Tidak hanya TNI AL dan Kepolisian, beberapa K/L ikut serta dalam memberantas illegal fishing, seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut, Bea Cukai, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Mendengar hal ini, Susi menyatakan senang dan bersemangat memberantas illegal fishing.
"Saya kembali semangat untuk terus maju. Illegal fishing akan terus kita berantas sesuai pesan bapak presiden untuk fokus ke illegal fishing," kata Susi di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Jumat (8/01/2015).
Susi menyadari, masalah illegal fishing sudah menjadi masalah nasional yang harus segera dibenahi. Alasan utama adalah, kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun/tahun.
"Illegal fishing satu hal seluruh departemen, kementerian/lembaga sudah aware dan sama perspektifnya, ini adalah kejahatan negara yang mengganggu kedaulatan negara," imbuhnya.
Kesuksesan negara sampai saat ini memberantas illegal fishing baru awal dari sebuah perjuangan. Susi menegaskan, akan terus memberantas illegal fishing sampai ke akar-akarnya.
"Dengan IUU fishing diberantas kita menjadi bangsa yang berdaulat dan diakui kehormatan oleh bangsa lain di dunia," tegasnya.
(wij/dnl)
