Hal tersebut diungkapkan Jokowi menanggapi pertanyaan dari calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, yang menanyakan apa yang akan dilakukan Jokowi jika ada kontrak karya jangka panjang yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Apakah akan dilanjutkan, atau ada peluang renegosiasi?
"Kalau kontraknya sudah kita buka, ada peluang untuk merenegosiasi, saya kira akan segera kita lakukan itu. Kalau tidak bisa, ada klausul di situ tidak bisa, kita harus hormati," kata Jokowi di acara debat capres di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Minggu (15/6/2014).
Jokowi menambahkan, kontrak karya tersebut bisa saja diambil alih oleh negara melalui BUMN. Dengan catatan ada kemampuan dari BUMN.
"Kalau menguntungkan tentu akan kita ambil. Apakah yang akan ambil itu BUMN, atau kerjasama," tuturnya.
Yang terpenting menurut Jokowi adalah awal sebelum melakukan kontrak karya. Sebelum memulai kontrak, harus dilakukan perhitungan secara detil agar nantinya kecil kemungkinan kontrak tersebut akan merugikan Indonesia.
"Yang penting setiap kontrak di depan harus diperkirakan secara detil, jangan sampai dirugikan. Yang namanya royalti, minerba harus jangan merugikan negara dan rakyat. Kontrak yang akan habis tetap harus dihitung mulai dari sekarang, apakah diambil, dikerjasamakan, dibeli oleh BUMN," paparnya.
(zul/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
