Hal ini tentunya, bisa mengancam perusahaan atau pelaku usaha swasta seperti yang terjadi di industri pelabuhan.
"Saya berada di dalam dilema. Kalau BUMN digerakkan dengan tingkat antusiasme dan kerja keras serta efisiensi yang seperti dimulai saat ini, saya khawatir BUMN terlalu dominan dan terbentuklah konglomerasi BUMN," tutur Dahlan di kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (19/4/2013).
Namun, di sisi yang lain, sebagai Menteri BUMN, dirinya memiliki hak dan kewajiban membesarkan dan membentengi BUMN untuk mencapai pasar regional. Kini, BUMN di berbagai sektor sudah mampu bersaing dan berhasil mendapatkan proyek baik di luar negeri maupun dalam negeri.
"Mereka all out dan kondisi itu bisa mempersulit ruang gerak swasta," tambahnya.
Keberhasilan perusahaan BUMN hingga meluas saat ini sulit dibendung. Karena BUMN, memiliki kekuatan keuangan, kepercayaan, akses, sumber daya manusia (SDM). Sehingga BUMN mampu mengusai bisnis dari sektor hulu sampai ke hilir.
"Saya sangat memahami kalau ada keluhan dari perusahaan swasta yang mengatakan ruang geraknya terbatas. Sayangnya, saya Menteri BUMN dan kalau tidak memaksimalkan kapasitas BUMN, maka untuk apa saya menjadi Menteri BUMN," terangnya.
Atas kegalaunnya ini, Dahlan pun mengusulkan mengundang para akademisi, ahli ekonomi dan asosiasi usaha untuk merumuskan blue print atau konsep ekonomi Indonesia ke depan.
Hal ini menyangkut peran dan batasan BUMN dan swasta. Ia menambahkan, Indonesia tidak bisa seperti Singapura dan Malaysia yakni kekuatan BUMN sangat dominan begitu pula seperti Amerika Serikat yakni pengaruh pelaku usaha swasta sangat dominan.
"Saya prihatin kalau ini terlalu dominan dan mempersempit ruang gerak swasta. Sebagai menteri BUMN saya juga nggak rela BUMN ini dintervensi kalau diganggu yang sebabkan BUMN tidak berkembang. Saya akan ikut pemikiran terbaik. Tidak seperti Tiongkok, Korsel, Malaysia, Singapura dan Amerika," tegasnya.
(feb/ang)
