Akibatnya ada standar yang berbeda di tiap daerah yang akhirnya memicu kerusakan jalan raya. Selama ini masih sering ditemukan ada toleransi terhadap angkutan barang yang beratnya melebihi ketentuan.
"Kalau jembatan timbangnya itu dikelola dengan sangat ketat maka bisa menghindari kecelakaan lebih besar. Kemudian bisa meningkatkan ketahanan jalan supaya tidak banyak biaya perawatan," kata Jonan di DPR Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).
Dengan pengelolaan jembatan timbang secara nasional, pemerintah bisa menerapkan standar ketat dan sama untuk proses penimbangan dan pengawasan angkutan barang di jalur darat.
"Kita menawarkan kalau bisa pengelolaan atas standarisasi jembatan timbang itu ditentukan dan seragam secara nasional, supaya jangan ada yang jalan tapi ada yang tidak. Ada yang toleransi sebagian dan ada yang tidak toleransi," ujar Jonan.
Jonan tidak menampik kondisi jalan di Indonesia rawan rusak akibat angkutan barang yang melebihi ketentuan. Kemenhub, kata Jonan, tidak bisa menegur pengelolaan jembatan timbang karena berada di bawah pengelolaan daerah.
"Sekarang dikelola Dishub daerah. Dikelola kami sulit karena yang bina kan bupati dan gubernur," jelasnya.
Jonan menargetkan proses pengelolaan jalan timbang bisa diambil oleh Kemenhub mulai tahun 2016. "Jembatan timbang di 2016 mulai dikelola nasional yakni Kemenhub," ujarnya.
(feb/ang)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
