Wakil Ketua Umum Kadin bidang Fiskal, Moneter, dan Kebijakan Publik, Haryadi Sukamdani, mengatakan, mekanisme yang diambil pemerintah dan menimbulkan adanya disparitas harga tidak memuaskan pengusaha. Pengusaha mengusulkan, harga BBM ini sejatinya satu harga saja, dan dananya bisa dialihkan untuk infrastruktur.
"Ini yang kita pertimbangkan, karena mestinya dicabut saja semuanya dan dananya dialihkan kepada pembangunan infrastruktur, kenapa mesti dua harga karena menyulitkan pengawasan," katanya di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (17/04/2013).
Dia menyebut, jika opsi ini tetap diambil, pengawasan akan sulit dilakukan. Tidak menutup kemungkinan akan ada penyelundupan dan penyelewengan BBM tersebut.
"Dan saya kira, ya momentumnya tidak segera melakukan penyesuain, momentumnya akan hilang. Nantinya akan ada penyeludupan, dan penyimpangan dari sisi subsidi itu," katanya.
Kadin berpegang teguh dengan usulannya agar subsidi BBM ini dicabut dan dana penghematannya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemerataan daerah-daerah di seluruh Indonesia.
"Kalau pembangunan merata maka perekonomian bisa lebih baik, makanya kita selalu mendorong agar pencabutan subsidi BBM bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan digunakan untuk mendukung pembangunan daerah," tegasnya.
(zul/ang)
