Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis mengatakan, dirinya memuji selama Kementerian Keuangan dipegang oleh seorang Agus Martowardojo. Menurutnya Agus Marto adalah seorang yang berani dan berhasil menjaga sektor keuangan negara.
"Kayak Pak Agus gitu, yang bisa jaga fiskal dengan baik sekarang orang kecenderungannya jadi herder-nya fiskal sangat baik perlu orang tegas dan yang berani juga lawan DPR," tegas Emir.
Namun dengan kondisi Hatta yang menjadi Plt Menteri Keuangan, pembahasan soal harga BBM subsidi dan APBN bakal terhambat.
"Kita mau bahas BBM, APBN-P ini mau akhir-akhir pemerintahan, sedangkan tahun depan ada pemilu serius banget ini. Secepatnya Pak Hatta jadi Menkeu no problem tetapi jangan Plt saja tetapi definitif dan nggak masalah. Tinggal Pak Hatta mesti menyediakan waktu dan nggak ada alasan," katanya.
Karena itu, Emir meminta posisi Plt Menteri Keuangan Hatta Rajasa hanya berlangsung maksimal dua bulan. Sebab tugas seorang Menkeu terlalu berat untuk dijalani dengan rangkap jabatan.
"Kalau bisa yah jangan terlalu lama lah, jangan sampai lima bulan, 3 bulan, kalau bisa 1, 2 bulan nanti terserah presiden mau didefinitifkan atau nggak, atau yang baru masuk," ujar Agus.
Ia mengakui jabatan seorang menteri adalah hak preogratif presiden. Akan tetapi, juga perlu menjadi pertimbangan terkait kesehatan fiskal.
"Jabatan Menkeu berat bener, kalau dirangkap rangkap nggak terlalu sehat nanti. Kalau Pak Presiden mau yah hak dia, tapi nanti jadinya kayak apa kan presiden juga yang tanggung jawab," jelasnya.
Emir menyatakan, beberapa waktu kedepan akan ada pembahasan terkait APBN Perubahan 2013 dan APBN 2014. Menurutnya, Hatta akan diundang bukan sebagai Menko Perekonomian. Ia memastikan tidak akan ada keberatan dari pihak anggota dewan.
"Kalau kita mengundang Pak Hatta, artinya Pak Hatta jadi Menkeu di tempat kita. Kalau keberatan terus siapa, terus negara ini bagaimana," pungkasnya.
(dnl/dnl)
