"Itu biar menteri yang baru saja tangani," ungkapnya usai Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan RI di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2013
Hatta mengaku jabatannya hanya berlaku sementara. Sehingga, tidak akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam waktu dekat. "Seluruh kebijakan itu sudah ditetapkan. Semua rencana kerja sudah ditetapkan. Demikian juga dengan matriks," jelasnya.
Menurutnya, yang perlu dilakukan saat ini adalah implementasi dan percepatan program-program yang sudah ditetapkan. "Just do it dan percepat. Kita akan melaksanakan dan hanya melanjutkan berbagai macam kebijakan," tutupnya.
Sebelumnya waktu itu Menteri Keuangan Agus Martowardojo sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Ia termasuk satu-satunya menteri yang menolak feasibility study (FS) dikerjakan oleh swasta dalam hal ini pemrakarsa JSS. Agus ngotot agar studi JSS dilakukan pemerintah melalui APBN, setelah itu ditender oleh swasta.
Dalam perkembanganya usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.
Masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS. Sejak Juli lalu sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah hampir satu tahun belum ada hasil.
Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 Km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.
(hen/hen)
