Muchus Budi R. - detikfinance
Dalam kesepakatan itu, izin usaha cukup dikeluarkan oleh camat dan permodalan akan diberikan oleh BRI dengan jaminan dari perusahaan penjamin anggota Asippindo.
"Saya menemui Pak Menteri Dalam Negeri dan Pak Menteri Perdagangan, dengan memaparkan langkah riil yang harus kita lakukan sebagai terobosan usaha. Saya minta perizinan usaha untuk kalangan kecil dan menengah tak lagi diurus di kantor kabupaten, tapi cukup di kecamatan dengan cepat dan cuma-cuma," ujar Puspayoga dalam pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Sragen, Jawa Tengah, Kamis (19/3/2015).
Hasil dari upayanya itu, lanjut dia adalah kesepakatan tiga kementerian dengan BRI dan Asosiasi Perusahaan Penjamin Indonesia (Asippindo) mengenai izin usaha dan permodalan.
Pengajuan izin usaha kecil cukup dilakukan di kantor kecamatan, selanjutnya setelah dinyatakan memenuhi syarat akan mendapatkan kartu izin usaha mikro dan kecil (IUMK). Pendanaannya akan didapatkan dari BRI dengan jaminan Asippindo.
Sementara itu Deputi Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian, Braman Setyo, menegaskan pihaknya telah memberikan himbauan kepada kepada para bupati agar segera mengeluarkan peraturan yang melimpahkan wewenang tersebut kepada camat. Sedangkan mengenai pencarian dana untuk usaha sepenuhnya akan diserahkan kepada BRI.
"Sebagai terobosan aturan sangat penting untuk kita dukung agar sektor riil terus terus tumbuh. Sedangkan mengenai pendanannnya, sepenuhnya kita serahkan kepada BRI dan Asippindo. Artinya verifikasi dan kualifikasi calon pengusaha yang memenuhi persyaratan sepenuhnya kami percayakan, termasuk mekanisme pencairan dananya," ujar Bram.
Ditemui di tempat yang sama, Ketua Asippindo, Didin S Anwar, memaparkan Asippindo beranggotakan 19 perusahaan penjaminan. Sebagai lembaga penjaminan, Asippindo telah menyiapkan perangkat pendukung terobosan kebijakan tersebut. Penerbitan kartu IUMK adalah langkah awal yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) dalam membangun dan mengembangkan usahanya.
Didin mengatakan kesepakatan tersebut layak didukung semua pihak karena terobosan itu pada dasarnya adalah implementasi dari UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Perpres No 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Kecil dan Mikro, serta Permendagri No 83 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
"Sebelum di Sragen ini, kami juga sudah melakukan peluncuran kartu IUMK di Denpasar, Malang, dan Maros. Dengan Kartu IUMK ini maka PUMK akan mendapatkan pendampingan untuk usaha baru, mendapatkan akses pembiayaan ke lembaga bank dan non-bank, kemudahan mendapatkan upaya pemberdayaan dari pemerintah atau lembaga lainnya, serta perlindungan terhadap usahanya," lanjut Didin.
(mbr/hen)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
