Ada konsumen yang memilih hanya diam saja, namun ada juga yang sangat berani sampai melakukan langkah hukum hingga akhirnya sukses mendapatkan haknya.
Indonesia Property Watch (IPW) mengharapkan semua asosiasi perumahan dan Kemenpera dapat mensosialisasikan kemana bila konsumen ingin mengadu. Karena saat ini konsumen kebingungan karena tidak adanya saluran untuk pengaduan.
"Sebagian besar keluhan konsumen menjadi tidak berujung. Karenanya Indonesia Property Watch meminta pemerintah dalam hal ini Kemenpera untuk dapat membuat forum antara stakeholder properti terkait untuk bersama-sama menyelesaikan masalah," kata Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda dikutip dari situs resminya, Minggu (9/2/2014)
Ali mengungkapkan Kelompok Kerja (Pokja) serupa sebenarnya ada beberapa tahun yang lalu, namun sempat dibubarkan Kemenpera tanpa alasan yang jelas.
"Forum ini bisa menjadi wadah arbitrase untuk kemudian bersama-sama menyusun mekanisme untuk mengeluarkan blacklist pengembang sesuai kesepakatan semua pihak. Karena forum yang terbentuk terdiri dari semua elemen properti mulai dari asosiasi, pemda, BPN, broker, perbankan, perwakilan dari konsumen, YLKI, dan lembaga-lembaga lainnya," seru Ali.
IPW mencatat beberapa permasalahan yang sering timbul yang melibatkan perselisihan antara pengembang properti dan konsumen. Mulai dari keterlambatan serah terima, spesifikasi yang tidak sesuai, keterlambatan sertifikasi, sampai permasalahan mengenai perhimpunan penghuni di proyek rumah susun/apartemen.Next
(hen/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
