Datangi DPR, BUMN Operator Penyeberangan Merak-Bakauheni Minta 'Suntikan' Rp 1 T

Jakarta -Para Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mendatangi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Manajemen BUMN operator penyeberangan Pelabuhan Merak-Bakauheni menjelaskan rencana bisnis perseroan di depan Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal Negara (PMN) Komisi VI DPR.

Rencana bisnis ASDP disampaikan terkait permohonan persetujuan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 1 triliun.


"Kita mengajukan PMN sebesar Rp 1 triliun," kata Direktur Utama PT ASDP Danang Baskoro usai menggelar rapat tertutup dengan Panja PMN, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (30/1/2015).


Dana tersebut rencananya dipakai untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Merak di Banten dan Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Tujuan akhirnya adalah memperpelancar pergerakan angkutan barang dan penumpang antara Pulau Jawa dan Sumatera.


"Sumatera dan Jawa jadi gerbang konektivitas karena Merak-Bakauheni ini bisa menunjang pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.


Rincian dari penggunaan PMN ialah sebesar Rp 600 miliar rencananya dipakai untuk membangun dermaga VI dan VII di Pelabuhan Merak. Dermaga ini mampu melayani kapal dengan bobot 10.000 GT.


"Kebutuhan dana membangun 2 unit dermaga sebesar Rp 800 miliar. Maka kekurangan dana PMN senilai Rp 200 miliar akan dimasukkan pada APBN Tahun 2016," jelasnya.


ASDP juga mengalokasikan dana PMN senilai Rp 400 miliar untuk membeli Kapal Ferry sebanyak 2 unit dengan kapasitas 5.000 GT.


(feb/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com