"Kalau memang harus dinaikkan demi mengurangi subsidi, itu tidak masalah. Kita harus mendukung pemerintah. Tapi kami minta, ini harus disertai dengan kebijakan lain yang melindungi industri dalam negri," kata Rachmat Gobel, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur, ketika ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Perlindungan ini, lanjut Rachmat, adalah kompensasi karena kenaikan tarif listrik pasti meningkatkan biaya produksi. "Kenaikan tarif listrik otomatis akan memberikan dampak pada biaya, ongkos produksi pasti naik," tuturnya.
Rachmat ingin kompensasi tersebut berbentuk penyediaan iklim usaha yang lebih kondusif agar tercipta persaingan sehat. Hal-hal yang berpotensi merusak pasar seperti membanjirnya produk impor ilegal harus bisa ditekan, bahkan dihilangkan.
"Misalnya mengatasi impor ilegal. Kalau impor ilegal meningkat, harga barang impor murah, sementara harga barang dalam negeri naik. Itu kan bisa mematikan industri dalam negeri," tegas Rachmat, yang saat ini juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Panasonic Gobel.
Rachmat juga ingin pemerintah lebih intensif dalam mengembangkan energi baru agar tidak tergantung pada bahan bakar fosil dalam penyediaan listrik. "Kita juga berharap supaya pemerintah semakin menyadarkan masyarakat tentang pentingnya EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) untuk menggantikan energi dari fosil. Pemerintah juga perlu mengeluarkan peraturan untuk memproduksi barang-barang hemat energi. Kalau cuma menggalakkan hemat energi tapi tanpa ditunjang sama alat-alatnya, ya untuk apa," paparnya.
(hds/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
