"Kerugian Pertamina di bisnis elpiji tidak perlu terjadi kalau memang elpiji non subsidi konsumennya orang yang mampu. Tapi kondisinya terbalik sektor jasa, restoran dan mungkin industri kecil semuanya pakai gas elpiji yang disubsidi oleh Pertamina (elpiji 12 kilogram)," kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya ditemui di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/4/2013).
Dikatakan Hanun, contohnya kafe-kafe mewah di Jakarta seperti Kemang, semuanya pakai gas elpiji 12 kilogram yang masih disubsidi oleh Pertamina, karena harganya tidak naik-naik.
"Kalau mau contohnya, coba pergi ke Kemang di kafe-kafe itu pakai elpiji 12 kilo disubsidi Pertamina setengah harga, jual kopi secangkir Rp 50.000, jual steak Rp 300.000, masa yang begini mau disubsidi," tegasnya.
Ditambakan Hanung, sementara untuk orang yang tidak mampu, usaha UKM oleh pemerintah sudah disediakan elpiji 3 kg.
"Jadi kami sudah mengusulkan ke Pemerintah mau izin untuk bisa menyesuaikan harga, ini juga sudah menjadi temuan BPK, bahwa Pertamina merugi sekian triliun (RP 5 triliun per tahun) untuk sesuatu yang tidak perlu disubsidi," ucapnya.
"BPK sudah menyarankan pemerintah perlu mengambil langkah rill untuk mengurangi subsidi," tandasnya.
(rrd/dnl)
