"Juru bicara PT Pertamina Ali Mundakir bilang, kalau ingin Pertamina menguasai 100% Blok Mahakam, nanti oleh Pertamina kemudian dijual kepada investor yang berminat ikut menggarap Blok Mahakam," kata Seketaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Gde Pradyana dalam pesan singkatnya, Jumat (22/2/2013).
Gde menolak dan menyayangkan niat Pertamina tersebut. "Saya menolak dan menyayangkan niat tersebut dan kita tidak ingin Pertamina hal tersebut dilakukan Pertamina," tegas Gde.
Penolakan Gde disebabkan karena Pertamina yang diberikan Participating Interest (PI) ternyata juga menjual PI tersebut ke pihak lain.
"Padahal cita-cita kita PI 10% diberikan kepada daerah adalah agar daerah ikut memiliki blok migas yang ada didaerahnya, misalnya dalam hal ini Pemda Kalimantan Timur. Pemda kami berikan PI agar ikut mengelola dan mengawasi langsung kinerja maupun keuangan perusahaan minyak blok migas di daerahnya," ujar Gde.
Kata Gde, SKK berharap siapapun operator Blok Mahakam justru agar berinvestasi di blok tersebut untuk menambah cadangan baru dan bukan anya sekedar menguras cadangan sisa yang akan ditinggalkan begitu saja pada 2017. "Apalagi dengan niat untuk hanya memperjualbelikan blok tersebut, kami tidak ingin hal itu dilakukan Pertamina," ucap Gde.
Ditambahkan Gde, sisa cadangan migas yang ada di Blok Mahakam adalah milik negara dan harus diperhitungkan sebagai modal pemerintah yang kemudian dapat diperhitungkan dalam bentuk perubahan split (bagi hasil) yang lebih besar bagi negara.
"Sungguh tidak tepat jika sisa cadangan yang ada malah diserahkan begitu saja untuk kemudian diperjualbelikan kepada pihak lain. Sebab itu dapat diartikan sebagai jual-beli aset milik negara," katanya.
Dipertegas Gde, operator Blok Mahakam pasca 2017 harus mempunyai komitmen kuat untuk melakukan eksplorasi besar-besaran guna menambah cadangan Migas yang ada. Pemerintah sangat berkepentingan untuk mencari investor yang mampu melakukan hal tersebut untuk menjamin penerimaan negara.
"Hal inilah yang barangkali membuat pemerintah cenderung untuk meneruskan Total E&P sebagai operator dengan mensyaratkan perubahan split serta keharusan menyertakan Pertamina sebagai partner. Kita harus dukung pilihan pemerintah yang dibuat rasional tersebut," cetus Gde.
(rrd/dnl)
