"Kuota BBM subsidi untuk DKI Jakarta itu setahun rata-rata mencapai 3,5 juta kilo liter (KL) lebih. Jika itu dihilangkan karena DKI Jakarta tidak lagi mendapatkan kuota BBM subsidi maka negara bisa hemat sekitar Rp 30 triliun, karena subsidi per liternya sekitar Rp 5.000-Rp 7.000 per liter," papar Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa, kepada detikFinance, Jumat (8/8/2014).
Fanshurullah mengungkapkan, BPH Migas mempunyai wewenang untuk membagikan jatah BBM subsidi yang ditetapkan APBN.
"Kalau pemerintah selanjutnya tetap mengalokasikan BBM subsidi, tugas kita membagi secara proporsional seluruh daerah se-Indonesia. Tapi dengan adanya kebijakan itu DKI Jakarta tidak kita berikan," katanya.
Ia mengharapkan, Pemprov DKI Jakarta benar-benar merealisasikan rencana penghapusan BBM subsidi tersebut.
"Itu kebijakan sangat bagus, kami berharap ini tidak sekedar wacana-wacana lagi," tutupnya.
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
