Pemerintah Siapkan Rp 6,7 T untuk Kawasan Kumuh dan Bangun Kos-kosan Murah

Bogor -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana Rp 6,7 triliun untuk penanganan kawasan kumuh di 2015. Anggaran ini juga akan dipakai untuk pembangunan rumah susun (rusun) sewa murah.

"Rp 6,7 triliun untuk 2015 untuk menanggulangi kawasan dengan akumulasi luas kawasan mencapai 4.677 hektar di 2015," ujar Direktur Pengembangan Permukiman Direktorat Cipta Karya Hadi Sucahyono‎ dalam temu media di Kebun Raya Bogor, Bogor, Senin (29/12/2014).



Pembenahan permukiman kumuh akan berlangsung di 149 kabupaten/kota se-Indonesia. ‎Dari program kerja Kementerian, bentuk-bentuk penanggulangan kawasan kumuh terdiri dari tiga tingkat dari mulai perbaikan ringan, peremajaan kawasan dan pemindahan (relokasi) penduduk ke kawasan baru.


Ia menambahkan, pembenahan pemukiman kumuh ini juga termasuk pembangunan kawasan hunian rusun sewa untuk mahasiswa. Untuk program ini menggunakan 10% dari total dana penanganan lingkungan kumuh, maka akan ada Rp 670 miliar untuk memuluskan membangun rusun sewa murah.


Hadi menambahkan, kos-kosan itu bakal dibangun di dalam area kampus. "Kita kan ingin mahasiswa tidak bayar kos mahal. Maka itu kita bantu. Salah satunya di UGM, ITB, USU dan kampus swasta juga ada," ujarnya.


Ia menjelaskan selama ini banyak mahasiswa tinggal di lingkungan tidak layak.


"Kalau ingin yang bagus kan harganya mahal, sewanya. Nah makanya agar mahasiswa yang keuangannya kurang memungkinkan ini bisa tinggal di pemukiman yang lebih layak namun dengan biaya yang lebih murah," jelasnya.


Hadi mengatakan bahwa pihaknya tidak akan ikut capur hingga tahap seleksi mahasiswa untuk menempati bangunan tersebut. KemenPU-Pera bakal menyerahkan seluruhnya kepada kampus terkait untuk urusan distribusi unit-unit bangunan.


"Nanti yang seleksi mahasiswanya kampus," pungkasnya.


(dna/hen)