Presiden Baru Harus Punya Tim Penyuluh Energi Sebelum Naikkan Harga BBM

Jakarta -Presiden yang baru akan dihadapkan besarnya subsidi BBM yang tahun ini mencapai Rp 400 triliun lebih, tentunya untuk menguranginya hanya dengan menaikkan harga BBM. Namun sebelum itu dilakukan presiden harus membentuk tim khusus penyuluh energi.

Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengungkapkan, akan sangat sulit saat ini melepaskan diri dari impor BBM, jalan keluarnya dengan menaikkan harga BBM.


"Untuk menguranginya pemerintah harus menaikkan harga BBM subsidi, karena saat ini subsidi BBM kita sudah mencapai Rp 400 triliun, sangat membebani negara dan menghambat ekonomi kita," ucap Fanshurullah kepada detikFinance, Minggu (22/6/2014).


Ia mengungkapkan, agar masyarakat menerima dan mengerti keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi bahkan harus menghapusnya suatu saat nanti, perlu adanya penyuluh energi yang ditempatkan di setiap desa-desa.


"Ya kita butuh penyuluh energi, seperti yang pernah dilakukan adanya penyuluh dibidang pertanian," ucapnya.


Fanshurullah mengatakan, fungsi penyuluh energi menerangkan bahwa Indonesia bukan negara kaya minyak, bagaimana hemat energi, dan bagaimana caranya memproduksi energi sendiri tanpa bergantung pada BBM selama ini seperti gas elpiji, premium atau solar.


"Penyuluh energi ini bisa mengajarkan warga desa untuk produksi energi sendiri, kita banyak keragaman energi yang sesungguhnya bisa dibuat sendiri dengan mudah," katanya.Next


(rrd/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!