Selain itu, pemerintah memberlakukan penghapusan subsidi Premium sehingga harganya mengikuti harga pasar. Meski demikian, harga Premium dan Solar akan tetap sama hingga pelosok negeri.
Agar harga di setiap daerah sama, pemerintah menanggung biaya distribusi sebesar 2%. Jika lebih dari itu, maka PT Pertamina (Persero) sendiri yang menanggungnya.
Jika Pertamina efisien, tentu mereka akan untung. Namun jika kurang efisien, Pertamina terpaksa nombok.
"Pertamina punya kewajiban untuk mampu sediakan Premium dengan harga sama di seluruh Indonesia. Ini berat, tapi Pertamina harus efisien karena dia distributor tunggal BBM subsidi. Mereka juga ada di seluruh pelosok Indonesia," jelas Rini Soemarno, Menteri BUMN, di kantornya, Jakarta, Rabu (31/1/2014).
Selain itu, kata Rini, Pertamina juga diberi pekerjaan rumah yang tidak mudah. Pertamina harus mampu merevitalisasi kilang-kilang minyaknya agar mampu mengolah dan memproduksi BBM yang lebih baik, seperti RON 92 atau Pertamax, untuk menggantikan Premium. Pemerintah memberi waktu maksimal 2 tahun bagi Pertamina untuk mewujudkannya.
"Salah satu pekerjaan rumah dari Pertamina adalah bagaimana menghasilkan RON 92 dalam 2 tahun ke depan. Bagaimana revitalisai kilang buat program hasilkan RON 92," katanya.
(feb/hds)
