Ketua Umum Realestate Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan peningkatan pembangunan hunian ini harus diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk properti dan kemudahan akses KPR. Meskipun kini Indonesia kekurangan pasok 15 juta unit rumah, namun daya beli menjadi penting bagi konsumen yang akan membeli rumah.
"Kita nggak mau dong bangun banyak-banyak hunian tapi daya beli masyarakat nggak sampai akhirnya produk kita nggak ada yang terserap," ujar Eddy disela-sela Rakernas REI di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Untuk mendukung daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Eddy berharap kalangan perbankan mempermudah para calon pembeli rumah untuk mendapatkan KPR Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
"Misalnya mempermudah MBR ini dalam memperoleh KPR. Mungkin dari persyaratan administratifnya. Itu memang perlu kajian lebih lanjut agar masyarakat tidak kesulitan mengurus KPR tapi urusan keamanan pembiayaan dari perbankan juga terjaga," ujarnya.
Harapan berikutnya, adalah agar perbankan bisa membuat kebijakan agar pekerja di sektor informal juga bisa memperoleh fasilitas KPR. Selama ini bank hanya memberikan KPR bagi pekerja formal atau yang berpenghasilan tetap.
"Kan selama ini perbankan sulit merealisasikan bahkan ada yang nggak mau kasih KPR ke pekerja sektor informal seperti pedagang pasar karena ada asumsi pendapatan mereka nggak tetap. Tapi kan mereka itu tetap punya penghasilan yang bisa digunakan untuk mencicil. Jadi harusnya bisa juga," pungkasnya.
Dengan cara-cara ini diharapkan potensi daya beli masyarakat yang selama ini belum diketahui bisa dimaksimalkan sehingga bisa meningkatkan penyerapan produk hunian komersial yang disediakan oleh pengembang swasta. Sehingga pengembang bisa membangun 1 juta unit rumah.
(dna/hen)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
