pipa Arun-Belawan sepanjang 350 kilo meter (km) hanya dalam waktu 18 bulan.

"Pipa Arun-Belawan sudah mampu mensuplai gas bagi kebutuhan listrik PLN di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, kita sudah menyelesaikan Terminal Regasifikasi Arun untuk menerima sumber gas dari manapun, guna menambah daya listrik di Aceh sampai Sumatera Utara, yang sebelumnya pembangkit PLN menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Hal ini membuat PLN bisa hemat, negara bisa mengurangi beban subsidi listrik," ungkapnya.

Infrastruktur gas lainnya yang telah dibangun Pertamina, ungkap Wianda adalah, infrastruktur pipa transmisi gas sepanjang Pulau Jawa yakni dari Cilegon hingga offshore Jawa Timur), proyek ini dikerjakan secara simultan dengan rute pipa Semarang-Gresik sepanjang 270 km, Porong-Grati 60 km, serta berlanjut pemasangan pipa Cirebon-Semarang.

"Untuk Sumatera Utara, Belawan hingga ke kawasan industri Medan-Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sepanjang 160 km. Ditambah lagi 12.000 sambungan pipa gas rumah tangga berlokasi di Jambi, Sengkang, dan Prabumulih. Banyak lagi infrastruktur gas yang kami miliki. Sehingga kami siap bila pemerintah menunjuk Pertamina sebagai agregator gas nasional, yang akan memastikan pasokan gas bumi nasional aman dan tercukupi," tutup Wianda.

(rrd/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Ini Cara Pemerintah Dongkrak Ekspor Kopi ke AS

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mengupayakan penggenjotan nilai ekspor hingga 2019. Menteri Perdagangan Rachmat Gobel sendiri sudah mentargetkan ekspor Indonesia hingga 2019 naik 300%.

Salah satu komoditas unggulan ekspor adalah kopi. Khusus di Amerika Serikat (AS) tepatnya di Washington D.C, Atase Perdagangan RI menayangkan film "Aroma of Heaven" yang disutradarai oleh sineas muda Indonesia Budi Kurniawan. Film ini diputar di Pameran Kopi Amerika 10 April 2015.

Inovasi dan kreativitas ini dilakukan untuk mendongkrak perdagangan kopi Indonesia di Amerika. Hal ini diungkapkan Atase Perdagangan RI di Washington D.C, AS Ni Made Ayu Marthini. Pameran Kopi Amerika yang dikemas dalam pameran Specialty Coffee Association of America (SCAA) diselenggarakan di Seattle, Washington, D.C, AS pada 9-12 April 2015.

Menurut Made cara ini sengaja dilakukan, karena saat ini tren para roaster atau pemilik coffee shop di AS membeli kopi langsung dari para petani dengan berkunjung ke pertanian mereka.

"Kita ingin menunjukkan secara visual mengenai pertanian kopi, serta sejarah dan tradisi kopi Indonesia kepada para roaster atau buyer kopi di AS agar mereka tertarik membeli dan sekaligus berkunjung ke Indonesia," kata Made dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/04/2015).

Dengan memutar film ini, Made berharap masyarakat dan pengusaha Amerika makin suka berwisata ke Indonesia meningkatkan transaksi pembelian kopi dari Indonesia.

"Cara ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya melalui sektor pariwisata,

tetapi juga perdagangan," tambahnya.Next

(wij/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Proyek Rel Kereta di Sulteng Sedang Disiapkan

Palu -Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) punya rencana pembangunan infrastruktur. Selain membangun jalan bebas hambatan, Pemprov Sulteng juga berencana membangun akses Kereta Api (KA).

Gubernur Sulteng ‎Longki Donggala mengatakan rel kereta ini akan menjadi penghubung kota-kota di provinsi ini.

"Rencana pembangunan rel kereta Api Palu-Poso, Palu-Donggala ini akan menjadi prioritas utama untuk pembangunan kereta pertama di Sulteng," ujar Longki saat bertemu Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Palu, Jumat (10/4/2015).

Sayang, pihaknya belum bisa membeberkan lebih rinci soal proyek ini karena prosesnya masih terlalu awal dan belum sampai pembahasan detil soal rencana proyek.

Adapun proses yang tengah berlangsung terkait rencana ini adalah persiapan uji kelayakan (Feasibility Study/FS) sebagai langkah awal. "Sekarang sedang penyusunan FS," katanya.

Menurut Menhub Ignasius Jonan, ide ini sebenarnya telah masuk dalam perencanaan Kementerian Perhubungan. Namun untuk anggaran mesih harus menunggu hasil FS.

Jonan meminta pihak Pemda cukup memberikan dukungan dari kemudahan administrasi pembebasan lahan, izin lokasi hingga analisis dampak lingkungan (Amdal). Sementara itu, terkait proses berkenaan dengan teknis penyediaan kereta api akan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.

"FS biar nanti kami dukung dari Pemerintah. Butuh dukungan teknis bisa dari pusat, desain dan sebagainya serahkan ke kami biar hasilnya maksimal. Yang penting bapak bebaskan lahan jangan sulit, dan amdal serta izin‎ jangan lama," kata Jonan.

(dna/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Dukung Tol Laut Jokowi, Sulteng Bangun Jalan Tol Gratis 32 Km

Palu -Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan pembangunan Jalan Bebas Hambatan Non Tol yang menghubungkan Palu dengan Parigi sepanjang 32 km. Proyek ini membutuhkan dana sekitar Rp 5 triliun.

‎

Gubernur Sulawesi Tengah ‎Longki Djanggola‎ mengatakan, jalan ini akan menjadi jalan penghubung utama transportasi logistik antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III. Dengan kata lain menghubungkan alur transportasi laut dari ujung timur Pulau Sulawesi ke ujung baratnya.

"Jadi sejalan dengan tol lautnya Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo). Angkutan logistik yang bersandar di Pelabuhan Pantoloan di Barat dan pelabuhan yang di Parigi, sebelah timur Sulawesi," tutur dia usai bertemu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Jumat (10/4/2015).

Longki pun mengaku ide ini sudah disampaikan ke sejumlah pihak terkait yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan. Jalan ini akan berbentuk layaknya tol, namun dalam operasinya tidak dikenakan tarif alias gratis.

"Jadi semacam jalan tol yang digratiskan. Yang bisa masuk situ hanya kendaraan roda 4. Roda 2 bisa lewat jalan reguler," jelasnya.

Saat ini, lanjut Longki, sebenarnya sudah ada jalan yang menghubungkan 2 titik tersebut. Namun kondisinya kurang baik dan memakan waktu lebih lama.

"Jalannya memutar dan rawan longsor ketika hujan. Karena kondisi tanah di sekitarnya itu labil, jadi kalau hujan langsung longsor dan menutup jalan," sebut dia.

Elim Somba, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra Pemprov Sulteng, menjelaskan bahwa jalan ini nantinya akan berdiri di atas tiang-tiang pancang beton sehingga secara fisik akan memiliki bentuk seperti jalan tol atas laut di Bali atau jalan layang Kelok Sembilan di Padang.Next

(dna/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Adhi Karya Dapat Kontrak Baru Rp 2,5 Triliun di Akhir Maret

Jakarta -PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memperoleh kontrak proyek baru Rp 2,5 triliun dalam tiga bulan pertama 2015. Mayoritas proyek baru merupakan proyek swasta.

"Proyek ini mayoritas terbagi atas proyek lini bisnis kontruksi 89% sisanya lini bisnis lainnya," kata Corporate Secretary Adhi Karya Ki Syahgolang Permata usai RUPS di Kantor Pusat Adhi Karya, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2015).

Proyek baru tersebut didominasi oleh swasta senilai 56% sedangkan proyek sumber APBN/APBD sebesar 28% dan BUMN sebesar 16%.

Proyek besar yang berhasil diraih perseroan yakni Jalan Tol Balikpapan-Samarinda paket I seksi 3 senilai Rp 288,8 miliar, proyek Kawasan Industri Bintoro Sayung senilai Rp 100 miliar di Jawa Tengah, proyek pembangunan PTTU Banjarmasin Facility senilai Rp 86,8 miliar.

Pada RUPS kali ini merupakan kelanjutan dari RUPS tanggal 20 Maret 2015. Pada RUPS pertama, pemegang saham belum bersepakat mengenai perubahan Anggaran Dasar sehingga digelar RUPS fase II yang digelar hari ini. Hari ini, para pemegang saham telah bersepakat terkait perubahan Anggaran Dasar.

"Ini terkait peraturan Nomor 32 dan 33 dari OJK," ujarnya.

(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Ekonomi Indonesia Bagai Magnet Bagi Rusia

Jakarta -Aura Indonesia cukup menarik bagi pengusaha Rusia. Terbukti penyelenggaraan pertemuan Business Forum Indonesia-Rusia, yang berlangsung di kota Kazan, Rusia pada 9 April 2015 dipadati sekitar 200 peserta, yang terdiri dari kalangan pebisnis, pemerintah, dan stakeholders terkait lainnya dari Rusia.

Forum Bisnis ini diadakan sebagai bagian dari rangkaian pertemuan bilateral tahunan pejabat tinggi Indonesia dan Rusia yaitu Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-10 Indonesia-Rusia.

Dalam pertemuan Business Forum yang diadakan dalam rangka mempromosikan peningkatan kerjasama perekonomian dan perdagangan kedua negara ini, profil Indonesia yang unik dan menarik, memberikan daya tarik tersendiri bagi para investor dan pengusaha di Rusia.

Pertemuan forum bisnis ini menghadirkan 5 pembicara dari pihak Rusia dan Indonesia. Pembicara yang hadir dari pihak Rusia antara lain, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia, Denis Manturov; Presiden Tatarstan, Rustam Minnikhanov; Kepala Badan Pengembangan Investasi Tatarstan, T.I. Minullina; serta Kepala Dewan Bisnis Rusia-Indonesia, Mikhail Kouritsyin. Sementara itu, dari pihak Indonesia adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Indonesia, Sofyan Djalil.

Dalam pertemuan ini, para pembicara dari Rusia pada umumnya memberikan pandangan positif terhadap hubungan kerjasama bilateral Indonesia dan Rusia serta melihat potensi besar Indonesia dan menekankan keinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama Indonesia dan Rusia. Indonesia selama ini telah memiliki hubungan kerja sama strategis yang erat dengan Rusia.

"Indonesia merupakan salah satu mitra penting Rusia, tidak hanya di Asia Pasifik, tapi juga mitra Rusia di dunia. Kerja sama bilateral ekonomi dan perdagangan keduanya semakin maju dan berharap akan tercapai US$ 5 miliar pada tahun 2016," ujar Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia, Denis Manturov, dalam siaran pers, Jumat (10/4/2015).

Sofyan dalam paparannya mengharapkan agar Rusia menjadi mitra yang lebih kuat terutama di kawasan Asia Tenggara dan menyampaikan akan membuka iklim bisnis di Indonesia agar lebih menarik. Selain itu, Sofyan menyampaikan bahwa Indonesia telah membuka one stop service alias layanan satu pintu melalui Badan Koordinasi Penamanan Modal (BKPM), untuk memudahkan dalam melakukan investasi di Indonesia.Next

(ang/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Menhub Jonan: Bandara Palu Bagus Tapi Sepi

Palu -Menutup aksi blusukan di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan sempat berkeliling di Bandara Mutiara SIS Al Jufri. Bandara ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara di bawah Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

"Ini bandara sudah bagus, ini unit pelaksana teknis bandara, tapi kualitasnya nggak kalah lah sama yang Cengkareng (Soekarno-Hatta), interiornya juga bagus. Ini runway bagus, dipertahankan, untuk perencanaan penambahan panjang runway masih belum perlu karena ini masih sepi," kata Jonan usai berkeliling dan jelang lepas landas dari Bandara Mutiara SIS Al Jufri.

Jonan berharap pemerintah daerah melakukan terobosan agar wilayahnya menjadi daya tarik kunjungan. Sehingga arus penumpang di bandara ini bisa terus bertambah.

"Ini tugasnya Pak Gubernur dibuat ramai karena sayang bandara sudah bagus tapi masih sepi," kata Jonan sambil melihat ke arah Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang mendampingi.

Jonan berkeliling bandara kurang lebih 10 menit, mantan Direktur Utama PT KAI (Persero) ini sempat ke terminal keberangkatan, lalu ke bagian tengah bandara, termasuk ke kawasan komersial tempat berkumpulnya toko-toko. Ia juga sempat masuk ke ruang VIP. Selain itu, Jonan sempat mengecek ke landasan pacu dan mengecek kondisi garbarata.

Berdasarkan pantauan detikFinance, pesawat yang terparkir di Bandara Mutiara SIS Al Jufri tak banyak terlihat hanya pesawat Lion dan Garuda. Jumlah garbarata di bandara terlihat ada 3 unit.

Tak terlihat ada keramaian calon penumpang di lokasi check in penumpang. Selain itu, di area parkir pun tak terlihat banyak kendaraan roda dua dan roda empat di bandara yang luasnya 115 hektar ini.

(hen/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

PGN Siap Jadi Agregator Gas Nasional

Jakarta -BUMN migas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan sudah siap menjadi agregator atau badan penyangga gas nasional, yang bakal dirancang dalam amandemen UU Migas baru.

"Karena selama ini PGN sudah melakukan fungsi sebagai aggregator gas atau penyangga gas tersebut," kata Juru Bicara PGN Irwan Andri Atmanto, kepada detikFinance, Jumat (10/4/2015).

Irwan mengatakan, selama ini PGN mendapatkan gas yang bersumber dari berbagai pemasok dan dari berbagai lokasi lapangan gas. Pemasok gas PGN itu antara lain ConocoPhilips, Medco, Santos, dan Pertamina. Harga beli gas dari pemasok di hulu tersebut ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Harga beli gas dari hulu (dari para pemasok itu) berbeda-beda.

PGN kemudian memasukkan gas dari berbagai sumber yang berbeda, dan dengan harga beli yang berbeda tersebut dalam 'sebuah lumbung'. Dari 'lumbung' inilah, kemudian PGN menentukan harga kepada pelanggan PGN. Sehingga pelanggan PGN mendapatkan harga yang sama, meskipun mereka berada di wilayah yang berbeda. Di sinilah peran PGN sebagai badan penyangga gas itu sudah dilakukan.

Hal itu dilakukan, agar industri mendapatkan harga yang sama, sehingga daya saing industri sama di antara beda wilayah dari sisi sumber energinya. Karena itu, PGN merasa percaya diri menjadi badan penyangga gas.

Saat ini, PGN telah memiliki dan mengoperasikan pipa gas bumi lebih dari 6.100 kilometer (km). Ini adalah pipa gas bumi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang terpanjang dan terbesar di Indonesia.

Wilayah operasi PGN meliputi Sumatera, seperti Batam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Di Jawa Bagian Barat, ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selain itu juga di Jawa Timur. dan sejak tahun lalu mulai merambah Jawa Tengah. Next

(dnl/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Proyek Rel Kereta di Sulteng Sedang Disiapkan

Palu -Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) punya rencana pembangunan infrastruktur. Selain membangun jalan bebas hambatan, Pemprov Sulteng juga berencana membangun akses Kereta Api (KA).

Gubernur Sulteng ‎Longki Donggala mengatakan rel kereta ini akan menjadi penghubung kota-kota di provinsi ini.

"Rencana pembangunan rel kereta Api Palu-Poso, Palu-Donggala ini akan menjadi prioritas utama untuk pembangunan kereta pertama di Sulteng," ujar Longki saat bertemu Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Palu, Jumat (10/4/2015).

Sayang, pihaknya belum bisa membeberkan lebih rinci soal proyek ini karena prosesnya masih terlalu awal dan belum sampai pembahasan detil soal rencana proyek.

Adapun proses yang tengah berlangsung terkait rencana ini adalah persiapan uji kelayakan (Feasibility Study/FS) sebagai langkah awal. "Sekarang sedang penyusunan FS," katanya.

Menurut Menhub Ignasius Jonan, ide ini sebenarnya telah masuk dalam perencanaan Kementerian Perhubungan. Namun untuk anggaran mesih harus menunggu hasil FS.

Jonan meminta pihak Pemda cukup memberikan dukungan dari kemudahan administrasi pembebasan lahan, izin lokasi hingga analisis dampak lingkungan (Amdal). Sementara itu, terkait proses berkenaan dengan teknis penyediaan kereta api akan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.

"FS biar nanti kami dukung dari Pemerintah. Butuh dukungan teknis bisa dari pusat, desain dan sebagainya serahkan ke kami biar hasilnya maksimal. Yang penting bapak bebaskan lahan jangan sulit, dan amdal serta izin‎ jangan lama," kata Jonan.

(dna/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Dukung Tol Laut Jokowi, Sulteng Bangun Jalan Tol Gratis 32 Km

Palu -Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan pembangunan Jalan Bebas Hambatan Non Tol yang menghubungkan Palu dengan Parigi sepanjang 32 km. Proyek ini membutuhkan dana sekitar Rp 5 triliun.

‎

Gubernur Sulawesi Tengah ‎Longki Djanggola‎ mengatakan, jalan ini akan menjadi jalan penghubung utama transportasi logistik antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III. Dengan kata lain menghubungkan alur transportasi laut dari ujung timur Pulau Sulawesi ke ujung baratnya.

"Jadi sejalan dengan tol lautnya Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo). Angkutan logistik yang bersandar di Pelabuhan Pantoloan di Barat dan pelabuhan yang di Parigi, sebelah timur Sulawesi," tutur dia usai bertemu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Jumat (10/4/2015).

Longki pun mengaku ide ini sudah disampaikan ke sejumlah pihak terkait yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan. Jalan ini akan berbentuk layaknya tol, namun dalam operasinya tidak dikenakan tarif alias gratis.

"Jadi semacam jalan tol yang digratiskan. Yang bisa masuk situ hanya kendaraan roda 4. Roda 2 bisa lewat jalan reguler," jelasnya.

Saat ini, lanjut Longki, sebenarnya sudah ada jalan yang menghubungkan 2 titik tersebut. Namun kondisinya kurang baik dan memakan waktu lebih lama.

"Jalannya memutar dan rawan longsor ketika hujan. Karena kondisi tanah di sekitarnya itu labil, jadi kalau hujan langsung longsor dan menutup jalan," sebut dia.

Elim Somba, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra Pemprov Sulteng, menjelaskan bahwa jalan ini nantinya akan berdiri di atas tiang-tiang pancang beton sehingga secara fisik akan memiliki bentuk seperti jalan tol atas laut di Bali atau jalan layang Kelok Sembilan di Padang.Next

(dna/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Adhi Karya Dapat Kontrak Baru Rp 2,5 Triliun di Akhir Maret

Jakarta -PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memperoleh kontrak proyek baru Rp 2,5 triliun dalam tiga bulan pertama 2015. Mayoritas proyek baru merupakan proyek swasta.

"Proyek ini mayoritas terbagi atas proyek lini bisnis kontruksi 89% sisanya lini bisnis lainnya," kata Corporate Secretary Adhi Karya Ki Syahgolang Permata usai RUPS di Kantor Pusat Adhi Karya, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2015).

Proyek baru tersebut didominasi oleh swasta senilai 56% sedangkan proyek sumber APBN/APBD sebesar 28% dan BUMN sebesar 16%.

Proyek besar yang berhasil diraih perseroan yakni Jalan Tol Balikpapan-Samarinda paket I seksi 3 senilai Rp 288,8 miliar, proyek Kawasan Industri Bintoro Sayung senilai Rp 100 miliar di Jawa Tengah, proyek pembangunan PTTU Banjarmasin Facility senilai Rp 86,8 miliar.

Pada RUPS kali ini merupakan kelanjutan dari RUPS tanggal 20 Maret 2015. Pada RUPS pertama, pemegang saham belum bersepakat mengenai perubahan Anggaran Dasar sehingga digelar RUPS fase II yang digelar hari ini. Hari ini, para pemegang saham telah bersepakat terkait perubahan Anggaran Dasar.

"Ini terkait peraturan Nomor 32 dan 33 dari OJK," ujarnya.

(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Ekonomi Indonesia Bagai Magnet Bagi Rusia

Jakarta -Aura Indonesia cukup menarik bagi pengusaha Rusia. Terbukti penyelenggaraan pertemuan Business Forum Indonesia-Rusia, yang berlangsung di kota Kazan, Rusia pada 9 April 2015 dipadati sekitar 200 peserta, yang terdiri dari kalangan pebisnis, pemerintah, dan stakeholders terkait lainnya dari Rusia.

Forum Bisnis ini diadakan sebagai bagian dari rangkaian pertemuan bilateral tahunan pejabat tinggi Indonesia dan Rusia yaitu Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-10 Indonesia-Rusia.

Dalam pertemuan Business Forum yang diadakan dalam rangka mempromosikan peningkatan kerjasama perekonomian dan perdagangan kedua negara ini, profil Indonesia yang unik dan menarik, memberikan daya tarik tersendiri bagi para investor dan pengusaha di Rusia.

Pertemuan forum bisnis ini menghadirkan 5 pembicara dari pihak Rusia dan Indonesia. Pembicara yang hadir dari pihak Rusia antara lain, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia, Denis Manturov; Presiden Tatarstan, Rustam Minnikhanov; Kepala Badan Pengembangan Investasi Tatarstan, T.I. Minullina; serta Kepala Dewan Bisnis Rusia-Indonesia, Mikhail Kouritsyin. Sementara itu, dari pihak Indonesia adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Indonesia, Sofyan Djalil.

Dalam pertemuan ini, para pembicara dari Rusia pada umumnya memberikan pandangan positif terhadap hubungan kerjasama bilateral Indonesia dan Rusia serta melihat potensi besar Indonesia dan menekankan keinginan untuk lebih meningkatkan kerja sama Indonesia dan Rusia. Indonesia selama ini telah memiliki hubungan kerja sama strategis yang erat dengan Rusia.

"Indonesia merupakan salah satu mitra penting Rusia, tidak hanya di Asia Pasifik, tapi juga mitra Rusia di dunia. Kerja sama bilateral ekonomi dan perdagangan keduanya semakin maju dan berharap akan tercapai US$ 5 miliar pada tahun 2016," ujar Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia, Denis Manturov, dalam siaran pers, Jumat (10/4/2015).

Sofyan dalam paparannya mengharapkan agar Rusia menjadi mitra yang lebih kuat terutama di kawasan Asia Tenggara dan menyampaikan akan membuka iklim bisnis di Indonesia agar lebih menarik. Selain itu, Sofyan menyampaikan bahwa Indonesia telah membuka one stop service alias layanan satu pintu melalui Badan Koordinasi Penamanan Modal (BKPM), untuk memudahkan dalam melakukan investasi di Indonesia.Next

(ang/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Menhub Jonan: Bandara Palu Bagus Tapi Sepi

Palu -Menutup aksi blusukan di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan sempat berkeliling di Bandara Mutiara SIS Al Jufri. Bandara ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara di bawah Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

"Ini bandara sudah bagus, ini unit pelaksana teknis bandara, tapi kualitasnya nggak kalah lah sama yang Cengkareng (Soekarno-Hatta), interiornya juga bagus. Ini runway bagus, dipertahankan, untuk perencanaan penambahan panjang runway masih belum perlu karena ini masih sepi," kata Jonan usai berkeliling dan jelang lepas landas dari Bandara Mutiara SIS Al Jufri.

Jonan berharap pemerintah daerah melakukan terobosan agar wilayahnya menjadi daya tarik kunjungan. Sehingga arus penumpang di bandara ini bisa terus bertambah.

"Ini tugasnya Pak Gubernur dibuat ramai karena sayang bandara sudah bagus tapi masih sepi," kata Jonan sambil melihat ke arah Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang mendampingi.

Jonan berkeliling bandara kurang lebih 10 menit, mantan Direktur Utama PT KAI (Persero) ini sempat ke terminal keberangkatan, lalu ke bagian tengah bandara, termasuk ke kawasan komersial tempat berkumpulnya toko-toko. Ia juga sempat masuk ke ruang VIP. Selain itu, Jonan sempat mengecek ke landasan pacu dan mengecek kondisi garbarata.

Berdasarkan pantauan detikFinance, pesawat yang terparkir di Bandara Mutiara SIS Al Jufri tak banyak terlihat hanya pesawat Lion dan Garuda. Jumlah garbarata di bandara terlihat ada 3 unit.

Tak terlihat ada keramaian calon penumpang di lokasi check in penumpang. Selain itu, di area parkir pun tak terlihat banyak kendaraan roda dua dan roda empat di bandara yang luasnya 115 hektar ini.

(hen/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

PGN Siap Jadi Agregator Gas Nasional

Jakarta -BUMN migas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyatakan sudah siap menjadi agregator atau badan penyangga gas nasional, yang bakal dirancang dalam amandemen UU Migas baru.

"Karena selama ini PGN sudah melakukan fungsi sebagai aggregator gas atau penyangga gas tersebut," kata Juru Bicara PGN Irwan Andri Atmanto, kepada detikFinance, Jumat (10/4/2015).

Irwan mengatakan, selama ini PGN mendapatkan gas yang bersumber dari berbagai pemasok dan dari berbagai lokasi lapangan gas. Pemasok gas PGN itu antara lain ConocoPhilips, Medco, Santos, dan Pertamina. Harga beli gas dari pemasok di hulu tersebut ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Harga beli gas dari hulu (dari para pemasok itu) berbeda-beda.

PGN kemudian memasukkan gas dari berbagai sumber yang berbeda, dan dengan harga beli yang berbeda tersebut dalam 'sebuah lumbung'. Dari 'lumbung' inilah, kemudian PGN menentukan harga kepada pelanggan PGN. Sehingga pelanggan PGN mendapatkan harga yang sama, meskipun mereka berada di wilayah yang berbeda. Di sinilah peran PGN sebagai badan penyangga gas itu sudah dilakukan.

Hal itu dilakukan, agar industri mendapatkan harga yang sama, sehingga daya saing industri sama di antara beda wilayah dari sisi sumber energinya. Karena itu, PGN merasa percaya diri menjadi badan penyangga gas.

Saat ini, PGN telah memiliki dan mengoperasikan pipa gas bumi lebih dari 6.100 kilometer (km). Ini adalah pipa gas bumi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang terpanjang dan terbesar di Indonesia.

Wilayah operasi PGN meliputi Sumatera, seperti Batam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Di Jawa Bagian Barat, ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selain itu juga di Jawa Timur. dan sejak tahun lalu mulai merambah Jawa Tengah. Next

(dnl/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Alasan BUMN Enggan Pakai 'Asuransi' Valas, Menteri Rini: Takut BPK

Jakarta -Fasilitas lindung nilai atau hedging atas pinjaman valuta asing (valas) tidak banyak dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, fasilitas ini bisa digunakan untuk mengurangi risiko jika terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Hedging adalah perjanjian yang mematok valas dalam besaran dan waktu tertentu. Klien membayar premi kepada penyedia hedging, layaknya asuransi.

Ketika BUMN membayar premi untuk hedging sementara rupiah tidak melemah, maka ada anggapan terjadi inefisiensi. Bahkan muncul kekhawatiran telah menyebabkan kerugian negara.

"Karena persoalannya di lindung nilai kalau pada suatu saat nanti waktunya jatuh tempo ternyata nilai tukar dolar di bawah nilai perjanjian, itu yang sering dipersoalkan. Mereka bilang takut, takut diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," kata Menteri BUMN Rini Soemarno di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Namun, Rini menegaskan kini BUMN tidak perlu cemas. Sebab sudah ada nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah, BI, dan BPK bahwa hedging tidak dianggap sebagai inefisiensi, apalagi kerugian negara.

"Tadi Pak Agus (Agus Martowardojo, Gubernur BI) mengatakan bahwa milestone waktu itu pertemuan dengan BPK bulan Juni 2014 yang kemudian kita setujui bahwa lindung nilai itu adalah bagian dari prudensial untuk keuangan. Sehingga BUMN kita sekarang mulai berani untuk lindung nilai," jelas dia.

Ke depan, Rini berharap semakin banyak BUMN yang menerapkan hedging. "Sekarang kita harapkan ke depan Pertamina juga, Krakatau Steel, atau Aneka Tambang didorong untuk melakukan lindung nilai," sebut dia.

Rini menambahkan, selain dengan dolar AS, diharapkan ada fasilitas hedging untuk mata uang yen Jepang dan renminbi China. Dua mata uang itu dinilai cukup banyak digunakan.

"Ke depannya yang disampaikan ke Pak Agus bahwa lindung nilai dengan yen karena banyak juga transaksi dengan yen dan ke depan juga dengan renminbi," imbuh dia.

(drk/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Menteri Rini Sebut Tidak Ada Lagi Penjualan BUMN Seperti Indosat

Jakarta -Rencana penjualan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menyita perhatian publik. Masyarakat seolah masih trauma dengan penjualan PT Indosat Tbk (ISAT) ke investor Singapura pada 2002 silam.

Kini kabar penjualan saham BUMN kembali berhembus. Muncul dari mulut Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato pelantikan pengurus Gerindra awal pekan ini.

Prabowo menyebut, ada empat BUMN akan diprivatisasi tahun ini dengan cara menjual saham pemerintah. Dengan tegas Prabowo meminta Koalisi Merah Putih (KMP) menolak penjualan saham ini.

Namun, Menteri BUMN Rini Soemarno sudah meluruskan tuduhan dari Prabowo tersebut. Privatisasi dilakukan kepada tiga BUMN dengan skema penerbitan saham baru, bukan penjualan.

Rini juga memastikan, tidak akan ada lagi BUMN yang dijual seperti yang pernah terjadi terhadap Indosat pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Enggak ada urusannya (penjualan saham). Itu (BUMN yang akan diprivatisasi) kan perusahaan publik dari dulu, kita meminta penyertaan modal dan rights issue itu menjaga supaya kepemilikan negara, tetap jumlah kepemilikannya, atau pun malah bertambah," ujar Rini di Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Tiga BUMN yang akan menerima modal dari pemerintah adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Ketiganya harus terbitkan saham baru.

Saham baru langsung dicaplok pemerintah memakai dana Rp 8,4 triliun yang sudah disiapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015. Waktu penerbitan saham baru dikembalikan ke masing-masing BUMN.

"Kita tunggu, semua kan punya konsultan keuangan karena itu BUMN kita jadwalkan, sehingga tidak sama," jelasnya.

(ang/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Sah! Tigor Siahaan Resmi Gantikan Arwin Rasyid Jadi Presdir CIMB Niaga

Jakarta -Pemegang saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menyetujui penunjukan Tigor M. Siahaan menjadi Presiden Direktur yang baru, menggantikan Arwin Rasyid yang mengundurkan diri.

Tigor sebelumnya merupakan pimpinan Citibank di Indonesia. Pria ini sudah bekerja di Citi sejak 1995 lalu.

Dalam keterangan resmi CIMB Niaga, Tigor telah direstui dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perseroan yang dilakukan hari ini.

Adapun masa jabatan Tigor M Siahaan akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud (Tanggal Efektif), sampai dengan penutupan RUPST yang keempat setelah Tanggal Efektif.

Susunan selengkapnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris CIMB Niaga setelah Tanggal Efektif adalah sebagai berikut:

Direksi

• Presiden Direktur: Tigor M Siahaan


• Wakil Presiden Direktur: Daniel James Rompas


• Wakil Presiden Direktur: Lo Nyen Khing


• Direktur, merangkap Direktur Kepatuhan: Lydia Wulan Tumbelaka


• Direktur: Wan Razly Abdullah


• Direktur: Rita Mas’Oen


• Direktur: Samir Gupta


• Direktur: Megawati Sutanto


• Direktur: Harjanto Tanuwidjaja


• Direktur: Vera Handajani


• Direktur: John Simon

Dewan Komisaris

• Presiden Komisaris: Dato’ Sri Nazir Razak


• Wakil Presiden Komisaris: Glenn Muhammad Surya Yusuf


• Komisaris, merangkap Komisaris Independen: Sri Hartina Urip Simeon


• Komisaris, merangkap Komisaris Independen: Roy Edu Tirtadji


• Komisaris, merangkap Komisaris Independen: Zulkifli M. Ali


• Komisaris, merangkap Komisaris Independen: Pri Notowidigdo


• Komisaris: David Richard Thomas


• Komisaris: Ahmad Zulqarnain Che Onn

RUPS juga menyetujui tidak adanya pembagian dividen atas laba bersih CIMB Niaga di 2014 lalu sebesar Rp 2,3 triliun. (dnl/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Merak-Banyuwangi Bakal Tersambung dengan Tol?

Jakarta -Konsep proyek Trans Jawa merupakan jaringan tol yang menghubungkan Cikampek (Jawa Barat) hingga Surabaya (Jawa Timur) sepanjang 615 km yang targetnya tuntas 2019. Ruas-ruas tol Trans Jawa yang kini masih banyak yang terputus, ruas-ruas ini akan terkoneksi dengan ruas-ruas tol non Trans Jawa.

Di sisi timur, khususnya di Jawa Timur, beberapa rencana tol baru sedang disiapkan pemerintah, namun kini masih tahap persiapaan pengadaan jalan tol. Sedangkan di sisi barat, akan tersambung tol baru ke sisi Merak, ada tambahan ruas baru agar sampai ke pelabuhan sepanjang 3 km.

Tol Trans Jawa juga akan terkoneksi dengan jaringan tol non Trans Jawa yang akan memotong tol ini di sisi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Selama ini tahapan pengusahaan pengadaan sebuah jalan tol mencakup beberapa tahap antara lain tahapan persiapan, pelelangan, pendanaan, perencanaan teknik, pengadaan tanah, konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Tahap persiapan mencakup pra studi kelayakan finansial, studi kelayakan, dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Berikut gambaran tentang rencana jaringan Tol Trans Jawa dan Non Trans Jawa. Bila keduanya terbangun maka sisi barat dan timur Jawa dari Merak hingga Banyuwangi akan tersambung dengan tol.

(hen/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Prabowo Sebut Ada Privatisasi BUMN, Menteri Rini: Siapa Bilang Mau Dijual?

Jakarta -Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyebut akan ada privatisasi empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Prabowo, privatisasi ini akan dilakukan dengan cara menjual saham milik pemerintah.

Maka dari itu, Prabowo, langsung meminta Koalisi Merah Putih (KMP) menolak rencana privatisasi ini. Menteri BUMN Rini Soemarno menyanggah pernyataan Prabowo tersebut.

"Siapa bilang mau dijual? Saya rasa ada salah pengertian, kemarin kita kan meminta penyertaan modal negara (PMN)," kata Rini di Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Menurut Prabowo, BUMN yang akan diprivatisasi adalah PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Rini juga mengoreksi omongan Prabowo ini. Menurut Rini, hanya tiga BUMN yang akan diprivatisasi, tapi bukan dijual sahamnya melainkan disuntik modal senilai Rp 8,4 triliun sesuai dengan restu dari DPR dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

Untuk bisa menerima suntikan modal dari pemerintah, tiga BUMN itu harus menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue.

"PMN itu kita lakukan dengan beberapa perusahaan, tapi ada 3 perusahaan yang sudah perusahaan publik, yaitu Antam, Waskita Karya, Adhi Karya. Jadi pada dasarnya 3 perusahaan itu," ujarnya.

Rini menambahkan, para BUMN ini disuntik modal supaya bisa tumbuh dengan pesat. Tambahan modal ini demi mendorong pembangunan infrastruktur.

"Perusahaan-perusahaan ini kan mau kita kembangkan, mau kita dorong. Untuk Antam ada hilirisasi, untuk Waskita Karya dan Adhi Karya untuk pembangunan infrastruktur, karena mereka sudah perusahaan publik kalau mau PMN itu harus melalui pasar modal dikeluarkan saham baru dan kemudian diambil oleh pemegang saham," jelasnya.

"Nah, penyertaan modal ini memastikan bahwa kepemilikan negara tidak akan berkurang malah kemungkinan besar bisa bertambah, itu dasarnya. Pikir saya, apa yang mau dijual? Enggak ada yang dijual," tegas Rini.

(ang/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Menteri Rini Omeli Bos BUMN yang Belum Lakukan 'Asuransi' Valas

Jakarta -Pemerintah mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menerapkan sistem lindung nilai atau hedging dalam utang luar negerinya. Hal tersebut untuk mengurangi risiko atas tingginya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Hedging adalah perjanjian yang mematok valas dalam besaran dan waktu tertentu. Klien membayar premi kepada penyedia hedging, layaknya asuransi.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, dirinya sudah sering kali meminta para direksi BUMN untuk menerapkan sistem hedging untuk pinjaman luar negeri mereka.

"Sejak awal saya marah-marah ke semua direksi BUMN, kenapa tidak di-hedge, tidak lindung nilai," tegasnya saat acara Penandatanganan Fasilitas Transaksi Lindung Nilai di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Rini menjelaskan, saat ini masih banyak BUMN yang belum melakukan lindung nilai atas utang valasnya. Ini tentu menimbulkan risiko pembengkakan pembayaran utang valas kala rupiah melemah.

"Tapi Alhamdulillah sekarang bisa lindung nilai dengan Mandiri, BNI, BRI. Terima kasih kepada perbankan yang sudah kasih fasilitas. Ke depan dalam financial prudential, lindung nilai bisa jadi tools terutama BUMN karena banyak pinjaman dalam valas. Mohon dukungan dari BI dan penegak hukum sehingga dapat hasil yang baik," terangnya.

(drk/hds)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»  

Disebut Prabowo Mau Privatisasi, Adhi Karya: Kita Tidak Jual Saham Pemerintah

Jakarta -Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyebut akan ada privatisasi empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Prabowo, privatisasi ini akan dilakukan dengan cara menjual saham milik pemerintah.

Maka dari itu, Prabowo, langsung meminta Koalisi Merah Putih (KMP) menolak rencana privatisasi ini. Satu dari empat BUMN yang disinggung Prabowo adalah PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Corporate Secretary Adhi Karya Ki Syahgolang Permata menjelaskan, Perseroan memang akan melakukan privatisasi, tapi skemanya bukan penjualan saham melainkan penerbitan saham baru.

Skema penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue ini dilakukan dalam rangka menerima suntikan modal dari pemerintah yang sudah disahkan oleh DPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

Dengan saham baru ini, kepemilikan pemerintah di Adhi Karya justru berpotensi bertambah. Pemerintah saat punya 51% saham di Adhi Karya, sisanya beredar di masyarakat.

"Jadi jangan ada miss konsepsi. Rights issue, kita enggak menjual kepemilikan saham pemerintah justru struktur modal pemerintah tetap 51%," ujar pria yang akrab disapa Kiki usai RUPS di Kantor Pusat Adhi Karya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2015).

Saat right issue, baik pemerintah dan publik diberi porsi yang sama untuk menambah kepemilikan modal di Adhi Karya. Pemerintah akan menyuntikkan dana Rp 1,4 triliun yang diperoleh dari Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Nanti publik juga setor dalam jumlah sama. Jadi kalau publik enggak setor maka kepemilikan saham pemerintah justru makin membesar dan saham publik berkurang atau terdilusi," ujarnya.

Emiten berkode ADHI ini menargetkan proses rights issue bisa berjalan pada semester I-2015. Saat ini, perseroan sedang mempersiapkan lembaga penunjang untuk rights issue sementara proses penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) berjalan oleh Kementerian BUMN.

"Ada underwriter, ada konsultan hukum. Itu bagian lembaga penunjang," tuturnya.

(feb/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

readmore »»