Langkah perusahaan pelat merah ini ditempuh karena prihatin melihat carut-marut sistem distribusi logistik naskah UAN tingkat SMA. Padahal Pos Indonesia mampu dan berpengalaman mendistribusikan logistik hingga daerah terpencil Indonesia.
"Dengan kejadian seperti ini, tolong dipercayakan ke Pos Indonesia. Kan Pos Indonesia milik negara juga. Ini keprihatinan saya sebagai Dirut," papar Direktur Utama Pos Indonesia, I Ketut Mardjana kepada detikFinance, Rabu (17/4/2013).
Andaikata, sejak awal penugasan ini, telah diberikan kepada Pos Indonesia, Ketut menjamin tidak akan terjadi peristiwa penundaan UAN tingkat SMA di 11 provinsi karena terlambatnya proses pengiriman soal-soal UAN dari pusat percetakan PT Ghalia Indonesia Printing di Bogor, Jawa Barat.
Kepercayaan diri Pos Indonesia ini, didukung oleh pengalaman Pos Indonesia yang sukses mendistribusikan logistik pemilu, peralatan E-KTP dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga pelosok negeri.
"Pos Indonesia juga punya jaringan hingga pelosok Indonesia dengan total 3.992 kantor dari Sabang sampai Merauke. Kantor kami sudah online dan bisa memonitor kiriman," tambahnya.
(feb/ang)
