Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, pihaknya akan segera menyepakati kerja sama dengan KKP terkait pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing).
"Seperti yang pernah disampaikan Bu Susi dan di-iyakan oleh Pak Jokowi, ada 5.000-7.000 kapal ilegal yang menangkap ikan secara ilegal juga. Itu modusnya dapat izin satu kapal didatangkan 10 kapal dengan cat yang sama dan izinnya diduplikasi. Itu kejahatan yang akan kita buka bersama," ungkap Yusuf di kantor PPATK, Jakarta, Selasa (30/12/2014).
Peran PPATK dalam kerja sama ini, lanjut Yusuf, adalah pengungkapan identitas pihak-pihak yang memberi perlindungan sehingga aksi ini berjalan mulus selama bertahun-tahun.
"Kami akan menelusuri pihak berwenang yang menjadi beking (pelindung)," tegas Yusuf.
Cara yang dilakukan, tambah Yusuf, adalah dengan menelusuri riwayat transaksi keuangan pejabat-pejabat yang terkait dalam perizinan dan pengawasan. Terutama dalam hal beroperasinya kapal tangkap asing di perairan Indonesia.
"Di situ akan kami telusuri pihak-pihak yang punya kewenangan di bidang perizinan, pengawasan. Lalu kami telusuri profil keuangannya. Wajarkah pejabat dengan gaji sekian melakukan transaksi dengan jumlah sekian dan seterusnya," jelas Yusuf.
Rencana kerja sama ini akan dilaksanakan pada 5 Januari 2015 mendatang. "Kita akan ketemu Bu Susi 5 Januari 2015 nanti," pungkasnya.
(dna/hds)
