Kebijakan Menteri Susi soal larangan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan, mendapat penolakan dari sejumlah pemerintah daerah.
Susi menuding kepala daerah yang menolak aturan tersubut sebagai antek dari 'teroris lingkungan'. Ia menyebutkan teroris lingkungan merupakan mereka yang menangkap ikan namun menyebabkkan kerusakan lingkungan. Ia mengungkap beberapa pemerintah daerah yang menolak adalah Sibolga, Tapanuli Tengah, di Sumatera Utara.
"Itu repot sekali kalau regulator sudah ikut bermain. Di Sibolga dan Tapanuli Tengah itu menolak. Media silakan bongkar dan investigasi," ucap Susi kala berbincang santai dengan awak media di ruang kerjanya, Kantor KKP, Jakarta, Jumat (30/1/2015).
Ia menuding, penolakan yang datang dari para kepala daerah ini karena ada sokongan dana dari para pemain besar yang merasa kepentingannya terganggu akibat kebijakan barunya.
Susi mengaku, bahkan telah mendapat laporan bahwa ada kepala dinas Sibolga yang disponsori oleh pengusaha khusus untuk ke Jakarta dan bertemu Susi dalam rangka mengutarakan penolakan atas kebijakan itu.
"Kepala dinas Sibolga dibayar oleh pengusaha ke Jakarta dibiayai, oleh orang yang pakai pukat harimau," ujar Susi geram.
Susi melanjutkan ceritanya bahwa kepala dinas yang dimaksud akhirnya melunak, karena dirinya mengancam akan mengevaluasi ulang Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah-daerah yang menolak kebijakan tersebut.
Ia pun mengaku hal tersebut berlaku untuk semua kepala daerah lainnya. Bahwa siapa saja yang menolak pelarangan penggunaan alat tangkap ikan pukat harimau. Pihak yang menolak pelarangan ini berarti tidak mendukung upaya pelestarian lingkungan laut.
"Dana alokasi akan dievaluasi. Daerah yang tidak mau program keberlanjutan program daerah kita evaluasi. Jangan bilang setop. Kita evaluasi daerah yang demo saja," tegasnya.
(dna/hen)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
