Capres Jokowi berjanji mengedepankan pengawasan ketat dalam memberantas mafia pertambangan, termasuk pertambangan liar.
"Saya kira jelas, audit pengawasan lapangan harus diperkuat. Kita hormat di situ. Illegal mining (tambang ilegal) harus disetop, karena kalau disetop penerimaan negara bisa lebih besar," katanya dalam konferensi pers Capres Jokowi usai dialog dengan Kadin di gedung Jakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2014).
Selain pengawasan di lapangan, Jokowi akan memperketat izin pertambangan. Ia menegaskan pemberian izin harus sesuai aturan sehingga sumber daya alam Indonesia tidak terkuras tanpa hasil.
Jokowi juga sangat mendukung hilirisasi produk untuk semua komoditas termasuk pertambangan, sehingga nilai tambah bisa terjadi di dalam negeri.
"Konstitusi kita itu jelas bahwa kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Kuncinya ada di di situ," katanya.
Mantan Wali Kota Solo ini juga menegaskan, pemerintah juga harus menghormati kontrak yang sudah ditandatangani dengan investor. Namun asalkan kontrak tersebut sejalan dengan kepentingan nasional yang utama.
"Intinya bahwa kita harus pegang kepada konstitusi kita, bahwa kekayaan alam, harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," katanya.
(hen/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
