Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Pitoyo Subandrio mengatakan, salah satu langkah pemerintah untuk menangani terkikisnya danau tersebut ialah dengan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Danau pada tahun ini.
"Kami upayakan RPP Danau selesai akhir tahun ini," ungkap Pitoyo di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, di Jakarta, Kamis (18/4/2013).
Pitoyo mengatakan, RPP ini untuk menjaga danau-danau di Indonesia yang kondisinya kian kritis. Kegiatan pengelolaan danau yang akan diatur dalam RPP ini diantaranya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, pemberdayaan masyarakat dan sistem informasi.
"RPP Danau intinya mengatur soal ekosistem air hingga airnya bisa pasang dan surut secara alami. Karena danau tidak mengenal jalan aspal, kotoran, dan jembatan. Sekarang dengan berkembangnya jumlah manusia, danau di sekelilingnya sudah ada rumah, aspal, dan lainnya," papar Pitoyo.
RPP Danau ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Pembahasannya, lanjut Pitoyo, akan dilakukan antar Kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, dan Sekretaris Kabinet.
"Kami akan lakukan pertemuan antar kementerian lagi untuk membahas ini," jelasnya.
Ia menuturkan sebanyak 15 danau tersebut antara lain Danau Toba, Danau Kerinci, Danau Singkarak dan Danau Maninjau di Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa yaitu Danau Rawa Besar dan Danau Rawa Pening, di Pulau Bali adalah Danau Batur.
Di Pulau Sulawesi di antaranya Danau Tondano, Danau Limoto, Danau Poso/Tentena, Danau Tempe, dan Danau Matano. Sedangkan di Pulau Kalimantan yaitu Danau Sentarum dan Danau Semayang Melintang Jempang yang sejatinya tiga danau menjadi satu, terakhir Pulau Papua yaitu Danau Sentani.
(zul/hen)
