Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, hal ini seharusnya menjadi kewenangan dari pemerintahan sebelumnya. Sebab pihak Total sudah mengajukan sejak 2008.
Namun karena tidak terealisasi, proses penentuan ini masuk pada era pemerintahan sekarang. Blok Mahakam kemudian menjadi satu di antara 30 Wilayah Kerja (WK) yang harus mendapat kepastian.
"Total telah melakukan pengajuan sejak 2008, jadi agak terlambat sebenarnya. Makanya sejak awal pemerintahan Jokowi-JK ingin mempercepat," ungkap Sudirman di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/3/2015).
Kementerian ESDM melakukan komunikasi intensif dengan pihak Total dan Pertamina sejak November 2014 hingga Januari 2015. Tujuannya adalah supaya transisi berjalan lebih mulus, termasuk penggunaan data milik Total.
"Ada forum reguler tujuannya supaya transisi berjalan mulus. Di sana termasuk penggunaan data Total," sebutnya.
Hingga akhirnya kemarin dilakukan rapat finalisasi antar kementerian terkait. Kemudian Pertamina untuk menyampaikan paparan rencana pengelolaan Blok Mahakam dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.Next
(mkl/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
