BBM Naik, Pemerintah Sebar Rp 6 Triliun ke 7.300 Desa

Jakarta - Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi, pemerintah menyebar dana Rp 6 triliun ke 7.300 desa/kelurahan yang rencananya untuk membangun infrastruktur desa. Dana ini di luar bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem).

"Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi PU (Kementerian Pekerjaan Umum) mendapatkan alokasi dana RP 6 triliun untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I)," ucap Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Eko Subekti, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (27/6/2013).


Dana Rp 6 triliun tersebut menurut Eko dibagi ke kurang lebih 7.300 desa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa. "Program P4I ini nantinya untuk membangun kurang lebih 7.300 desa," ujarnya.


Program P4I terdiri dari tiga jenis, yakni pembangunan infrastruktur sumber daya air, pembangunan infrastruktur permukiman, dan pembangunan sistem penyediaan air minum.


"Dari ketiga program tersebut untuk program sumber daya air mendapatkan alokasi sebesar Rp 2 triliun yang digunakan untuk pembangunan perlindungan pantai dengan alokasi dana sebesar Rp 299 miliar, penyediaan air baku di desa dengan dana Rp 899 miliar dan perbaikan irigasi kecil dengan dana Rp 810 miliar," ungkapnya.


Pembangunan infrastruktur desa ini memang tidak akan langsung dirasakan masyarakat seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang mendapat uang dari pemerintah Rp 150.000 per bulan selama 4 bulan.


"Manfaatnya pembangunan infrastruktur desa ini baru 2-3 tahun mendatang, seperti kemudahan mendapatkan air, kemudahan akses nelayan untuk keluar masuk dermaga, perbaikan jalan dan jembatan dan lain sebagainya," ujar Eko.


(rrd/dnl)