Pihak DPD tidak datang sendirian namun mengajak beberapa asosiasi bisnis perikanan seperti Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo), serta Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI).
Namun dalam pertemuan ini terjadi perdebatan seru antara Menteri Susi dengan para pengusaha perikanan, bahkan suasana rapat sempat tegang.
Awalnya, rapat berjalan normal dimulai dengan pemaparan Menteri Susi terkait kebijakan moratorium dan larangan transhipment yang diatur dalam Permen KP No. 56 dan 57 tahun 2014. Namun suasana tegang mulai muncul saat Susi melayani berbagai kritikan dan keluhan dari 3 pelaku usaha.
Susi sempat berdebat panjang dengan Ketua Abilindo Steven Hadi Tarjanto dan Ketua AP2HI Janti Djuhari. Misalnya Janti mengkritik rencana kebijakan Menteri Susi yang akan menutup zona wilayah laut 0-4 mil dari kegiatan tangkap ikan.
"Pole and line (pancing) adalah alat tangkap yang diminati internasional karena sustain (berkelanjutan). Sementara rencana Ibu menutup 0-4 mil dari kegiatan tangkap, pole and line ini kan harus ada umpan," kata Janti saat mulai beradu argumen dengan Susi di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis (22/01/2015).
Janti menjelaskan maksud dari pernyataannya soal nelayan yang menggunakan alat tangkap pole and line biasanya menggunakan ikan tembang yang biasanya dapat ditemui dengan di laut dangkal atau wilayah 0-4 mil dan dikumpulkan di pengepul. Ikan ini yang digunakan sebagai umpan menangkap ikan cakalang dan tongkol oleh para nelayan yang memakai alat pancing. Next
(wij/hen)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
