"Membangun semua infrastruktur itu nggak akan bisa hanya melalui APBN. Tidak akan cukup uang pemerintah," ungkap Emil Elestianto Dardak, Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).
Dari data Kementrian Perhubungan (Kemenhub), kata Emil dibutuhkan Rp 1.520 triliun sampai dengan 2019. Khusus perhubungan laut sekitar Rp 446 triliun. APBN hanya sanggup mendanai Rp 56,7 triliun, APBD Rp 27,7 triliun dan BUMN Rp 118,7 triliun.
Emil menambahkan, ketika infrastruktur dibangun, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Adalah pemeliharaan, pemantauan dan efek investasi untuk masyarakat.
"Bila satu jalan dibangun pemerintah gunakan APBN. Tentu tidak hanya selesai disitu saja. Harus dipikirkan bagaimana pemeliharaannya, kesiapan pemerintah untuk memantau infrastruktur jangka panjang dan dampaknya. Itu juga butuh biaya besar," terangnya.
Maka solusinya menurut Emil adalah dengan penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP). Emil mengakui skema ini tidak berjalan baik dalam beberapa tahun ke belakang. Apalagi untuk proyek besar seperti PLTU 2 x 1.000 MW Batang, Jawa Tengah.
"Infrastruktur sekarang yang jalan itu hanya yang gampang-gampang saja, yang susah itu belum jalan. Tapi kan bukan salahkan modelnya tapi prosesnya," ujar Emil.
Salah satunya pada pengadaan lahan. Banyak proyek yang belum ada kesiapan lahan, namun sudah diberikan kepada investor.
"Lahan belum ada kepastian, tapi kerjasama proyek berjalan. Akhirnya proyek tidak jalan dan banyak orang menganggap KPS tidak berhasil. Padahal sebenarnya kalau juga pakai APBN, proyek itu mandek," tutupnya.
(mkl/rrd)
