"Dulu yang dicanangkan Pak SBY 8-9 juta hektar, realisasi tidak sampai 100 ribu hektar karena mencari lahan sulit," ungkap Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) Arif Satria, saat berdiskusi di rumah makan kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/6/2014).
Menurut Arif, salah satu kesulitan mencari lahan pertanian baru di Indonesia adalah, karena tidak terjalinnya suatu hubungan yang kuat antara Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Sehingga diperlukan pemimpin yang bisa melakukan aksi nyata menyelesaikan masalah defisit lahan pertanian.
"Karena lahan di Indonesia itu yang kuasai adalah BPN untuk non hutan, sedangkan hutan ada di Kemenhut. Komunikasi keduanya tidak terlalu harmonis. Sehingga yang kita perlukan ada presiden yang bisa menggerakan yang punya leadership untuk menyelesaikan masalah ini," imbuhnya.
Kesulitan lainnya yang dihadapi pemerintah terkait masalah lahan pertanian adalah, sulitnya proses pembebesan lahan. Maka dari itu, Arif memberi kritik pernyataan salah satu calon presiden yang mengklaim Indonesia mempunyai puluhan juta lahan potensial baru pertanian.
Dalam dialog calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), capres nomor urut 1 Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia mempunyai stok lahan yang bisa digunakan untuk lahan pertanian baru hingga mencapai 77 juta hektar. Lahan-lahan itu didapat dari hutan Indonesia yang mengalami degraded dan destroyed forest.
"Mencari lahan pertanian baru itu sulit bahkan satu juta saja hektar saja susah apalagi 77 juta juta. Kemudian ongkosnya kalau lahan itu dari hutan mahal sekali dijadikan lahan pertanian per hektar bisa mencapai Rp 40 juta," cetusnya.
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
