Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, usai menghadiri rapat yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/3/2015).
"Ada 6 proyek KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta). Ada Kereta Bandara Halim-Soekarno Hatta (Soetta), Jalan Tol Banjarmasin-Balikpapan, Jalan Tol Manado-Bitung, Sumber Airminum Semarang Barat, kilang minyak Bontang, dan penyelesaian MRT (mass rapid transit)," papar Indroyono.
Ia menyebut, proyek-proyek tersebut merupakan proyek yang skema pengerjaannya menerapkan pola kerjasama pemerintah swasta. Artinya, swasta ikut dilibatkan dalam proyek tersebut, namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah.
Tujuannya, kata dia, adalah agar pemerintah tidak kehilangan kendali atas aset-aset yang dibangun dalam proyek tersebut, baik selama proses pengerjaan maupun saat proses pengoperasian.
"Jadi 49% maksimal harus ada saham pemerintah di situ. Kalau semuanya ke swasta biasanya pemerintah tidak ada kontrol, jadi kita harus punya kontrol juga. Kalau di tengah-tengah jalan swastanya lari bingung juga kita kalau nggak punya kontrol," pungkas dia.
Adapun total nilai investasi untuk 6 proyek tersebut sekitar Rp 205,4 triliun. "KA Bandara Rp 24 triliun, Air Minum Semarang Barat Rp 765 miliar, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Rp 11,4 triliun, Jalan Tol Manado Bitung Rp 4,3 triliun, Kilang Minyak Bontang Rp 75-140 triliun, MRT Rp 25 triliun," rinci dia.Next
(dna/dnl)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
