Hal tersebut diucapkan Jonan dalam rapat dengan Komisi VI DPR di gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Rabu (28/1/2015).
"Kita kurangi pinjaman luar negeri. Kita batalkan karena bebani keuangan negara. Kami nggak ambil pinjaman luar negeri yang akan atau belum ditandatangani kecuali yang berjalan," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Jonan juga menjelaskan tentang definisi penyerapan anggaran sebagai indikator pencapaian kementerian. Di depan anggota parlemen, Jonan mengaku kurang sepakat dengan penggunaan anggaran secara maksimal. Alasannya ada program yang bisa dihemat karena biaya-biaya dalam anggaran proyek ikut turun.
"Kata penyerapan lebih ada arti yang bijaksana. Misal harga baja sekarang itu lebih murah 50% dibandingkan 2009. Investasi infrastruktur di Kemenhub pakai baja banyak sekali. Spirit baik, kuantitas sama, kualitas sama. Tolong kata penyerapan dipakai sebagai key indicator menteri, saya nggak sepakat. Kalau bisa dihemat ya dihemat. Harga turun ya turun," paparnya.
Soal penggunaan anggaran, Jonan pun akan lebih selektif. Ia akan mencoret program yang tidak terkait dengan peningkatan aspek keselamatan dan pelayanan transportasi.
Ia beralasan ada proyek yang dibuat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) namun tidak memiliki dampak positif kepada sektor transportasi. Misalnya pembangunan pelabuhan angkutan barang, tapi tidak dilengkapi akses jalan.Next
(feb/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
