Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pendidikan merupakan bagian dari pelayanan dasar pemerintah untuk masyarakat. Sama halnya dengan kesehatan dan pembangunan infrastruktur dasar.
"Standar pendidikan di Papua, minimal sama dengan standar minimal pendidikan di DKI Jakarta, bahwa nanti DKI bisa kasih lebih yah tidak apa-apa," ungkap Bambang seperti dikutip detikFinance, Minggu (16/2/2014).
Langkahnya, menurut Bambang adalah dengan penetapan standar secara nasional. Kemudian dijalan oleh pemerintah daerah. Sehingga pendidikan antara suatu daerah tidak terlalu timpang seperti yang terjadi sekarang.
Bila ada suatu derah memberikan pelayanan yang lebih layak, karena pendapatannya lebih tinggi, maka itu tidak masalah. Asalkan pelayanan tetap sesuai standar.
"Daerah-daerah yang tertinggal itu harus bisa menjalankan standar layanan nasional, menurut saya lebih baik pendekatannya lebih baik seperti itu karena lebih sehat secara ekonomi kita bisa kurangi ketimpangan," paparnya.
Secara umum, langkah tersebut menurut Bambang harus melalui pemaksaan. Daerah tidak bisa dibiarkan untuk ekonomi tumbuh atau lambat tanpa kontrol dari pemerintah.
"Begini, pemerataan itu bisa dengan cara dipaksa, suatu daerah yang tumbuh cepat bisa agak diperlambat, yang tumbuh lambat agak dipercepat," imbuhnya.
(mkl/dru)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
