Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Emil Elestianto Dardak menjelaskan, ruang fiskal untuk pembangunan sekarang sudah cukup besar. Namun penggunaannya harus cermat, jangan sampai dana menjadi terbuang percuma.
Misalnya tahun ini ada dana sekitar Rp 400 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Dengan perhitungan akan terus meningkat selama 4 tahun yang akan datang. Pemerintah menetapkan arah prioritas berikut pembagian proyek infrastruktur yang bisa dikerjakan lewat APBN dan mana yang tidak.
"Ada proyek yang harus lewat APBN karena tidak mungkin swasta mau. Misal waduk, irigasi," ungkapnya kepada detikFinance, Sabtu (3/1/2015).
Proyek di luar APBN, pemerintah bisa memberikan kepada swasta. Tapi tentunya tidak mungkin proyek diberikan begitu saja. Menurut Emil, harus tetap ada kompetisi bagi investor untuk mendapatkan proyek.
Langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah adalah menyiapkan dana untuk pra studi kelayakan atau feasibility study (FS). Bisa melalui Kementerian Lembaga (KL) teknis terkait atau melalui penunjukan kepada BUMN.
"Jadi investor sudah ada gambaran proyek yang akan dibangun nanti seperti apa," jelasnya.Next
(mkl/rrd)
