"Menjaga dalam arti governance, setiap Rp 1 dicairkan, oleh kementerian itu harus dipertanggung jawabkan baik administrasi maupun spending-nya," ungkapnya di Gedung Djuanda, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2013)
Menurutnya, selama ini tepat jika masih ada anggaran yang diblokir. Sebab sudah menjadi tugas sebagai Bendahara Negara agar tidak ada anggaran yang dicairkan secara tidak benar.
"Kemenkeu kantor ini tuh harus menjaga jangan kebobolan," sebutnya.
Setiap anggaran sudah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres). Artinya, KL hanya tinggal mencairkan anggaran dan menjalankan program yang sudah ada.
"Nah, kalau pencairan benar, spendingnya benar. Jadi itu kalau tidak sesuai kepres dan dipanya tidak bisa dicairkan ya dibintangi," jawabnya.
Sebagai Plt Menkeu, Hatta menuturkan akan lebih bersikap proaktif menuntut kepada KL yang anggarannya masih tertahan.
"Persoalannya jangan didiamkan lama, jadi kita harus jemput bola," tutupnya.
(ang/ang)
