"Kalau proyek KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) jangan poco-poco. Tadinya ingin bangun proyek ini terus ganti lagi. Bingung investor," ungkap Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Emil Elestianto Dardak, kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).
Emil mengungkapkan, banyak proyek yang direncakan dengan tidak matang, sehingga ketika ada sedikit protes atau hambatan, maka rencana kembali di ubah. Meski seringkali terjadi pada proyek yang menggunakan dana dari APBN atau yang diinisiasi pemerintah.
"Mungkin karena waktunya terlalu sempit. Jadi kalau ada proyek itu yang penting jadi saja. Nggak untuk jangka panjang pemikirannya," jelasnya.
Indonesia telah memiliki rencana jangka menengah panjang. Namun masih tidak komperhensif. Cukup banyak proyek yang dibangun karena indikator adalah kebutuhan publik beberapa tahun sebelumnya. Contohnya Mass Rapid Transit (MRT).
"Indonesia sering merealisasikan apa yang dibutuhkan kemarin," tegas Emil.
Kemudian adalah ketidastabilan politik. Menurut Emil, masalah ini terjadi ketika pergantian pemerintah, baik untuk pusat maupun daerah. Banyak perubahan yang bersifat struktural dan akhirnya membuat investor ragu.
"Kondisi politik Indonesia belum mampu untuk menopang proyek KPS," paparnya.
Masalah lainnya adalah penjaminan risiko, Investor akan merasa nyaman apabila pemerintah bisa memberikan penjaminan secara tertulis dan mengikat khususnya yang terkait dengan fiskal
"Penjaminan itu penting agar investor itu bisa lebih nyaman," terangnya.
(mkl/rrd)
