Pemerintahan Jokowi Tak Ingin Kebanyakan Ngutang di 2015

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menekan penarikan utang pada 2015 dengan cara mengurangi defisit anggaran. Sebab, pembiayaan utang melalui penerbitan obligasi atau surat utang tahun ini cukup menantang.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang disusun pemerintahan sebelumnya, defisit anggaran direncanakan 2,32% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun dalam APBN-Perubahan 2015 yang rencanakan akan diajukan ke DPR bulan ini, defisit anggaran diturunkan menjadi maksimal 2% PDB.


"Intinya defisit 2015 direncanakan maksimum 2%," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/1/2015).


Menurut Bambang, situasi di pasar pada 2015 masih penuh ketidakpastian. Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserves/The Fed berencana untuk menaikkan suku bunga, sehingga arus modal kemungkinan akan terkonsentrasi ke Negeri Paman Sam.


"Market yang sangat volatile akan sangat menganggu rencana pembiayaan kita tahun depan dan pengelolaan SBN (Surat Berharga Negara)," kata Bambang.


Sementara untuk 2014, tambah Bambang, angka sementara menunjukkan defisit anggaran sebesar 2,26% PDB. Lebih rendah dibandingkan rencana dalam APBN-P 2014 yaitu 2,4% PDB.


"Defisit anggaran 2,26% dari PDB. Angka ini belum final karena dimungkinkan masih ada perubahan, khususnya untuk penerimaan," sebut Bambang.


(mkl/hds)