Menteri Ferry: Orang Jakarta Timur Kerja di Bekasi Jangan Dapat UMP Jabar

Jakarta -Pemerintah akan menyusun peta tunggal atau one map untuk sebuah kawasan yang berdekatan, misalnya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Selain untuk membuat pembangunan lebih satu 'nafas', peta ini juga berfungsi untuk banyak hal misalnya penentuan upah.

"Saya ingin menyampaikan kemungkinan perlunya menyusun Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sama. Jangan nanti orang Jakarta Timur kerjanya di Bekasi dapat UMP Jawa Barat, padahal dia satu kawasan. Ini soal hidup lho, nggak bisa" ungkap Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/3/2015).


Penetapan UMP, menurut Ferry, seharusnya sedikit diubah. Untuk daerah yang berdekatan, seperti Jakarta Timur dan Bekasi, semestinya ada perlakuan khusus dengan tidak berdasarkan provinsi.


"Perlu ada penyeragaman, basis penetapannya berdasarkan kawasan. Paling nggak berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden) nanti diaturnya," kata Ferry.


Selain upah, lanjut Ferry, one map juga bisa dipakai untuk menyusun berbagai kebijakan termasuk di sektor transportasi. Jangan sampai pengembangan transportasi hanya berdasarkan kebutuhan satu kota, tetapi harus memperhatikan daerah di sekitarnya.


"Ketika menyusun sistem transportasi itu kan harusnya sistem transportasi Jabodetabek. Bukan hanya sistem transportasi yang fokus kepada Jakarta, sementara lainnya dibiarkan sendiri," tegas Ferry.


Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menambahkan nantinya akan ada satu peta dasar yang mencakup suatu wilayah. Dari peta dasar tersebut kemudian bisa dipecah-pecah menjadi peta tematik.


"Jadi yang namanya peta harus satu, menurut saya itu penting. Yang kita sebut peta dasar itu kan isinya peta administrasi, peta jalan, sistem drainase, biasanya elemen itu yang paling penting di peta dasar. Baru nanti lainnya bisa diisi dengan peta-peta tematik, seperti kehutanan, tambang, rawa-rawa, dan sebagainya," papar Siti.


Selama ini, demikian Siti, masing-masing kota memiliki peta masing-masing sehingga tidak terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya. Ini yang membuat pembangunan dan tata ruang menjadi tidak sinkron antar daerah.


"Kita selama ini petanya sendiri-sendiri. Memang nggak bisa jalan," tegasnya.


(hds/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com