BUMN yang Pernah 'Mati Suri' Ini Minta Suntikan Modal Rp 350 Miliar

Jakarta -PT Djakarta Lloyd (Persero), BUMN operator kapal barang atau kargo yang pernah 'mati suri' dan bangkit lagi, mendatangi Komisi VI DPR. Tujuannya, meminta suntikan dana berbentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 350 miliar.

Modal tambahan tersebut akan dipakai membiayai perbaikan 6 kapal dan pembelian 1 kapal baru.


"Yang jelas pemberian, PMN ke Djakarta Lloyd sebagai titik awal. Karena kita ketahui sekarang ada 6 kapal di Djakarta Lloyd yang tidak bisa dioperasikan. Kita ingin kapal itu diperbaiki. Kapal laut ini cocok mendukung program tol lautnya Pak Presiden," kata Arham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2014).


Rincian dana tersebut, Rp 207,2 miliar untuk merevitalisasi 6 kapal dan biaya operasi selama 3 bulan. Sedangkan sisanya Rp 142.8 miliar akan dipakai membeli kapal angkutan batu bara berbobot 45.000 Metric Ton, Handymax.


Khusus kapal kargo, Djakarta Lloyd mampu mendukung program tol laut Presiden Jokowi. Kapal laut yang selama ini tidak beroperasi bisa dipakai melayani angkutan barang berjadwal dari ujung timur hingga barat Indonesia.


"Dua kapal berukuran 1.600 TEUs. Itu setara dengan membawa 1.600 kontainer. Ini jadi reguler liner. Sesuai program tol laut Jokowi yang berkeliling rutin dari Barat ke Timur. Terus kita puya 3 kapal kapasitas 400 TEUs. Ini bisa jadi feeder plus caraka, jadi feeder," paparnya.


Saat di depan rapat, Arham mengaku sempat diragukan oleh DPR, karena Djakarta Lloyd pernah kolaps. Kemudian, Arham meyakinkan DPR, pihaknya telah merestrukturisasi organisasi dan sumber daya manusia.


"Dulu Djakarta Lloyd yang besar sempat bangkrut. Saya yakinkan mereka Djakarta Lloyd akan lebih bagus karena sudah restrukturisasi organisasi dan orang-orangnya," jelasnya.


Arham memandang, bisnis kapal angkutan kargo sangat menjanjikan. Apalagi Djakarta Lloyd memperoleh komitmen angkutan batu bara dari PLN selama 15 tahun. Selain itu, masuknya Djakarta Lloyd bisa mendorong bisnis angkutan kapal barang yang sehat.


"Djakarta Lloyd beroperasi dengan kapal yang statusnya masih milik orang karena kita proses sewa beli. Itu atas nama mereka. Djakarta Lloyd sebagai perusahaan freight liner harus punya kapal sendiri. Itu untuk menjaga eksistensi kontrak yang saya pegang," ujarnya.


(feb/dnl)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com