Secara rasio terhadap PDB total di 2012, utang pemerintah Indonesia berada di level 24,1% hingga Maret 2013.
Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Maret 2013 mencapai US$ 204,88 miliar, naik tipis dari posisi di akhir 2012 yang mencapai US$ 204,28 miliar. Namun, karena nilai tukar rupiah melemah menjadi Rp 9.719/US$ di 2013 dari Rp 9.670/US$ di 2012, maka utang pemerintah dalam denominasi rupiah melonjak.
Demikian data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detikFinance, Selasa (16/4/2013).
Utang pemerintah di Maret 2013 tersebut terdiri dari pinjaman Rp 590,2 triliun, menurun dibanding akhir 2012 Rp 614,32 triliun. Kemudian berupa surat berharga Rp 1.401,01 triliun, atau naik dibanding 2012 sebesar Rp 1.361,1 triliun.
Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 8.241,9 triliun, maka rasio utang Indonesia hingga akhir Maret 2013 sebesar 24,1%.
Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga Maret 2013 adalah:
- Bilateral: Rp 336,74 triliun
- Multilateral: Rp 227,67 triliun
- Komersial: 23,62 triliun
- Supplier: Rp 350 miliar
- Pinjaman dalam negeri: Rp 1,82 triliun
Berikut catatan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB sejak tahun 2000:
- Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
- Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
- Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
- Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
- Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
- Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
- Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
- Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
- Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
- Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
- Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
- Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
- Tahun 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
- Maret 2013: Rp 1.991,22 triliun (24,1%)
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bakal mengurangi proyek-proyek yang menggunakan utang luar negeri.
(dnl/ang)
