Ia mengatakan, tujuan penghapusan proses ini adalah untuk meminimalisir potensi terjadinya politik uang atau 'permainan'.
"Sekarang sudah ada CAT (Computer Assisted Test) dan di-ranking untuk penerimaan CPNS. Tapi ada TKB (Tes Kompetensi Bidang) lagi, dan ini rawan terjadi politik uang, yang ranking tinggi bisa nggak jadi lulus karena nggak bisa membayar sesuai yang diminta. Ini yang mau kita hilangkan," kata dia di Kantor Pusat Kementerian PAN RB, Jakarta, Jumat (2/1/2015).
Selain TKB, Tes Kompetensi Dasar (TKD) tidak sepenuhnya diperlukan dalam sebuah perekrutan. Alasannya sebagian besar pelamar yang mendaftar sebagai CPNS sudah melamar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
"Dia SPd, sudah lulu TKD (Tes Kompetensi Dasar) ya lulus saja. Nggak perlu pakai tes bidang lagi. Kan dia sekolahnya sudah guru masa dia nggak bisa ngajar. Kemudian Dokter, masa dia sekolah Dokter tapi nggak bisa memeriksa. Jadi TKB ini tidak terlalu diperlukan," katanya.
Ia mengaku ada beberapa jabatan yang memang memerlukan tes lanjutan untuk lantaran tes tersebut belum tercakup dalam latar belakang pendidikan yang ditempuh. Namun demikian, tes tersebut harus terlebih dahulu dikonsultasikan ke pihaknya.
"Seperti penyuluh, memang perlu dites lagi misalnya perlu bisa tidak dia berbicara atau memberi penyuluhan. Tapi tes kompetensi bidang, sekarang ini harus seizin menteri, bukan sok jago menterinya, tapi ini untuk memastikan agar tes yang diajukan ini benar-benar diperlukan dan tidak ada politik uang," pungkas Yuddy.
(dna/hen)
