"Setelah ini tim saya berdasarkan petunjuk menko dan menteri lain menyusun strategi berunding berangkat ke Jepang," kata Hidayat di kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2013).
Selama ini, menurutnya perundingan secara informal sudah dilakukan setiap bulannya di beberapa waktu terakhir. "Sebenarnya perundingan informal itu dengan mereka sebulan sekali ada. Jepang seperti Indonesia senangnya berunding informal jadi pas formal sudah cocok," jawabnya.
Hidayat mengatakan kendala masih tetap ada, seperti nilai aset yang berbeda antara pemerintah dengan pihak Jepang. Yaitu masalah nilai buku BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) beda dengan Jepang, karena Jepang memegang pada nilai buku revaluasi 1998, Indonesia berpegang pada sebelum revaluasi.
"Kalau kita takeover, selisihnya berapa dari nilai buku masing-masing. itu selisihnya masih US$ 140 juta. Kita sedang mau menegosiasikan supaya seperti nilai kita," ujarnya.
Hidayat masih optimistis Inalum dapat diambil alih oleh Indonesia pada 31 Oktober mendatang senilai Rp 7 triliun dengan menggunakan APBN.
"Kita masih tetap minta APBN Rp 7 triliun, dan memutuskan menjadi BUMN baru, kemungkinan menjadi bumn sendiri di bawah kementerian BUMN, diwacanakan seperti itu.
Kemungkinan Inalum jadi BUMN karena sahamnya 100%, atau diambil alih BUMN," tutupnya.
Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.
Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham PT Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.
Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan PT Inalum berakhir Oktober 2013. Untuk mengambil alih perusahaan aluminium tersebut, pemerintah menyiapkan dana US$ 723 juta atau Rp 7 triliun.
(hen/hen)
