"Jokowi sangat sering melakukan blusukan itu punya arti membangun tanpa menggusur. Ini sama dengan prinsip ekonomi pancasila yaitu memanusiakan manusia dan ini yang tidak dilakukan yang lain," ujar Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad Sodiki yang juga Guru Besar Universitas Brawijaya Malang.
Hal ini disampaikan Sodiki dalam diskusi Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, Malang bertema 'Ekonomi Pancasila sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Indonesia' di Gedung MK, Jakarta, Sabtu (23/2/2013).
Prinsip ekonomi Pancasila, menurut Sodiki adalah sebuah prinsip ekonomi bangsa Indonesia yang mengutamakan terwujudnya cita-cita kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Untuk itu tugas negara adalah menerapkan dan mengawasi atas dasar prinsip kemanusiaan.
"Dalam kaitan ini negara menjadi penting untuk mengawasi jangan sampai ada yang tergusur. Ini prinsip keadilan yang harus dilakukan," imbuh Sodiki.
Namun Indonesia yang mempunyai dasar Pancasila malah tidak menggunakan sistem ekonomi pancasila. Sistem ekonomi Pancasila saat ini belum hadir di Indonesia, yang ada hanyalah harapan-harapan, potongan pemikiran, dan konsep yang tercecer. Saat ini sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi yang tidak utuh untuk membangun Indonesia menjadi negara besar.
"Prinsip ekonomi Pancasila merupakan sumbangan terbaik bagi bangsa. Sedikit banyak kebaikan yang anda berikan kepada masyarakat dan dapat menjadi manfaat bagi mereka, itulah arti prinsip ekonomi Pancasila," tegasnya.
(wij/dnl)
