"Kita usul tambah 2 deputi (eselon I) dan tambah eselon 2. Kita perlu tambah orang berkemampuan dan berintegritas tinggi," kata Rini saat acara pencanangan zona integritas di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (6/3/2015).
Di tempat yang sama, Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro menjelaskan saat ini terdapat satu unit kedeputian atau eselon 1 yang membawahi 40 perusahaan pelat merah. Jumlah tersebut terlalu besar sehingga pengawasan dan pengaturan harus dipecah lagi agar lebih efektif.
"Ini lagi dibicarakan. Yang jelas sekarang 1 deputi bisa membawahi 40 BUMN dan dan rencananya dikurangi menjadi 20. Apalagi ada BUMN besar seperti PLN dan Pertamina, itu kayak menangani negara," papar Imam.
Sementara itu, Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi akan mengurus usulan penambahan pejabat di Kementerian BUMN. Apalagi ia menilai jumlah BUMN dan anak usahnya sangat banyak sehingga perlu pengawasan dan pengaturan yang baik.
"Dengan tambahan 2 deputi ini, maka management control, pengendalian, serta efektivitas fokus program akan lebih mantap," ujar Yuddy.
Ia menyebut usulan tersebut sudah diproses. Dalam waktu dekat persetujuan akan dikeluarkan.
"Proses penambahan deputi sudah selesai dan tinggal pembuatan rancangan Perpres (Peraturan Presiden). Kalau hari ini dari Deputi Tata Laksana sudah selesai maka hari ini saya tanda tangan sehingga pekan depan sudah efektif," jelasnya.
(feb/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
