e-KTP Bisa Dipakai Untuk Distribusi Tertutup Elpiji

Jakarta -Pemerintah sampai saat ini masih merancang sistem distribusi tertutup elpiji 3 kg. Agar lebih tepat sasaran, pembelian elpiji tabung melon ini bisa menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Muslimin Anwar menjelaskan, sebenarnya ada langkah sederhana yang bisa ditempuh pemerintah untuk menguatkan data masyarakat penerima bantuan, dan subsidi yaitu dengan memperkaya fungsi e-KTP menjadi kartu serbaguna.


"e-KTP bisa dijadikan seperti e-money, bisa untuk menerima bantuan, bisa juga untuk penyaluran subsidi termasuk untuk pendistribusian tertutup untuk elpiji 3 kg‎," ujar Muslimin dalam diskusi "Mendorong Akselerasi Program Distribusi Tertutup LPG 3 Kg" di Hotel Le Meredien, Jakarta, (3/3/2015).


Secara sederhana kata Muslimin, penggunaan e-KTP sebagai e-money ini mirip dengan penggunaan kartu mahasiswa yang dilengkapi dengan fungsi kartu ATM di sejumlah perguruan tinggi swasta.


Karena dilengkapi dengan fungsi kartu ATM, penyaluran bantuan pendidikan untuk mahasiswa dari pihak kampus seperti beasiswa, bisa disalurkan langsung ke mahasiswa yang bersangkutan tanpa perlu khawatir salah sasaran.


"Melalui penggunaan e-KTP sebagai kartu kendali, dalam bentuk uang elektronik (e-money), maka berbagai kalangan masyarakat di seluruh pelosok negeri dapat terjangkau dengan mudah," sebut dia.


Tantangan yang harus dihadapi bila opsi ini akan diambil, adalah mengintegrasikan seluruh data-data penduduk yang dimiliki masing-masing instansi dalam hal penyaluran bantuan.


"Untuk pelaksanaannya butuh koordinasi. e-KTP ada di Depdagri (Kementerian Dalam Negeri), kemudian data penerima subsidi bisa diperoleh dari data penduduk miskin yang ada di BPS (Badan Pusat Statistik), di Kementerian Sosial, serta data penerima subsidi BBM di Kementerian ESDM dan seterusnya," papar dia.


Bila data-data di masing-masing instansi ini bisa dirangkum dalam satu bank data nasional, maka permasalahan perbedaan data tidak akan lagi menjadi kendala, dalam penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi dari Pemerintah. Risiko salah sasaran pun bisa dikurangi.


"Bisa dibuat semacam bank data nasional. Ini bukan hanya berguna untuk pemerintah sekarang saja, tetapi juga‎ untuk pemerintah yang akan datang. Pengawasan keuangan juga akan lebih mudah, dan memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran," pungkas dia.


(dna/rrd)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com