Mantan Dubes Indonesia untuk Jepang ini menegaskan akan menghukum importir beras yang terbukti melanggar. Namun untuk menindak importir, Lutfi masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
"Pokoknya begini kemarin sudah diumumkan Bea Cukai tentang permasalahannya secara teknis. Rencananya minggu ini akan rapat koordinasi dengan 4 institusi pemerintah dan kita komitmennya begini, kalau ada yang salah kita hukum kalau memang kelamahan sistem kita perbaiki sistemnya," tegas Lutfi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais Jakarta, Jumat (14/02/2014).
Lutfi menargetkan polemik soal beras impor asal Vietnam akan selesai minggu depan. Ia pun akan berkoordinasi dengan institusi lain seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian untuk mengungkap kasus ini.
"Kita akan galakkan komunikasinya biar jalan semuanya dan sudah jelaskan kira-kira apa. Rencananya tengah minggu depan paling lambat hari Kamis," katanya.
Terkait keinginan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana mengaudit Kementerian Perdagangan karena kasus beras impor asal Vietnam, Lutfi tidak banyak berkomentar. "Kalau laporan BPK? belum sampai ke sana saya," katanya.
(wij/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
