Menurut pejabat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), bagi Pertamina tidak ada alasan menunda pemasangan tersebut walaupun Peraturan BPH Migas pemasangan RFID belum resmi keluar dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Sampai sekarang belum ada informasi Kemenkumham telah resmi mengeluarkan aturan pemasangan RFID dikendaraan umum dan pribadi," ucap Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto ketika dihubungi detikFinance, Minggu (30/6/2013).
Seharusnya sesuai jadwal pemasangan dan aturan dari yang dikeluarkan BPH Migas, 1 Juli sudah dilakukan pemasangan RFID secara massal yang dimulai di DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.
"Namun sebenarnya tidak ada masalah jika aturan tersebut belum keluar dari Kemenkumham, kan itu aturan dari BPH Migas, di Kemenkumham hanya untuk pendaftaran saja, jadi tidak ada alasan untuk tunda pemasangan RFID," tukasnya.
"Jika masyarakat menolak atau menanyakan dasar hukum Pertamina/PT Inti memasang RFID dikendaraan milik orang lain, bisa dilihatkan aturan dari BPH Migas, itu dasar hukumnya, jadi tidak ada masalah, kalau tidak mau masyarakatnya, ya risikonya setelah masa sosialisasi selesai kendaraan tidak ber-RFID tidak bisa isi BBM bersubsidi," tandas Djoko.
Seperti diketahui PT Pertamina dan PT Inti akan mulai melakukan pemasangan RFID di 100 juta kendaraan, 5.027 SPBU dan 92.000 nozel (pompa bensin) yang dimulai pada 1 Juli 2013.
Nantinya, setelah semua sistem RFID secara keseluruhan sudah terpasang dan masa sosialisasi dinyatakan selesai, maka setiap kendaraan yang tidak terpasang alat ini tidak bisa mengisi BBM bersubsidi dan hanya bisa mengisi BBM yang tidak disubsidi oleh negara seperti Pertamax atau Solar Dex.
(rrd/hen)
