Menteri Ferry: Jangan Cuma Jakarta, Tangerang dan Depok Pun Harus Bebas Banjir

Jakarta -Hari ini, sejumlah menteri Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat membahas one map policy. Artinya, daerah yang berdekatan seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) perlu sebuah peta bersama agar pengembangannya bisa satu 'nafas'.

"Penegasan one map policy, karena itu bisa dan terbukti bisa menyelesaikan banyak hal atas miss persepsi atas kondisi tanah dan lahan. Sudah ada MoU dengan Badan Informasi Geospasial dengan 4 kementerian yaitu Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Agraria dan Tata Ruang. Menggunakan peta dari Badan Informasi Geospasial," jelas Ferry Musyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/3/2015).


Di Jabodetabek, lanjut Ferry, pembangunannya harus berdasarkan kepentingan kawasan bukan kota masing-masing. "Pembangunan kawasan seharusnya. Selama ini muncul pemilahan masyarakat, ada masyarakat Jakarta ada masyarakat non Jakarta," kata Ferry.


Sebagai sebuah kawasan, tambah Ferry, masalah di satu kota harus diselesaikan secara keseluruhan. Dia mencontohkan masalah banjir yang kerap melanda Jakarta.


"Sebagai sebuah kawasan, harusnya kalau kita bicara Jakarta harus bebas banjir bukan hanya Jakarta saja. Tapi Tangerang, Depok, itu juga harus bebas banjir. Jangan yang tidak boleh banjir hanya Jakarta saja yang lain boleh banjir," jelasnya.


Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menambahkan nantinya akan ada satu peta dasar yang mencakup suatu wilayah. Dari peta dasar tersebut kemudian bisa dipecah-pecah menjadi peta tematik.


"Jadi yang namanya peta harus satu, menurut saya itu penting. Yang kita sebut peta dasar itu kan isinya peta administrasi, peta jalan, sistem drainase, biasanya elemen itu yang paling penting di peta dasar. Baru nanti lainnya bisa diisi dengan peta-peta tematik, seperti kehutanan, tambang, rawa-rawa, dan sebagainya," papar Siti.


Selama ini, demikian Siti, masing-masing kota memiliki peta masing-masing sehingga tidak terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya. Ini yang membuat pembangunan dan tata ruang menjadi tidak sinkron antar daerah.


"Kita selama ini petanya sendiri-sendiri. Memang nggak bisa jalan," tegasnya.


(hds/hen)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com